Oleh humas2 on April 18, 2017

Surabaya (18/04)- Asisten Deputi (Asdep) Kompensasi Sosial Kemenko PMK, G. Fajar Suryono memberikan materi pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan Sosial Bantuan Pangan Non  Tunai (BPNT) yang di selengarakan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Kemensos di Surabaya, Selasa (18/04).

Fajar mengatakan, untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia (RI) secara spesifik pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016 memberikan arahan bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran Raskin/Rastra agar dilakukan melalui kupon elektronik (e-voucher) sehingga dapat lebih tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. E-voucher ini selanjutnya digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan bernutrisi lainnya, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan.

 “Tujuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini selain meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, juga untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada masyarakat berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin), mendorong usaha eceran rakyat, serta memberikan akses jasa keuangan kepada masyarakat berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin), dan mengefektifkan anggaran,” paparnya.

Di samping itu,  tambahnya, penyaluran bantuan pangan secara non tunai juga diharapkan dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Inisiatif penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 Kota terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai.

Fajar juga mengungkapkan beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokasi  yakni  tingkat inflasi, fasilitas transaksi non tunai, kondisi infrastruktur, dan kondisi geografi dan topografi.

“ Kami sangat berharap pelaksanaan BPNT pada tahap awal ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tiada halangan berarti di lapangan (zero error). Sehingga secara bertahap akan terus diperluas pelaksanaannya ke kota-kota lain, bahkan ke beberapa kabupaten di seluruh Indonesia,” harapnya.

Hal senada juga diungkapkan Kasubbid Kompensasi  Pangan Bersyarat, Kemenko PMK,  Luh Made Ayu Citraninda. Dalam paparannya disampaikan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada awal tahun 2017 di 44 (empat puluh empat) kota terpilih dan pada tahun 2018 di seluruh kota serta beberapa kabupaten.

Penetapan daerah untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2017 berdasarkan antara lain pada kesiapan infrastruktur pembayaran dan jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan dan usaha eceran, serta dukungan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2017, KPM Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 1.286.194 keluarga yang merupakan penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di 44 kota tersebut.

“Pelaksanaan awal di 44 Kota terpilih, 35 Kota di Pulau Jawa dan 9 kota lainnya di luar pulau Jawa. Adapun Penerima Manfaat program BPNT ini ditetapkan, sebanyak: 1.286.194 KPM. penyalurannya dengan sistem Perbankan, secara Non Tunai, melalui e-Warong yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara atau agen Bank (merchant),” paparnya.

Kegiatan Bimtek Pendamping BPNT ini sendiri digelar selama 5 hari sejak tanggal 17-21 April dengan menghadirkan narasumber dari Kemensos, Kemenko PMK, Bappenas, Kemendagri, dan Bank Indonesia. Acara ini dibuka oleh Direktur Jenderal Penanganan  Fakir Miskin Kemensos, Andi ZA Dulang. Sebanyak 149 orang menjadi peserta yang terdiri dari pendamping social bantuan pangan non tunai, perwakilan dinas sosial provinsi dan perwakilan dinas sosial kota.