Oleh humas2 on March 02, 2017

Jakarta (02/03)--- Kepemilikan akte kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak anak berupa hak terhadap identitas diri. Semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya sehingga dapat menjamin kepastian hukum terkait nama, kewarganegaraan, asal usul, dan usia. Selain itu, juga sebagai dasar untuk penerbitan dokumen kependudukan lainnya seperti KIA, KTP, KK dan lainnya. Demikian diungkapkan Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, saat menyerahkan secara simbolis akte kelahiran di kantor Dukcapil Kota Solo, JawaTengah, belum lama ini bersama Utusan Khusus Sekjen PBB yang mengurus masalah anak dan Ketua Perwakilan UNICEF di Jakarta.

Sayangnya hingga kini, masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. “Ketiadaan kepemilikan akta kelahiran ini, menyebabkan ketidakjelasan identitas anak, yang akan membawa sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban eksploitasi, perdagangan manusia, pernikahan usia dini, mudah dijadikan pekerja anak dan rawan menjadi korban kekerasandan kejahatan seksual,” ujar Sujatmiko.

Atas pertimbangan itu, pemerintah lalu menetapkan kepemilikan akta kelahiran anak menjadi agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Kementerian/ Lembaga terkait terus mendorong agenda prioritas ini. Sujatmiko menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan langkah koordinasi dengan semua instansi terkait agar seluruh anak Indonesia mendapat akta kelahiran. “Termasuk bagi anak-anak yang masih kesulitan mendapatkan karena statusnya, misalnya anakterlantar,” cetusnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, angkakepemilikan Akta Kelahiran tingkat nasional tahun 2015 sebesar75 persen dan tahun 2016 sebesar 77,5 persen dari jumlah anak Indonesia yang jumlahnya sekitar 84 juta. Pemerintah menargetkan angkatersebut naik menjadi 80 persen tahun 2017, 82,5 persen tahun 2018 dan 85 persen tahun 2019.  Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah sebagaibentuk percepatan cakupan akta kelahiran adalah dengan adanyaPermendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang intinya penyederhanaan persyaratan pencatatan kelahiran dan tata cara pencatatan kelahiran. Menurut data terakhir, per 31 Desember 2016, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Indonesia sebesar 74,17 persen, walaupun berdasarkan data yang telah terintegrasi dengan data base SIAK baru sebesar 58,89 persen. Adapun  tiga provinsi dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran tertinggi adalah Gorontalo (81,72 persen), DI. Yogyakarta (81,67 persen) dan Sumatera Selatan (74,98 persen). Bila dilihat dari laporan daerah, provinsi Jambi (99,93 persen) merupakan provinsi tertinggi cakupan kepemilikan akta kelahirannya diikuti oleh DKI Jakarta (95,69 persen) dan Gorontalo (89,11 persen).