Oleh humas on January 26, 2018

Jakarta (26/01) – Bertempat di Ruang Taskin, Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Anak dan Perempuan, Sujatmiko siang ini menerima audiensi dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisioner KPAI dipimpin oleh Ketua KPAI, Susanto beserta 5 Komisioner lainnya menemui Sujatmiko dalam rangka membahas program-program perlindungan anak. Turut mendampingi Asisten Deputi Perlindungan Anak, Marwan Syaukani. 

Dalam pembukaannya, Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Anak dan Perempuan, Sujatmiko saat ini telah banyak program pemerintah yang telah dihasilkan dalam rangka melindungi anak. Salah satunya adalah Program aksi Kementerian/Lembaga Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA) berdasarkan INPRES No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN AKSA) menginstruksikan kepada Para Menteri, Jaksa Agung, Ka Polri, Para Kepala LPNK, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA) dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Salah satu capaian GN AKSA yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah Revisi kedua UU No 23 tahun 2002 yang dikenal dengan Perpu Kebiri. Sebagaimana diketahui, Presiden RI, Joko Widodo, pada 25 Mei telah mengumumkan secara resmi bahwa pemerintah telah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu ini telah dibahas secara intensif yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dan pemimpin pejabat Eselon satu. (dwi)