Oleh humas on November 10, 2017

Jakarta (10/11) – Dalam rangka mempersiapkan regulasi pelaksanaan padat karya di desa, Kemenko PMK hari ini (Jumat 10/11) menggelar rakor Teknis Pelaksanaan Padat Karya Desa di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK. 

Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pelaksanaan Padat Karya Desa ini merupakan tindaklanjut hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang Optimalisasi Anggaran Pembangunan Desa untuk Padat Karya pada tanggal 2 November 2017 lalu serta Rapat Terbatas tentang Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa tanggal 3 November 2017. Hal ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo agar dilaksanakan padat karya di desa. 

Rakor kali ini sendiri mendiskusikan kriteria cakupan kegiatan padat karya, kelembagaan dan pengelolaan kegiatan padat karya desa dan kawasan perdesaan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan kegiatan padat karya. Termasuk sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan padat karya juga rencana penerbitan SKB 4 Menteri terkait pelaksanaan kegiatan padat karya. 

Rakor yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Desa Kemenko PMK, Herbert H.O Siagian dan Asisten Deputi Urusan Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kemenko PMK, Wijanarko Setiawan ini dihadiri seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait. Dalam rakor dipaparkan, sejumlah regulasi yang mendukung program padat karya diantaranya, Perka LKPP No.13 Th.2013 Tentang Tata Cara PBJ di Desa, PP No.43/2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Sementara dasar pelaksanaan swakelola menurut peraturan perundang-undangan juga tercermin pada Pasal 89 UU No 6/2014 tentang Desa, Pasal 121 PP No 43/2015 jo. PP 47/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Pasal 47 Permendagri 114/2014 serta Pasal 4 Perka LKPP No 13/2013 jo. Perka LKPP No 22/2015 tentang Pedoman Tata Cara PBJ Desa. 

Pemerintah berharap, program padat karya dapat menciptakan lapangan kerja di desa untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Termasuk meningkatkan daya beli masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu prinsipnya, program padat karya harus menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal serta upah harus diberikan secara tunai. Program padat karya sendiri akan dimulai pada Januari 2018 dengan menyasar 100 kabupaten/ kota terlebih dahulu. PS

Categories: