Oleh humas on July 05, 2018

Jakarta (05/07) - Kemenko PMK, sesuai dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, diinstruksikan untuk mengkoordinasi sumber-sumber pendanaan lain karena terjadi defisit BPJS Kesehatan.

Namun, ada beberapa isu yang menjadi kendala dalam pembahasan mencari sumber-sumber pendanaan lain Program Jaminan Kesehatan Nasional. Beberapa kendala itu antara lain tidak adanya kenaikan iuran, tidak ada APBN-P, tidak mengurangi manfaat yang didapat peserta, Perpres Jaminan Kesehatan yang belum selesai, kondisi rumah sakit yang terganggu akibat pembayaran BPJS yang tertunda, hingga pajak rokok yang belum terkutip.

Terkait hal ini, Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK, Togap Simangunsong, Kamis pagi mengundang delapan narasumber dalam FGD untuk mendapat masukan dari berbagai instansi/lembaga. Kegiatan hari ini adalah kegiatan kedua yang dilakukan, setelah kegiatan pertama sudah dilakukan bersama dengan Universitas Indonesia untuk meneliti tentang pungutan rokok. Para narasumber yang hadir hari ini adalah dr. Donald Pardede dari Kementerian Kesehatan), Dharendra Whardana dari Kementerian PPN/ Bappenas, Ikhsan dari BPJS Kesehatan, Prof. Laksono Trisnantoro dari UGM, Dwi Ardyanto Tonang dari Persatuan Rumah Sakit Indonesia, Ronald Yusuf,  dari Kementerian Keuangan, Prof. Hasbullah Thabrani dari DJSN, dan Pudjo Hardjanto yang merupakan Sekretaris DJSN.

Hal-hal yang dibahas dalam FGD beberapa di antaranya adalah usulan sumber-sumber pendanaan lain menurut para stakeholder, usulan perubahan, proses bisnis, struktur tata kelola dan infrastruktur pendukung optimalisasi pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional, usulan mekanisme pengumpulan dana lain. (olv)