Oleh humas on November 20, 2019

Foto : 

  • Rieska Cholina

Bandung (19/11) --- Asdep Bidang Kependudukan dan KB, Kemenko PMK, Imam Pasli, pagi ini menjadi salah satu narasumber dalam pertemuan lintas sektor sinergitas program/kegiatan di daerah dalam rangka peningkatan pembinaan peserta keluarga berencana. Pertemuan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Bandung. 

Dalam paparannya Imam mengatakan bahwa didalam Perpres Nomor 7 Tahun 2015 Kemenko PMK mengelenggarakan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 

Dalam periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo memiliki lima program besar yang menjadi perhatian  diantaranya pembangunan infrastruktur,  pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan investasi, reformasi birokrasi, dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ditekankan pada pembangunan sumber daya manusia. 

“Sebagai salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas sdm adalah salah satunya penduduk tumbuh seimbang yang dilakukan dengan pengendalian kuantitas penduduk” ujar Imam.    

Pada tahun 1970an, BKKBN sudah melaksanakan program keluarga berencana (KB). Program ini berhasil mengubah struktur demografi  ditandai dengan kenaikan dua kali lipat jumlah usia produktif bekerja (15-64 tahun), diiringi dengan penundaan pertumbuhan usia penduduk muda (di bawah 15 tahun), dan semakin sedikitnya jumlah penduduk manula (di atas 64 tahun), perubahan demografis ini dikenal sebagai bonus demografi. 

Imam juga menjelaskan ukuran keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan 3 indikator yaitu tingkat kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 71,39 di tahun 2018. Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development. Sehingga Pemerintah optimis target IPM di tahun berikutnya dapat terus meningkat dengan gotong royong semua pihak termasuk melalui Program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

Tujuan diadakannya pertemuan ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan dan hambatan dalam pencapaian KKBPK di daerah; mendapatkan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pengelola program KKBPK untuk mengatasi permasalahan tersebut dan strategi untuk percepatan pencapaian target RPJMN bidang Keluarga Berencana Tahun 2019 serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan Koordinasi dan sinkronisasi terkait Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga khususnya dalam rangka Peningkatan Pembinaan Peserta KB.

Hadir dalam pertemuan ini Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN, Dwi Listyawardani ; Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial sekretariat daerah Provinsi Jawa barat, Ida Wahida Hidayati; Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, S. Teguh Santoso; Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Barat, Bayu Kharisma; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB Provinsi Jawa Barat, Chandra Maya; perwakilan Dinas Kesehatan Jawa Barat, serta beberapa perwakilan dari Kota Bandung, Kab Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab Garut dan Kab Sumedang.

Reporter: 

  • Rieska Cholina

Editor: 

  • Puput Mutiara