Oleh humas on November 29, 2017

Jakarta (29/11)--- Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, siang tadi menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk membahas perkembangan terkini penyaluran Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) secara non tunai. Rakor dibuka oleh Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni dan dalam sesi diskusi, rakor dipandu oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Ade Rustama. Rakor ini dihadiri oleh Perwakilan dari: Direktorat Lansia Kemensos, Direktorat Disabilitas Kemensos, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Rakyat Indonesia (BNI).

Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) diberikan kepada 22.500 penyandang disabilitas berat yang masing-masing akan menerima Rp300 ribu per bulan bulan di 34 Provinsi, 366 Kabupaten/Kota, 4.407 Kecamatan. Kriteria penerima ASPDB adalah penyandang disabilitas berat berusia 2 hingga 59 tahun, disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi, dan hidup bersama keluarga miskin. Hingga 20 April 2017 Program ASLUT dan ASPDB Tahun 2017 dipersiapkan untuk disalurkan secara non tunai khususnya dari lembaga keuangan. Bantuan non tunai yang rencananya akan menyasar 52.500 Penerima Manfaat dengan waktu penyaluran selama 10 bulan dan terbagi dalam tiga periode penyaluran yaitu bulan April, Agustus, dan Oktober.

Menurut Direktorat Lansia Kemensos, ASLUT untuk tahap I dan II sudah dicairkan, kecuali untuk Sidoarjo di Jawa Timur yang belum. Pencairan ASLUT tahap III sedang dalam proses dan kemungkinan dapat dicairkan pada minggu pertama atau kedua bulan Desember. Kemensos merencanakan jika ASLUT dapat seluruhnya dicairkan pada pertengahan Desember 2017 mendatang.

Untuk ASPDB, Direktorat Disabilitas Kemensos mengungkapkan bahwa ASPDB tahap I sebenarnya sudah dicairkan tetapi belum banyak tersalur kepada para penerima manfaat karena terkendala kondisi geografis dan biasanya adalah jauhnya jarak bank dengan rumah penerima manfaat. ASPDB tahap II dan III rencananya akan disalurkan sekaligus mengingat untuk Tahap II diajukan sejak 29 Oktober 2017 dan tahap III pada 24 november 2017. Kendala lain adalah kartu BNI VA Debit yang dapat digunakan untuk mencairkan bantuan itu, terkadang mengalami error akibat kegagalan sistem. Sementara BNI sendiri mengakui bahwa dana bantuan non tunai ASPDB sudah masuk sebesar 90 persen dan siap disalurkan. Jika terjadi error kartu, BNI dalam rakor ini diminta menyiapkan banyak persediaan untuk mengganti kartu yang error tadi. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)