Oleh humasnew on October 11, 2018

Jakarta (11/10)--- Terdapat sekitar 28.000 pondok pesantren dengan sembilan juta santri yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Pemerintah, dalam rapat terbatas awal April 2018 lalu merekomendasikan untuk memikirkan cara mengubah kondisi pesantren yang ada saat ini melalui peningkatan keterampilan para santri pesantren sehingga mereka dapat mempersiapkan diri menyambut era ekonomi digital. Kebijakan Pemerintah untuk upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui pondok pesantren (Pontren), oleh Kemenko PMK diketahui terus mendorong perbaikan kualitas sumberdaya manusia di berbagai pontren tadi melalui  sinergi beberapa unsur terkait.

Sebelumnya, telah ditandatangani Nota Kesepahaman enam Menteri tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pontren dan Koperasi Pontren pada tahun 2013 lalu. Untuk itu pula, Kemenko PMK terus berupaya untuk mengkoordinasikan program Gotong Royong membangun Pontren dari dana Filantropi. Mewujudkan para santri terampil itu juga terus didorong melalui terselenggaranya pendidikan kewirausahaan. Kemenko PMK selanjutnya telah mengajak  Akademisi dan Organisasi Profesi untuk menyampaikan paket Teknologi Tepat Guna (TTG) membantu pemberdayaan pontren ini.

Sebagai kelanjutan dari upaya ini, Kemenko PMK menggelar rapat koordinasi mengenai Pemberdayaan Ekonomi Umat di kantor Kemenko PMK, Senin lalu (08/10). Rakor langsung dipimpin oleh Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK, Agus Sartono, dan dihadiri oleh K/L terkait. Upaya pemberdayaan ekonomi umat diketahui akan dilaksanakan oleh tidak hanya Kementerian/Lembaga/Pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN/BUMD, swasta/pelaku usaha, lembaga amal/filantropi, dan lembaga keagamaan. Rakor kali ini mengagendakan diskusi mengenai Evaluasi dan Pelaporan Tim Koordinasi pemberdayaan ekonomi umat; upaya sinergis dan penguatan Program Kemitraan Bersama antar K/L dan Stakeholder Lain Terkait Program Pemberdayaan Ekonomi Umat; dan usulan dari K/L terkait.

Program Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (PEP) adalah suatu pola yang dibentuk untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan. Sejumlah K/L  memiliki program pemberdayaan ekonomi untuk pondok pesantren yang selama ini belum terlihat. Kemendagri misalnya telah memprogramkan Pemberdayaan Ekonomi Umat berupa forum diskusi terkait entrepreunership. Kemenkominfo juga terdapat petani dan nelayan online serta digitalisasi yang cocok untuk kalangan pondok pesantren. Sementara Kementerian KUKM pada 2019 nanti juga akan memprogramkan Koperasi Pesantren di 5 titik. Di tahun ini pula, KUKM memiliki program Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Gender yang berkontribusi untuk kalangan pondok pesantren juga.  Sedangkan Kementerian Pertanian melalui Badan SDM juga mempunyai program kementerian bekerja dengan bedah kemiskinan kerjasama dengan pondok pesantren. Di 2019 nanti, Badan SDM berharap lebih banyak kerjasama dengan pondok pesantren seperti pemberian bibit, benih, sapi dan traktor.

Adapun di Kementerian Perindustrian, terdapat program Santripreuner Jatim, Pelatihan-pelatihan, pengembangan-pengembangan dalam bentuk peralatan industri, APBO, Capacity Building, Animasi hingga perakitan kompor listrik. Di 2018, pihak Kementerian Perindustrian juga menambah bantuan peralatan komputer animasi derta pelatihan dan Bimtek. Kementrian Agama juga telah melakukan penguatan lembaga dan pendataan hingga kini. Pusdiklat juga tengah  menggarap diklat kewirausahaan pada tahun ini, sedangkan Bank Indonesia melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah juga memiliki bermacam program untuk pemberdayaan ekonomi pesantren. (sumber: Kedep IV Kemenko PMK)

Categories: