Gerakan Desa

Oleh humas on December 13, 2018

Jakarta (13/12) -- Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK. Sonny Hary B. Harmadi memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Rakor diselenggarakan di Hotel Alila, Jakarta, Kamis pagi (13/12) dan dihadiri oleh perwakilan Kemenko Perekonomian, Kemen PPN/Bappenas, Sekretariat Kabinet, Kemendes PDTT, Kementan, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenristekdikti serta K/L dan instansi terkait lainnya.

Oleh humas on December 12, 2018

Jakarta (12/12) -- Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK, Awal Subandar memimpin rapat koordinasi (Rakor) tentang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Rakor diselenggarakan di ruang rapat Kemenko PMK lt. 6, Rabu pagi (12/12). Turut hadir dalam rakor kali ini perwakilan dari Kemenko Maritim, Kemenhut LH, Bappeda Kab. Bandung Barat, Perhutani, PTPN VIII dan mitra strategis lainnya.

Oleh humas on December 12, 2018

Bogor (12/12)--- Konsolidasi perkembangan SKB 4 Menteri akan dilakukan oleh Kemenko PMK; Kementerian teknis akan mendapatkan feedback terhadap pengisian format 8 kolom; Deadline pelaporan adalah akhir minggu ke-2 bulan Desember 2018; Kemenko PMK sedang membangun sistem berbasis web dan Kementerian melakukan self-reporting atas rencana aksi; Berbagai evaluasi terhadap SKB dan secara khusus PKTD dapat digunakan untuk perencanaan kegiatan di tahun 2019; dan Telah disusun edisi revisi dari buku Pertanyaan dan Jawaban mengenai Dana Desa.

Oleh humasnew on November 29, 2018

Jakarta (29/11) -- Sesuai amanat INPRES No 5 Tahun 2018, Presiden menginstruksikan kepada Menko PMK untuk memfasilitasi pengoordinasian percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di NTB, untuk itu Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi memimpin Rapat Koordinasi (Rakor)  Percepepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di NTB. Rapat dilaksanakan di ruang rapat utama Kantor Kemenko PMK Lt. 7, Jakarta, pada kamis pagi (29/11).

Oleh humasnew on November 27, 2018

Jakarta (27/11) – Pemerintah menyerahkan dokumen hasil fasilitasi penyusunan masterplan kepada masing-masing Kepala Daerah. Dokumen ini kelak ditetapkan sebagai peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). 

Oleh humasnew on November 24, 2018

Bogor (24/11)--- Workshop bertajuk ‘Penguatan Nilai-nilai Revolusi Mental di Perdesaan: Penyusunan Kerangka Riset sebagai Masukan Kebijakan Berbasis Pengetahuan’ yang terselenggara atas kerjasama Kemenko PMK dengan Laboratorium Sosiologi UI, secara resmi ditutup. Setelah melewati rangkaian diskusi panel selama dua hari, workshop akhirnya menghasilkan sebuah kertas kebijakan yang kemudian akan dibawa ke level berikutnya, yaitu laporan kepada jajaran pimpinan dan presentasi kepada K/L terkait di bawah koordinasi Kemenko PMK. 

Oleh humasnew on November 22, 2018

Bogor (22/11)--- Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir memperlihatkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Buktinya antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,394 di tahun 2016 menjadi 0,389 di tahun 2018; menurunnya jumlah pengangguran perdesaan dari 4,51% di tahun 2016 menjadi 3,72% di tahun 2018; dan adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,11% di tahun 2016 menjadi 13,2% di tahun 2018.

Oleh humasnew on November 09, 2018

Jakarta (09/11) - Daeran Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan DAS terbesar dan terpanjang di Jawa Barat, dengan luas keseluruhan 690.571 hektar. Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum diharapkan bisa menjadi pilot project untuk DAS lainnya yang berada di seluruh Indonesia. Hal itu sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan program rehabilitasi terhadap Citarum bisa menjadi pilot project untuk DAS lain. Citarum merupakan sungai yang mengaliri beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat. Ia  juga menjadi pemasok air minum bagi warga Jakarta.

Oleh humasnew on October 30, 2018

Jakarta (30/10)--- Dana Desa jelang akhir tahun 2018 ini terus dikebut percepatan penyaluran dan juga penyerapannya di tahap III. Khusus untuk daerah yang baru saja terdampak bencana, Kemenko PMK mengkoordinasikan K/L terkait untuk saling bersinergi dalam rangka pemanfaatan dana desa ini untuk membangun kembali aneka fasilitas umum masyarakat di perdesaan. Simplifikasi aturan dan berbagai langkah lainnya dibahas hari ini di tengah forum Lunch Meeting yang dipimpin langsung oleh Plt.

Oleh humasnew on October 29, 2018

Manggarai Barat (27/08) — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan c.q Keasdepan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan menyaksikan penandatanganan MOU oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo dengan Bupati Kab.Manggarai Barat  Agustinus Ch. Dula serta PT.Inti Prima Mandiri Utama dalam hal Pemanfaatan Fasilitas Jasa dan Layanan serta Dukungan Pasar Online (Marketplace) di Kab.Manggarai Barat.

Oleh humasnew on October 24, 2018

Jakarta (24/10) – Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan dasar serta sarana dan prasarana daerah tertinggal. Terkait dengan itu Kemenko PMK menjalankan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP)-nya dengan menggelar Focus Group Disscusion (FGD) menampung usulan rekomendasi kebijakan peningkatan pelayanan dasar serta sarana dan prasarana daerah tertinggal.

