Oleh humas on October 23, 2018

Jakarta (23/10)-Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Kemenko PMK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi KPPN dan Masukan RPJMN 2020-2024, Selasa pagi. Rakor dibuka oleh Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Sonny Harry Harmadi. 

Dalam sambutannya Sonny menyampaikan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) merupakan perwujudan keterkaitan desa-kota dan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi.  Kawasan perdesaan dibutuhkan sebagai basis ketahanan pangan. Kawasan perdesaan dibangun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar sama dengan perkotaan tetapi tetap mempertahankan ciri khas perdesaan. 

"Isu strategis bidang pengembangan wilayah RPJPN 2005-2025 adalah menekankan pada pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pembangunan. Salah satu targetnya adalah peningkatan sinergi kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dan perdesaan,” ujar Sonny.

Lebih lanjut Sonny menekankan bahwa program kegiatan Kementerian/Lembaga telah diintervensi di KPPN. Untuk itu monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mendapatkan lesson learn pembangunan dan pemberdayaan kawasan perdesaan yang akan menjadi bahan masukan Rancangan RPJMN 2020-2024. "Pendamping kawasan diharapkan sebagai ujung tombak dalam menggerakan partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder terkait," pungkasnya.

Hasil diskusi dan pembahasan dalam rakor kali ini dirangkun sebagai bahan masukan rancangan RPJMN 2020-2024 diantaranya pertama, kawasan perdesaan prioritas nasional yang telah eksisting diharapkan dapat dilanjutkan dengan indikator dan ukuran yang jelas. 

Kedua, membentuk KPPN baru yang merupakan aspirasi pemerintah daerah dan telah memiliki masterplan/Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).
Ketiga,  KPPN masuk sebagai Kawasan Strategis Kabupaten. Keempat, KPPN yang telah memiliki RPKP dapat dilanjutkan implementasinya pada RPJMN berikutnya, dan kelima, diusulkan adanya DAK Perdesaan untuk memenuhi kebutuhan program kegiatan KPPN.

Hadir pada Rakor ini, perwakilan dari 16 Kementerian/Lembaga, diantaranya Kemenko Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kemenristekdikti, Kemendikbud, Kemensos dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Categories: