Oleh humas on September 30, 2019

Foto : 

  • Siti Badriyah

Jakarta (30/09)— Beberapa isu krusial yang seharusnya diatur dalam strategi nasional lanjut usia adalah upaya perlindungan lansia secara optimal dan di antaranya masuk dalam ranah perlidungan sosial (social protection) menyeluruh kepada kelompok rentan dalam hal ini termasuk kelompok lanjut usia. Perlindungan terhadap lansia mencakup pula perlindungan di ranah hukum. Sementara itu, Pemerintah melalui Bappenas telah menyusun Strategi Nasional Kelanjutusiaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Secara substansi, strategi nasional sejalan dengan agenda internasional ke depan yang menekankan adanya SDGs 2030 yang menetapkan rencana aksi universal untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan berupaya mewujudkan hak asasi manusia semua orang.

Isu lain yang tidak kalah penting di ranah struktur adalah yakni pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan regulasi yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan bermartabat. Pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota harus bisa memastikan program dan kebijakan bagi lansia tepat sasaran. Demi check and balance, implementasi atas program dan kebijakan pemerintah penting untuk dimonitor dan evaluasi melalui lembaga independen seperti Komisi Nasional Lanjut Usia yang sebenarnya sudah lama berdiri namun kurang maksimal.

“Pemenuhan lanjut usia di sektor jaminan hari tua masih menjadi pekerjaan rumah yang hingga kini belum terselesaikan. Jaminan hari tua dimaksud mencakup pensiun dan program lain yang menyasar kepada lansia yang tidak bekerja atau yang bekerja di sektor informal,” kata Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko PMK, Ade Rustama dalam Rakor KSP kebijakan pemberdayaan lansia sekaligus persiapan penyelenggaraan Lokakarya yang berthema Lansia Sejahtera, mandiri dan bermartabat di ruang rapat lt.11 gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Lokakarya yang terselenggara atas kerjasama Kemenko PMK dengan Ragam Institute ini akan digelar pada Selasa, 8 Oktober 2019 di Gedung Heritage, Kemenko PMK. Adapun empat isu besar yang akan dibahas dalam lokakarya ini antara lain tentang Kebijakan dan kelembagaan lanjut usia di Indonesia ke depan; Kebijakan perlindungan sosial (jaminan hari tua) di masa mendatang; Pemberdayaan dan aktualisasi diri lanjut usia; dan Penanganan lansia pasca bencana. Lokakarya akan diisi oleh Para Pembicara yang merupakan penggiat kelanjutusiaan, pakar kelanjutusiaan; dan adanya ajang berbagi pengalaman oleh sosok lansia sukses. (*)

Reporter: 

  • Siti Badriyah