Oleh humas on March 17, 2017

Palu, (17/03) --- Guna melaksanakan fungsi Koordinasi, Singkronisasi dan Pengendalian (KSP) program pemerintah, Kemenko PMK, melalui Keasdepan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana melaksanakan kunjungan Kerja (kunker) ke Kota Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 16-17 Maret 2017. Kunker tersebut di fokuskan dibebeapa titik, diantaranya; BKKBN perwakilan Pempro Sulteng; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu; Dinas Kesehatan Kota Palu; dan BPJS Cabang Kota Palu.

Menurut Asdep Bidang Kependudukan dan KB, Kemenko PMK, Imam Pasli, kunker tersebut dalam rangka koordinasi dan singkronisasi untuk meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dan mitra masyarakat dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan Keluarga (KKBPK).

Selain itu,lanjut Pasli, kunker juga bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang mengakibatkan pencapaian program KKBPK masih rendah; informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pengelola program KKBPK untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan Kegiatan identifikasi dilaksanakan untuk memperoleh data/informasi dan masukan terkait penguatan dan pemaduan kebijakan dalam pelayanan KB-KR dari para pemangku kepentingan.

Sekedar gambaran, menurut Pasli, capaian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Sulteng masih perlu dioptimalkan.  Hal ini dapat dilihat dari hasil SDKI Tahun 2012 yaitu TFR sebesar 3.2 (lebih tinggi dari angka nasional sebesar 2,6), CPR 52.5 (lebih rendah dari angka nasional sebesar 57,9) dan unmet need sebesar 15.7 (lebih tinggi dari angka nasional sebesar 11,4).

Sementara dari hasil pendataan keluarga tahun 2015, Provinsi Sulawesi Tengah dalam capaian MKPJ masih rendah di angka 13,84%, serta masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK Remaja).

Provinsi Sulteng termasuk salah satu dari 16 (enam belas) provinsi yang menjadi prioritas sasaran program KKBPK terkait pencapaian MKJP yang masih kurang. 16 (enam belas) Provinsi tersebut adalah : Aceh, Riau, Jambi, Kepri, Babel, Lampung, Banten, semua Kalimantan, Sulbar, Sulteng, Papua, Papua Barat.  (Asdep KKB).

Categories: