Oleh humas2 on June 07, 2017

Jakarta (07/06)---Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus pada Kedeputian bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Wijanarko Setyawan, hari ini memimpin Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) di kantor Kemenko PMK, Jakarta. Turut hadir dalam rapat ini perwakilan dari Kementerian PPN/ Bappenas; Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN); Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi (Kemendes); Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Wijanarko dalam pembukaannya mengatakan, FDG digelar untuk mengumpulkan rencana/strategi/kebijakan teknis dari tiap K/L terkait yang dapat diintegrasikan dengan K/L lain karena selama ini sektor teknis berjalan sendiri-sendiri.

Beberapa hal yang dibahas dalam rapat ini mulai dari pendekatan penghidupan berkelanjutan pulau-pulau kecil; klasifikasi dan tahapan penghidupan pulau-pulau kecil; pendayagunaan kelembagaan masyarakat; program/kegiatan dalam pemberdayaan kawasan pulau-pulau kecil; permasalahan pertanahan pulau-pulaukecil; hingga strategi pemberdayaan kawasan. Maka kemudian Kemenko PMK menilai perlu dilakukan strategi pemberdayaan kawasan perbatasan dan pulau-pulau 3T, seperti mendorong penyusunan master plan kawasan pulau-pulau kecil yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Provinsi; perwilayahan pembangunan; Rencana Induk Sektor yang ada; mendorong realisasi pembangunan prasarana utama terutama mendukung konektivitas, dan membuka isolasi pulau-pulau kecil; mendorong percepatan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan aset-aset (modal); pendampingan pemberdayaan masyarakat; penguatan kelembagaan (perangkat desa dan lembaganya; Badan Kerjasama Antardesa (BKAD) dan BUMDes Bersama yang berskala kawasan/pulau-pulaukecil) melalui musyawarah desa (MusDes); masyarakat desa dapat memprioritaskan penggunaan dana desanya untuk pembangunan desanya bersama desa-desa bertetangganya dalam satuan kawasan pulau-pulau kecil.

Seluruh perwakilan K/L memaparkan rencana program/strategi/ kebijakan teknis mereka. Perwakilan Kementerian ATR mengatakan bahwa tahun ini mereka tengah melakukan legalisasi aset. Tanah-tanah milik Pemerintah diredistribusi dan dibagikan kepada petani beserta sertifikatnya. Para petani ini juga kemudian diberikan pendampingan terkait bidang produksi pangan. Kementerian ATR juga sedang dalam proses mengeluarkan sertifikat pulau-pulau terluar. Hingga saat ini, sudah 83 pulau yang kelua rsertifikatnya dan yang lainnya akan segera menyusul. Sementara itu, perwakilan KKP menyatakan beberapa masalah yang muncul di kawasan-kawasan perbatasan dan pulau 3T, seperti mafia tanah, kepemilikan orang asing atas tanah/pulau hingga pulau yang dikuasai sepenuhnya oleh pribadi.

Terkait program pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini KKP  concern terhadap pembangunan kawasan kelautan dan perikanan terintegrasi di pulau-pulau 3T. Kemendes memaparkan bahwa program kegiatan mereka tahun 2017-2019 di kawasan perbatasan dan pulau-pulau 3T adalah membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, PLTS, pengolahan air bersih, hak akses konektivitas di pulau terluar dan pengembangan potensi sumber daya. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terfokus pada pembangunan pemukiman dan sanitasi. (olv)

Categories: