Oleh humasnew on June 26, 2018

Jakarta(26/06) --- Sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya, Kedeputian Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK siang ini menggelar rapat revitalisasi fungsi keluarga melalui optimalisasi bimbingan pra nikah dan sertifikasi calon pengantin. 

Ghafur Dharmatputra, Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, menjelaskan tujuan diadakannya rapat untuk memperoleh laporan dari tim kecil berupa hasil revisi, pembaharuan dan pengayaan materi buku pedoman bimbingan pra nikah. Termasuk menyepakati buku pedoman yang terintegrasi, dan juga diskusi tindaklanjut draft legalitas pelaksanaan penyuluhan.

Lebih lanjut, Ghafur menambahkan bahwa inti dari rapat ini adalah untuk mempersiapkan remaja puteri dan remaja putera agar lebih siap ketika akan menikah. Didalam rapat sebelumnya terdapat kesimpulan dimana Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah dibawah Kementerian Agama telah memfasilitasi pembentukan tim kecil yang bertugas untuk menyusun pedoman umum bimbingan perkawinan yang terintegrasi.

Seperti diketahui, perkawinan pada Usia Anak sangat beresiko. Banyak faktor-faktor yang akan ditimbulkan apabila terjadi perkawinan diusia anak, diantaranya: putus sekolah, resiko kematian ibu dan bayi, resiko tinggi ketika melahirkan; berat bayi rendah termasuk stunting; lost generation; KDRT; beban psikologis; kemiskinan karena kualitas SDM rendah; dan perceraian.  Dengan adanya bimbingan pra nikah diharapkan akan memperoleh ketahanan keluarga untuk keutuhan NKRI.

Saat ini Tim kecil sedang  menyiapkan modul-modul bimbingan pra nikah yang rencananya juga akan dikoneksikan ke website dan di link-kan dengan website K/L terkait sebagai wujud penghormatan copyright K/L penyusun. Diharapkan nantinya tim kecil dapat menginvertarisir modul yang sudah disusun oleh masing-masing K/L sebagai langkah awal pengintegrasian materi penguatan keluarga dan kerjasama antara Pemerintah dengan dunia usaha, media dan DPRD serta tokoh agama dalam isu penguatan keluarga dan isu pernikahan anak. 

Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi , Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ris