Oleh humas on December 07, 2017

Makassar (07/12)--- Menjalankan agenda pembangunan lewat berbagai program dan kegiatan tentu tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja. Maka kemudian diperlukan upaya konsolidasi yang intensif dan berkesinambungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terlebih jika agenda pembangunan itu terfokus pada upaya membangun Manusia Indonesia dan kebudayaannya. Hal terpenting yang perlu diingat kemudian adalah bahwa pembangunan itu nyatanya tidak selalu berupa infrastruktur dan fisik semata tetapi bagaimana dengan membangun manusia dan budayanya agar dapat sejahtera, unggul, dan punya penghidupan yang lebih baik lagi.

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) selaku Kementerian Koordinator yang dalam kerja Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian-nya (KSP) memulai babak baru upaya konsolidasi program kerja dan kegiatan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Ballroom Hotel Grand Clarion, Kota Makassar, Kamis malam waktu setempat. Acara Konsolidasi Program dan Kegiatan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tingkat Provinsi Wilayah Indonesia Tengah dan Timur ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur bidang Hukum dan Politik, Abdul Haris, dan dilanjutkan kemudian dengan arahan Seskemenko PMK, YB Satya Sananugraha, yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK, Yohan. Turut hadir dalam kegiatan ini para: kepala Bappeda, staf ahli gubernur/bupati/walikota, sekda, se-Indonesia Tengah dan Timur; jajaran SKPD provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitarnya.

Dalam arahannya, Seskemenko PMK menyampaikan bahwa beberapa agenda pembangunan manusia dan kebudayaan yang dikoordinasikan Kemenko PMK antara lain mencakup bidang pendidikan dan kesehatan terkait dengan upaya peningkatan infrastruktur dan perluasan akses; Peningkatan peran agama dan budaya dalam pembangunan; Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga; Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan; serta Peningkatan kesetaraan gender. Menurutnya, program-program yang menjadi prioritas para Kepala Daerah di beberapa Provinsi di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia sudah selaras dengan Agenda Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dan sejalan pula dengan program-program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

“Beragamnya isu yang harus dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dan hal-hal yang ditangani oleh tiap daerah di provinsi, kiranya makin menguatkan kita bahwa kita perlu membangun jejaring dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi yang pada gilirannya diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja di bidang PMK. Untuk itu, kerjasama yang saat ini telah terjalin antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah kiranya dapat terus ditingkatkan di masa mendatang,” ajak Seskemenko PMK. “Tentu kita semua, seluruh jajaran pemerintah, dari pusat hingga daerah, harus tetap fokus menjalankan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan memastikan seluruh agenda pembangunan dapat terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat sebagai stakeholder utama, dapat tetap merasakan manfaat pembangunan,” papar Seskemenko PMK dalam sambutannya yang dibacakan oleh Yohan.

Seskemenko PMK menambahkan, agar lebih terarah dan efektif, fungsi KSP Kemenko PMK sejauh ini berjalan berdasarkan lima fokus kerangka koordinasi yang meliputi Selaras Basis Data; Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar; Pemberdayaan Masyarakat; Pembangunan Manusia Berkarakter; dan  Pembangunan Desa Semesta, sementara satu upaya penting lainnya yaitu mengkoordinasikan berjalannya Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagai suatu gaya hidup dan budaya baru Masyarakat Indonesia. Atas kerangka itu dan pemahaman serta kesadaran penuh bahwa pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilannya, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Selain itu, dengan pembiayaan yang terbatas pula tetapi demi  mencapai efektivitas, efisiensi, dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan,  maka harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang dan membangun komitmen dan kerjasama antara pusat dan daerah, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung, dan memperkuat.

“Kami berharap, agar pertemuan ini dapat menjadi permulaan yang baik dalam proses konsolidasi yang terkait mekanisme sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, hingga pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh program pembangunan bidang PMK di daerah. Komitmen bersama antara Kemenko PMK dan daerah ini, diharapkan dapat menjadi sarana menjalin komunikasi dan tukar menukar informasi yang berkaitan dengan pembangunan bidang PMK, sehingga kita bersama dapat saling mendukung, bahu membahu, satu sama lain yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi maksimal demi percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat,” demikian Seskemenko PMK menutup sambutannya. (IN)

Categories: