Oleh humas on February 05, 2018

Jakarta (05/01)--- Kemenko PMK dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (SKP)-nya masih terus mendorong percepatan penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas sekaligus memantaunya. Terdapat kesepakatan penyederhanaan dari Undang-undang No.8/2016 ini yaitu 15 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi 7 RPP melalui surat Deputi PKPS Kemenko PMK No B.1966/ DEP.II/KPS.03/11/2017 tanggal 7 November 2017 kepada Sekjen K/L terkait untuk menyusun RPP pelaksanaan UU 8/2017.  Keppres 20 Tahun 2017 tentang Progsun yang memandatkan penyusunan 1 RPP kepada Kementerian Sosial. 4 RPP berjalan sedangkan terdapat tiga K/L menyatakan keberatan karena menganggap bukan kewenangannya atau sudah ada aturan lain sehingga tidak diperlukan PP lagi. Selain mendorong proses percepatan, Kemenko PMK melalui koordinasinya terhadap K/L terkait dalam rapat koordinasi Senin pagi tadi juga menjaring masukan dari organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD).

Rakor dengan thema yang sama pada Senin pagi ini dibuka oleh Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni; dan dihadiri oleh K/L terkait untuk kemudian menyimak masukan dari Yayasan SAPDA Yogyakarta. SAPDA atau singkatan dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak, berdiri pada bulan Juli 2005 dan menjadi badan hukum dengan pengesahan pada 2 Desember 2005 dengan akta Notaris: Anhar Rusli, SH. nomor: 51 tahun 2005. Tujuan dirikannya lembaga ini adalah agar terciptanya suatu inklusivitas dalam aspek kehidupan sosial yang menjadi hak dasar Perempuan, Difabel dan Anak dibidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan atas dasar persamaan Hak Asasi Manusia. SAPDA bergerak dalam advokasi kebijakan di tingkat daerah, pendidikan, pendampingan, dan pemberdayaan terhadap perempuan, difabel dan anak khususnya dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Saat ini SAPDA masih fokus pada beberapa aktivitas, yaitu Penguatan dan pemberdayaan perempuan difabel di wilayah kabupaten propinsi di Indonesia; Pendampingan difabel dan penguatan organisasi di tingkat lokal (daerah); Melakukan kajian keilmuan dan riset; Advokasi kebijakan kesehatan difabel; dan Pendampingan kesehatan kepada difabel di Propinsi DI Yogyakarta.

Yayasan SAPDA dalam paparannya mengungkapkan hasil laporan audit sosial layanan publik di Indonesia di tahun 2017 lalu. Menurut paparannya, laporan audit itu bertujuan untuk Melihat peta aksesibilitas layanan publik di beberapa daerah di Indonesia; Mendapatkan dokumentasi wajah aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas di beberapa Daerah di Indonesia; Melibatkan komunitas penyandang disabilitas dan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam melakukan audit terhadap aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas di beberapa Daerah di Indonesia; dan Mendapatkan hasil audit yang bisa menjadi laporan pada pemerintah daerah yang terkait sebagai bahan advokasi perbaikan layanan publik agar lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dari laporan audit ini pula diharapkan terdapat Dokumen peta aksesibilitas layanan publik di beberapa daerah di Indonesia; Dokumentasi aksesibilitas layanan publik di beberapa daerah di Indonesia; Penyandang disabilitas dan masyarakat terlibat dalam proses audit sosial layanan publik di beberapa daerah di Indonesia; dan Laporan hasil audit yang akan disampaikan pada pemerintah daerah terkait sebagai bahan advokasi perbaikan layanan publik bagi penyandang disabilitas.

Audit sosial tentang layanan publik bagi penyandang disabilitas ini berlangsung di 16 daerah antara lain Malang dan Jember, Jatim; Magelang, Sukoharjo, dan Klaten, Jateng; Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta; Banjarmasin, Kaltim; Aceh, NAD; Kupang, NTT; Lombok, NTB; dan Makassar dan Bone, Sulsel. Pada kesimpulan hasil audit sosial ini, Yayasan SAPDA menyatakan Keberadaan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan tentang aksesbilitas fisik dan pelayanan publik belum dipahami sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan pemberi layanan; Peraturan Menteri PU dan PR belum mencukupi untuk memastikan terselenggaranya aksesibilitas dalam pemberian fasilitas dalam layanan publik di daerah; Hambatan anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan fasilitas publik yang aksesibel, peningkatan kapasitas petugas dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi persoalan penting; dan Persoalan pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pemberi layanan tampaknya belum dilakukan secara menyeluruh.

Yayasan SAPDA lalu memberikan rekomendasi yang antara lain berisi: Di level nasional, Pemerintah segera menyusun sebuah regulasi sebagai  mandate UU Penyandang Disabilitas, dengan substansi  koordinasi lintas K/L bersama penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat penyandang disabilitas, pengganggaran yang jelas dan mencukupi serta pengawasan dan pemantauan; perlu Regulasi Pemerintah terkait dengan pelayanan publik yang harus disertai dengan peraturan turunan, standar pelayanan minimaldan standar prosedur operasional. Untuk level daerah, Pemerintah Daerah bahkan pemerintah desa  dapat memperhatikan kondisi umum sebuah bangunan, sementara Penyandang Disabilitas dan masyarakat sipil melakukan pemantauan secara periodik terhadap pemberian layanan publik di daerah masing-masing secara independen ataupun kolaboratif sebagai kontribusi membangun pelayanan publik yang aksesibel. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)