Oleh humasnew on October 23, 2018

Jakarta (23/10)-Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Kemenko PMK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi KPPN dan Masukan RPJMN 2020-2024, Selasa pagi. Rakor dibuka oleh Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Sonny Harry Harmadi. 

Oleh humasnew on October 22, 2018

Jakarta (22/10) – Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 124/SE/SES/D.VII/X/2018 tentang himbauan untuk memberikan sumbangan sukarela bencana gempa bumi dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kemenko PMK menajamkannya melalui rapat konsolidasi yang diselenggarakan Senin Sore di Ruang Rapat lantai 6 Kemenko PMK Jakarta. 

Oleh humasnew on October 22, 2018

Jakarta (22/10) — Guna menyinkronkan kegiatan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan desa, Kemenko PMK menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka sinergi pendamping dan penyuluh desa, senin pagi di Jakarta. 

Oleh humasnew on October 15, 2018

Jakarta (15/10)--Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK), Widjanarko Setiawan memimpin rapat Persiapan Integrasi Program Pengembangan Dataran Tinggi Gayo sebagai Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi Aceh di ruang rapat Kemenko PMK, Jakarta, Senin sore (15/10).

Oleh humasnew on October 11, 2018

Jakarta (11/10) - Mewakili plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Asisten Deputi (Asdep)Bidang Kawasan Strategis dan Khusus Wijanarko menyampaikan arahan terkait dengan pembentukan Tim Pendampingan Revisi APBDes daerah terdampak bencana di NTB. Rapat diselenggarakan di ruang rapat Lt.6 Kemenko PMK, Jakarta.

Oleh humasnew on October 08, 2018

Medan (8/10) --- Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara, Menko PMK Puan Maharani, senin siang  menghadiri rapat koordinasi pengendalian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di aula pertemuan Kantor Bupati Deli Serdang, Medan. 

Oleh humasnew on September 24, 2018

Jakarta (24/9-- Pemerintah bekerjasama dengan Non Government Organization (NGO) guna membangun kembali Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca gempa yang terjadi. Kerjasama pemerintah dan NGO akan meliputi berbagai sektor layanan dasar mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, tempat tinggal dan berbagai hal lainnya. 

Oleh humasnew on September 12, 2018

Lombok (12/09)--- Usai kunjungan lapangan langsung di hari pertama kunjungan kerjanya di Lombok, NTB Plt. Deputi bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, di hari kedua kunkernya menghadiri dan menyampaikan arahan pada forum rapat koordinasi rekonsiliasi dokumen Rencana Aksi (Renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi kabupaten/kota terdampak provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu pagi Waktu Indonesia Tengah. 

Oleh humasnew on September 12, 2018

Lombok (12/09)--- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan bahwa lewat tugas dan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, serta Pengendalian-nya terhadap berbagai upaya percepatan rehabilitasi - rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Gempa Lombok, NTB, berjalan dengan baik. Selain itu, pemanfaatan dana desa terus didorong oleh Kemenko PMK dalam membantu percepatan rehab-rekon dibangunnya kembali fasilitas dasar dan umum bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Pulau Seribu Masjid ini. Plt.

Oleh humasnew on August 30, 2018

Depok (29-30/08) Bertempat di Hotel Margo, Kota Depok, Kemenko PMK gelar rapat koordinasi teknis penyusunan instrumen dalam rangka evaluasi SKB 4 Menteri yang telah memasuki bulan kedelapan sejak dilaksanakan penandatanganan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa dan PDTT dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan disaksikan langsung oleh Menko PMK, Puan Maharani, di Kantor Kemenko PMK pada tanggal 18 Desember 2017.

Oleh humasnew on August 29, 2018

Jakarta (29/8) - Untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana gempa di Nusa Tenggara Barat, Kemenko PMK menegaskan pentingnya peran masyarakat untuk mencegah penyebaran berita bohong (hoax) yang berdampak negatif bagi korban bencana gempa. 

“Berita bohong ini harus dicegah oleh masyarakat karena, berdampak buruk bagi korban bencana. Saat ini yang saat ini dibutuhkan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Plt. Deputi kerawanan sosial dan dampak bencana, Sonny Herry Harmadi pasca memimpin rapat di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Rabu (29/8)

Oleh humasnew on August 29, 2018

Dolok Sanggul, Sumatera Utara, (27/08) -- Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan Pengarustamaan Gender (PUG) dan menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada semua kementerian dan lembaga di Pusat dan semua Perangkat Daerah (di Propinsi dan Kabupaten/Kota). Demikian disampaikan Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Perempuan sekaligus Plt. Asdep Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK, Wagiran. 

"Hal ini untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, serta mewujudkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di semua bidang,"ujar Wagiran.

Oleh humasnew on August 29, 2018

Ternate (29/8) -- Plh Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK, _Mustikorini Indrajatiningrum_ mewakili Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan  Masyarakat, Desa, Dan Kawasan,memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal Propinsi Maluku Utara, yang diselenggarakan di Kota Ternate, Maluku Utara.

Oleh humasnew on August 24, 2018

Jakarta (24/08)--- Selain untuk mendapatkan informasi lebih luas lagi program/kegiatan dari K/L terkait  mengenai Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya berdasarkan RPJMN 2015-2019, Renstra Kemendikbud, dan RKP 2018, juga untuk membahas langkah koordinasi terkait program/kegiatan K/L, Kemenko PMK menggelar rapat koordinasi teknis Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya di ruang rapat Taskin, lantai dasar gedung Kemenko PMK, Jakarta, Kamis siang kemarin.

Pages

Subscribe to RSS - Gerakan Desa