Oleh humas2 on June 14, 2017

Jakarta (14/06)--- Menindaklanjuti surat dari Sesmenko PMK tanggal 12 Januari 2017 perihal Permohonan Data Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di K/L, hari ini diadakan FGD yang dipimpin oleh Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko.

Di Indonesia, saat ini posisi perempuan di berbagai sektor cenderung masih lemah. Di sektor tenaga kerja, banyak perempuan yang masih bekerja di sektor-sektor  yang kurang menguntungkan/ kurang strategis. Jumlah perempuan yang diberdayakan/ dianggap pantas dalam pekerjaannya juga masih kurang. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian misalnya, program yang dimiliki bersifat netral dan tidak terlalu menyasar kepada perempuan.

Sebelumnya, Sujatmiko sudah melakukan pertemuan dengan BUMN, pihak swasta, serta LSM untuk memastikan mereka memiliki program pemberdayaan untuk perempuan. “Saya lihat di kementerian/lembaga (K/L) sendiri, sudah banyak contoh K/L yang mulai melaksanakan program pemberdayaan perempuan tetapi semua masih sendiri-sendiri. Oleh karena itu, hari ini kita duduk bersama. Saya ingin agar semua K/L punya program pemberdayaan perempuan yang sinkron, dalam arti tidak dobel anggaran dan tidak tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lain,” ujar Sujatmiko.

Rapat hari ini diadakan dengan tujuan memadukan/menyinkronkan program dan kegiatan antar K/L, dengan harapan setelah dilakukan sinkronisasi, pelaksanaannya bisa terpadu dan berjalan secara optimal. Hadir dalam rapat ini perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan danAnak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pertanian. (olv)