Oleh humas on November 30, 2017

Jakarta (30/11) – Negara menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Namun nyatanya, masih tampak berbagai bentuk ketimpangan gender pada berbagai bidang. Hari ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), mengadakan rapat koordinasi terkait percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG).

Dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Sujatmiko, rapat ini membahas sejumlah agenda, yaitu 1)Laporan perkembangan pelaksanaan Program PUG di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2)Laporan perkembangan pelaksanaan Program PUG dari K/L Penggerak yaitu Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, laporan dan masukan dari K/L terkait lain, dan rumusan rekomendasi dan tindak lanjut Program PUG.

Bappenas, selaku driver dan pelaksana dari program ini, telah dan sedang melakukan hal-hal: pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan di tahun 2016, evaluasi pelaksanaan Stranas PPRG 2012-2014 di K/L dan Pemda di tahun 2016, penyusunan RKP 2018 di bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di tahun 2017, dimana Pengarusutaman Gender masuk pada 10 prioritas nasional, penyediaan tagging tematik dalam Aplikasi Krisna (Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan  Informasi Kinerja) di tahun 2017, dan penyusunan Stranas PPRG 2018-2030, yang sudah masuk dalam tahap finalisasi.

Dari 6 Strategi Percepatan PUG melalui PPRG, ditemukan 6 hal yaitu penguatan dasar hukum, penguatan koordinasi, penguatan komitmen, peningkatan kapasitas, pengelolaan pengetahuan, dan kerjasama multipihak. Ini yang akan dilakukan pada tahun ini dan seterusnya, yang mengacu pada 7 prasyarat pengarusutamaan.

Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyampaikan roadmap percepatan PUG oleh kementerian penggerak. KPPPA menyampaikan progres yang sudah dilakukan, diantaranya telah tersusunnya kerangka kerjasama bersama antara driver PPRG, pertemuan berkala Pokja PUG, Pengintegrasian PUG dalam isu-isu tematik K/L dan prioritas nasional seperti : isu pelayanan publik, ketahanan energi, perubahan iklim, ekonomi, politik, pendidikan, dan lainnya.

Ke depan, di tahun 2018, KPPPA merencanakan dilakukannya penajaman output dari program Kesetaraan Gender dalam perencanaan program, pengintegrasian PUG dalam kegiatan-kegiatan prioritas nasional, penguatan kelembagaan PUG di pusat dan daerah, hingga kerjasama global dan multi stakeholder untuk percepatan PUG.     

Anggaran Responsif Gender sendiri, menurut penuturan perwakilan Kementerian Keuangan, sudah masuk dalam penandaan anggaran (budget tagging) tahun anggaran 2018.  (olv)