Oleh humas on May 15, 2018

Jakarta- Deportasi tenaga kerja Indonesia bermasalah (TKIB) terutama dari Malaysia dan Arab Saudi  melalui semua bandara maupun pelabuhan entri poin di wilayah Indonesia sampai daerah asal harus dapat tertangani dengan baik dan cepat. Untuk mengantisipasi pemulangan TKIB tahun 2018 terkait dengan masalah penganggaran, Kedeputian Bidang Koordinasi Perempuan dan  Anak, Kememko PMK menggelar Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penganggaran pemulangan TKIB di Kantor Kemenko PMK, Selasa, (15/05).

Plh Deputi Bidang Koordinasi Perempuan dan  Anak, Kememko PMK Ghafur Akbar Dharma Putra   dalam pengantarnya menyatakan permasalahan yang ada dalam pemulangan TKIB karena adanya kebijakan pemerintah Malaysia sejak Sepetember 2017 deportasi TKIB tidak lagi disentralkan di Pasar Gudang. Sehingga tidak semua TKIB yang dideportasi melalui Tanjung Pinang. Akibatnya deportasi yang tidak masuk ke Tanjung Pinang ini ditanggung oleh BNP2TKI.  Di sisi lain Kemensos fokus pada penanganan korban perdagangan orang dan pemulangan deportasi TKIN dari Pasir Gudang melalui Tanjung Pinang ke daerah asal.

“Kondisi ini yang  menimbukan masalah. Anggaran yang dibutuhkan BNP2TKI menjadi sangat besar dan tidak mencukupi. Padahal menjelang puasa atau lebaran  julmalah deportasi TKIB ada kemungkinan melonjak,“ paparnya.

Untuk itu, dirinya berharap pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan deportasi TKIB pada bulan puasa ataupun Lebaran. Kementerian dan lembaga akan terus berkoordinasi dalam penanganan pemulangan TKIB ini. 

“Perlu solusi penambahan alokasi anggaran pemulangan dan pemberdayaan TKIB. Kita semua berharap kekurangan TKIB tahun 2018 dari K/L terkait dapat teralokasikan,” harapnya.

Sementara itu, Dian Setiawan dari Kementerian sosial menyatakan Kemensos bertanggungjawab memulangkan WNI-Migran bermasalah dari Malaysia melalaui dua debarkasi yakni  yang dari pasir gudang, Johor Bahru menuju Tanjung Pinang dipulangkan ke daerah asal melalui tanjung Priok dan Pelabuhan Belawan. Sedangkan WNI Migran dari Kucing menuju Entikong akan dipulangkan ke daerah asal melalui Tanjung Priok.

Dian menyebutkan jumlah warga negara Indoneisa igran bermasalah yang ada di depo-depo Semenanjung Malaka saat ini berjumlah sekitar 3.472 orang. Sedangkan jumlah yang sudah dipulangkan oleh Kemensos hingga April 2018 berjumlah 1.600 orang.  

Pada rakor kali ini, BNP2TKI dalam paparannya mengungkapkan penanganan pemulangan TKIB baik yang bermasalah, sakit ataupun meninggal dunia tidak dibedakan baik itu TKI prosedural maupun non prosedural. Hingga April 2018, sebanyak 3.531 orang TKIB telah dipulangkan dari Malaysia.

Permasalahan yang  dihadapi BNP2TKI dalam pemulangan  TKIB yakni kurangnya anggaran terutama di exit point terdekat, kurangnya partisipasi dari pihak pemda, tdak adanya shelter untuk TKI deportasi yang akan melanjutkan perjalanan ke daerah asal esok hari, serta sulitnya koordinasi dengan stake holder terkait karena lambatnya informasi yang diterima.