Oleh humas on August 21, 2017

Jakarta (21/08) – Untuk mengevaluasi kemajuan penyelesaian penanganan PT Kesda (Perguruan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah) dari Pemda ke Pemerintah Pusat serta mengetahui rencana tindak lanjut Kemenkes dan Kemristekdikti dalam mengelola PTN yang menampung eks PT Kesda, melalui postur anggaran dan program tahun 2018. Termasuk mempersiapkan rekomendasi yang akan dibahas pada Rakor Tingkat Menteri (RTM), hari ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Agama menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Penanganan Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemda di ruang rapat lantai III Kemenko PMK Jakarta.

Rapat yang melibatkan eselon I terkait tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono. Sebagai informasi,  Kemenristekdikti telah mengidentifikasi 28 PT Kesda yang ingin bergabung dengan PTN di bawah Kemristekdikti. Kemristekdikti juga telah menyelesaikan asesmen terhadap 14 PT Kesda. Sementara, Kemenkes telah melakukan asesmen terhadap 33 PT Kesda  yang mengajukan bergabung ke Kemenkes.  Namun Kemenkes belum membuat keputusan final. Disisi lain, masih terdapat PT Kesda yang statusnya tidak jelas yang diantaranya, 14 PT Kesda mengajukan bergabung ke Kemristekdikti namun tidak diproses lebih lanjut. Adapun 9 PT Kesda  pun tidak mengajukan bergabung ke Kemristekdikti/Kemenkes.

Sebelumnya, Kemendagri juga belum menginformasikan hasil identifikasi PT Kesda yang layak untuk menjadi PTN baru atas pertimbangan kebutuhan pendidikan kesehatan di daerah tertentu. Informasi tentang PT Kesda yang akan ditutup atau phasing out juga belum ada. Kemenko PMK sebelumnya pun telah mengirimkan surat nomor B 734/SES/PAG.02.00/VI/2017 ke Kemenkes dan Kemristekdikti pada tanggal 2 Juni 2017. Isinya meminta segera melaksanakan pengalihan status/pengga-bungan PT Kesda ke PTN yang ada di bawah pengelolaan kedua Kementerian tersebut. Karena itu dalam Rakor, Agus Sartono mengajak Kementerian/ Lembaga (K/L) untuk duduk bersama dan fokus mencarikan solusi tersebut demi kepentingan bangsa. Apalagi rapat-rapat terkait penyelesaian penanganan PT Kesda dari Pemda ke Pemerintah Pusat sudah berlangsung sejak lama.