Oleh humas on October 12, 2018

Jakarta (12/10)--- Penguatan sistem yang baik sekaligus berkelanjutan dengan alur dan pengukuran yang jelas dibutuhkan dalam pelaksanaan pencegahan situasi darurat narkoba seperti sekarang. Sampai saat ini, penanganan narkoba memang sudah banyak dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait yang dilakukan secara parsial, serta dilengkapi dengan pembentukan kader-kader anti narkoba di berbagai daerah di Indonesia. Komitmen negara dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) akhirnya dikuatkan dengan lahirnya Inpres No.6 Tahun 2018, pada 28 Agustus 2018 lalu.

Pembahasan mengenai tata kelola dan peningkatan model menjadi isu utama untuk mendukung operasional kegiatan pencegahan narkoba melalui pemuda. Kementerian/Lembaga mempunyai fungsi untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan kepemudaan mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan dan monitoring/evaluasi. Hal ini tidak terlepas pula dari koordinasi lintar sektor. Maka dari itu, Kemenko PMK mengajak K/L terkait untuk berdiskusi dan membahas masalah ini lebih lanjut pada Jumat siang di Jakarta. Diskusi kelompok dibuka oleh Asisten Deputi Kepemudaan, Kemenko PMK, Alfredo Sani Fenat, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemenpora, Kemedagri, KemenPPN/Bappenas, FOKAN atau organisasi masyarakat anti narkoba, dan Puskamuda atau organisasi kajian masalah kepemudaan.

“Kita duduk bersama siang ini tidak lain adalah karena kami di Kemenko PMK ingin mendapatkan banyak masukan dalam mewujudkan keterlibatan pemuda dalam memerangi narkoba secara lebih efektif lagi. Jika di kementerian/lembaga masih belum sinkron dan terintegrasi, mari kita satukan langkah, juga satukan persepsi,” kata Alfredo saat membuka diskusi.

FOKAN (Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba) dalam diskusi menegaskan komitmennya untuk selalu siap bekerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang peduli terhadap situasi darurat narkoba di tanah air. “Kami sudah mengajak banyak kementerian untuk dapat menciptakan lagi duta atau kader anti narkoba. Ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PA misalnya, kami sedang giat membentuk ibu rumah tangga anti narkoba, dan sebagainya,” kata Bendahara FOKAN, Hanny Hendrany. “Di FOKAN sendiri kami sudah terbagi sesuai dengan fokus organisasi anti narkoba mulai dari pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi, hingga soal tes urine."

Keterlibatan pemuda dalam memerangi narkoba sejauh ini sudah diwadahi dalam suatu program di Kemenpora yaitu Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN). keberadaan KIPAN memang belum maksimal mengingat masih dianggap sebagai program milik pemerintah pusat sehingga belum terlalu direspon oleh daerah. Keterlibatan para KIPAN di berbagai lini kepemudaan sangat diharapkan karena sudah sejak dini para kader diminta “menularkan” pengetahuannya tentang bahaya narkoba dan pencegahannya kepada orang-orang di sekitarnya terutama sesama generasi muda.

Sejauh ini pula, baru DKI Jakarta yang menurut catatan Kemenpora konsisten dan aktif mencegah narkoba dengan mendirikan ‘Kampung Bersih Narkoba’ dan sudah ada di 28 kecamatan seluruh wilayah ibukota ini. DKI Jakarta juga membekali jajaran pemerintahannya untuk sadar bahaya narkoba setiap kali menggelar pelatihan atau diklat. Ke depan, upaya pencegahan narkoba ini juga diminta dapat terjadi hingga ke pelosok desa dan kader KIPAN yang ada dapat terjun langsung di dalamnya. “Karena semakin banyak yang terlibat (dalam KIPAN---red) tentu akan semakin baik,” kata Alfredo dalam penutup diskusi. (*)