Oleh humas on October 17, 2019

Foto : 

  • Deputi 6

Kupang (16/10) -- Setelah selama 2 hari berdiskusi dan berargumen untuk menyamakan persepsi, mencari solusi, dan saling berkolaborasi terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO), Rabu malam (16/10), Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO) secara resmi ditutup oleh Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra dengan didampingi oleh Asdep Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemen PPPA, Destri Handayani.

Dalam sambutannya, Ghafur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat seluruh peserta, narasumber, fasilitator, panitia penyelenggara (pusat dan daerah) maupun pelaksana (EO). Karena dengan semangat dan komitmen bersama, Rakornas GT TPPO tahun 2019 dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang berkualitas yang nantinya dilaksanakan bersama sesuai dengan tanggung jawabnya.

Ghafur juga kembali menekankan agar semua gugus tugas yang ada di seluruh Indonesia untuk saling bekerjasama dan berkolaborasi dalam menyusun Rencana Aksi PP TPPO. Selain itu, lanjut Ghafur, Rencana Aksi hendaknya diperluas ke korporasi, organisasi masyarakat dan keagamaan, lembaga non pemerintah, dunia pendidikan, organisasi profesi, serta pemangku kepentingan lainnya. " Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan-persoalan TPPO tanpa ada dukungan dari semua pihak," ujarnya.

Diakhir sambutannya, Ghafur meminta kepada seluruh anggota GT TPPO yang hadir untuk tetap menjaga komitmen bersama, melaksanakan rekomendasi yang ditandai bersama dengan membulat tekad bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO tidak boleh lagi terjadi di Indonesia.

Rakornas GT TPPO yang dihadiri oleh anggota Gugus Tugas se Indonesia baik pusat, provinsi, daerah dan pemangku kepentingan lainnya menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Desiminasi panduan pembentukan dan penguatan kapasitas GT TPPO dengan SK Gubernur dan sub GT RAD;

2. Manajemen Data yang terintegrasi: Soft dan Hard infrastruktur, termasuk PIC data dengan peran verifikasi dan clearing data dan layanan berbasis aplikasi;

3. Penanganan yang melibatkan para pihak 5K (kampung, kampus, komunitas, korporasi, dan kota);

4. Mekanisme koordinasi dan job desk para pihak yang jelas;

5. Perlu ada panduan model pendampingan dan pemulihan korban TPPO sampai paripurna;

6. Perlu ada kebijakan pemberian kompensasi Pemerintahan kepada para korban TPPO;

7. Mainstream PP TPPO dalam perencanaan dan penganggaran: kebijakan, proses, eksekusi, dan monev antara lain Kemendagri dan Kemendes PDTT untuk anggaran daerah sampai tingkat Desa/Kelurahan;

8. Diperlukan Monev yang TSM;

9. Diperlukan panduan model kerjasama antar wilayah dilengkapi dengan alur kerja, pembagian tugas dan anggaran (PKS);

10. Mengusulkan revisi UU TPPO No 21/2007 terutama di pasal 58 tentang GT dinaikkan menjadi tingkat Badan Nasional Penanganan TPPO setingkat kementerian;

11. Mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan TPPO;

12. Kajian pemetaan kerentanan TPPO di daerah asal, transit dan tujuan.

Reporter: 

  • Deputi 6

Editor: 

  • Deni Adam Malik