Oleh humas on September 13, 2018

Jakarta (13/09) --- Untuk memastikan program bantuan pemerintah agar tepat, efektif & efisien, dan memastikan peran pemda sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK melalui Keasdepan Bidang PAUD, Dikdas dan Dikmas menggelar Rakor Bahas Sasaran dan Anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2019.

Seperti diketahui arah kebijakan dan strategi RPJMN 2015-2019 pelaksanaan wajib belajar 12 tahun antara lain Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang berkualitas. "Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, antara lain melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan penanganan akses pendidikan di daerah pasca konflik, etnik minoritas,dan daerah 3T," kata Asisten Deputi (Asdep) Bidang PAUD, Dikdas dan Dikmas Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri. 

Kemudian, Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Berkualitas yang dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas melalui KIP dan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Yang kedua adalah memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas. Yang terakhir, meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja.

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, Pemerintah menfokuskan pada pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Pemerintah memasang 5 prioritas nasional dan 24 program pemerintah. 5 prioritas nasional tersebut antara lain pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar serta pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Selain itu, ada pula penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air, serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Di sektor pendidikan, pemerintah pada R-APBN 2019 tetap memberikan alokasi anggaran sebesar 20 persen. Anggaran tersebut nantinya diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. Pemerintah sebagai pemegang amanat mencerdaskan kehidupan bangsa berkewajiban mengadakan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Bantuan yang diberikan bagi siswa antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini merupakan program bantuan dari Pemerintah ini kepada seluruh sekolah yang terdaftar secara resmi. Bantuan ini digunakan untuk membiayai operasional sebuah sekolah.Kemudian, Bantuan Siswa Miskin atau BSM ini merupakan bantuan dana dari Pemerintah bagi siswa sekolah yang tidak mampu. Bantuan ini diserahkan secara langsung kepada siswa yang bersangkutan, dan dapat dipergunakan untuk membeli kelengkapan sekolah. 

Pada tahun 2019, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 487,9 triliun. Alokasi itu naik 38,1% dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2014, sekitar Rp 353,4 triliun. Belanja negara untuk bidang pendidikan pada tahun 2019 juga akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi, dan percepatan pembangunan dan rehab sekolah. Selain itu, juga ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pesantren. DPA

Categories: