Oleh humas on July 09, 2018

Aceh (09/07) – Maraknya kasus pornografi saat ini membuat Pemerintah yang dalam hal ini Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) membuat salah satu upaya yakni melaksanakan sinergitas pencegahan dan penanganan pornografi di Pusat dan Daerah. Oleh karenanya , pagi ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  melalui Kedeputian Perlindungan Perempuan dan Anak menggelar rapat koordinasi peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai upaya percepatan pencegahan dan penanganan bahaya pornografi yang bertempat di Hotel Hermes Palace, Aceh.

Dalam hasil pertemuan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Organisasi Profesi 2016 lalu, telah disepakati akan melakukan deteksi dini massal untuk pemetaan keterpaparan pornografi pada usia sekolah (9-18 tahun) di Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan DKI Jakarta, dengan sebaran responden perwilayah berturut-turut 22,2% (Banda Aceh); 26,8% (Sleman); 34,7% (Semarang) dan 16,3% (Jakarta). Berdasarkan data pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan, Kemendikbud 2017, hasil penelitian adiksi pornografi remaja di 4 Provinsi tersebut, sebanyak 95,1% remaja terpapar pornografi 4,8% mengalami adiksi dan 0,1% mengalami adiksi berat.

Acara ini dibuka oleh plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah , yang diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah, M Jafar.  Menurutnya pertemuan ini  sangat penting mengingat tingkat adiksi anak-anak terkait pornografi cukup tinggi. Tingkat adiksi anak-anak di Aceh terhadap pornografi cukup tinggi, tentu saja permasalahan ini tidak bisa dibiarkan segitu saja. Diperlukan langkah yang lebih komprehensif dan konkrit untuk menghadapi masalah ini. Kami berharap dengan pertemuan ini  kita dapat merumuskan langkah efektif guna mengatasi tingkat kepaparan anak-anak Aceh terhadap pornografi sehingga  generasi muda Aceh dapat di selamatkan dari penyakit sosial yang bisa merusak masa depan mereka.

Selanjutnya, acara dilanjutkan paparan dari Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Ghafur Dharmaputra ,yang diwakili oleh Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Wahyuni Tri Indarty. Dalam paparannya, Wahyuni  menjelaskan tantangan Indonesia untuk menghadapi bonus demografi. Bonus demografi ini sudah berlangsung di Amerika Serikat tahun 1960-1965, Jepang tahun 1990-1995, sedangkan Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong tahun 2010-2015. Di tingkat regional ASEAN, Singapura dan Thailand berlangsung tahun 2010-2015, Vietnam tahun 2015-2020, Malaysia tahun 2030-2040, Filipina tahun 2040-2050, sementara di Indonesia diperkirakan akan mengalami puncaknya pada tahun 2028-2031. Pada tahun 2045 merupakan tahun emas Indonesia merdeka 100 tahun, diharapkan untuk mempersiapkan generasi-generasi emas dan berkualitas yang akan memimpin di Indonesia. 

“Saat ini Indonesia sudah darurat pornografi. Terdapat 259,1 juta pengguna media komunikasi dan data di Indonesia, 88,1 juta masyarakat pengguna Internet, 79 juta pengguna media sosial, 326,3 juta pengguna handphone dan 66 juta yang menggunakan handphone merupakan pengguna media sosial” Ujar Wahyuni.

Peran serta keluarga menjadi sangat penting dalam ketahanan keluarga, sehingga hasil yang diharapkan dengan adanya generasi emas nantinya akan memperkokoh kedaulatan, meningkatkan  daya saing dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Hadir sebagai narasumber dari Kepala Dinas PPPA Aceh, Nevi Ariyani; Kepala Bidang Analisis Kebijakan Strategis Politik Kesehatan, Sosial dan Ekonomi Pusat Analisis Determinan Kesehatan Sekjen Kementerian Kesehatan, Mukti Eka Rahadian; dan Tenaga ahli Menteri Komunikasi dan Informasi bidang Literasi Digital,Donny B.U dan juga dihadiri oleh Para Tim Gugus Tugas, Kementerian Agama,  Dinas dan Badan Kab/Kota Se-Aceh, Perwakilan SMA dan SMP di Aceh, dan beberapa perwakilan lainnya.