Oleh humas2 on September 14, 2017

Jakarta (14/09)--- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, pagi tadi membuka sekaligus memberikan arahan dalam rapat koordinasi yang membahas soal penyampaian draft final Rancangan Perpres (RPerpres) dan tinjauan Cost and Benefit Analysis (CBA) tentang Komisi Nasional Disabalitas (KND). Choesni, dalam pengantarnya mengatakan bahwa rakor ini digelar untuk mendorong Percepatan Penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan demi Percepatan usulan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas. Rakor yang dihadiri oleh Perwakilan dari Kemsos, Kemen PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kemenkum dan HAM, Kemen PAN/RB, Kemdagri, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ini kemudian mendengarkan perkembangan terkini Rperpres tentang KND oleh Kemsos dan tinjauan cost and benefit analysis KND oleh Kemen PPNBappenas.

KND merupakan lanjutan dari implementasi UU No.8/2014 yang di dalamnya mengamanahkan pembentukan suatu komisi nasional khusus disabilitas. Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas di dalam UU ini disebutkan sebanyak 4 Pasal dan menyatakan bahwa KND harus sudah dibentuk paling lama tiga tahun sejak UU resmi diundangkan. Sejak tahun 2016, Pokja Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah melakukan kajian mengenai bentuk lembaga, tugas, fungsi, dasar pembentukan, batas waktu pembentukan KND, bahkan mulai menjaring berbagai masukan termasuk mengkaji adaptasi berdirinya KND di negara lain.

 

Menurut paparan Kemsos, jika nanti sudah terbentuk, KND dapat diketahui publik sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen. KND akan bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, sementara hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi  itu nantinya akan dilaporkan langsung kepada Presiden. KND sendiri bukanlah lembaga penegak hukum, bukan eksekutor, dan bukan regulatir. Hingga tanggal 6 September 2017, Kemsos telah melakukan telaah dan menyampaikan Surat Rekomendasi Menteri Sosial Ke Kementerian PAN RB tentang KND ini.

Berdasarkan hasil analisis CBA Kemen PPN/Bappenas, Opsi penguatan kebijakan kelembagaan yang sudah ada memiliki rasio tertinggi. Manfaat dari penguatan kebijakan ini adalah dapat segera dilaksanakan di seluruh Indonesia dan juga menggunakan anggaran yang lebih efisien mengingat SDM dan, sarana prasarana yang sudah tersedia. Untuk melaksanakan opsi ini perlu dilakukan evaluasi dari kinerja K/L yang sudah ada saat ini terkait dengan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sehingga kebijakan ini akan berjalan efektif setelah dilaksanakan.

Opsi pembentukan Komisi Nasional Disabilitas oleh Kemen PPN/Bappenas dinilai sangat rasional untuk dilaksanakan mengingat selain merupakan amanat dari UU No.8/2016 , juga terdapat opsi lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu penguatan kebijakan dari kelembagaan yang sudah ada saat ini. Kekuatan pengambilan keputusan pada akhirnya diserahkan kepada stakeholder terkait terutama di kalangan pemerintah. Penting untuk menjadi perhatian adalah solusi yang tepat sasaran dan dapat segera dieksekusi mengingat hal Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas semakin penting untuk dilaksanakan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah sehingga sikap Negarawan dari para stakeholder terkait menjadi kunci utama. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)