Agama

Oleh humas on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Indonesia mendapatkan kuota haji 2015 sama dengan kuota haji 2014. Jatah haji pada 2014 yakni 168.800 orang.
"Kuota 2015 akan tidak berbeda dengan tahun 2014," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, usai menghadiri rakor tentang penyelenggaraan haji 2015, Kamis (11/12/2014) di Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat.  Rapat dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani dan diikuti Menkes Nila Moeloek dan Wamenlu AM Fachir.
Menag menyatakan, seperti dilansir laman Detiknews, Indonesia mendapatkan jatah 168.800 jamaah akibat pengurangan kuota 20 persen dari pemerintah Arab Saudi. Hal ini terkait daya tampung yang menyempit akibat renovasi Masjidil Haram.
Menag menambahkan, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2015 baru bisa diketahui setelah pemerintah membahas dengan DPR. Pihaknya berharap dalam masa sidang usai reses, DPR sudah mengagendakan pembahasan anggaran tersebut.
Khusus 2015, lanjut Menag, pihaknya sudah membentuk tim survei harga untuk menetapkan komponen BPIH. Salah satunya pemondokan yang harus berpatokan dengan harga di lapangan.
"Sehingga kita mampu mengantisipasi adanya potensi korupsi," ucapnya.
Sementara terkait kesehatan jamaah, Lukman menyatakan, pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait kemampuan jamaah dalam menunaikan ibadah haji.
"Selama ini seperti sejak di Tanah Air sudah ada jamaah haji yang menggunakan kursi roda, bahkan ada yang sudah terganggu ingatan," katanya. (Dn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, pihaknya tidak akan membuat aturan mengenai penggunaan atribut tertentu dalam memperingati hari besar keagamaan.

“Kemenag tentu takkan membuat aturan berisi perintah atau larangan tentang penggunaan atribut dan pakaian keagamaan tertentu,” demikian penegasan Menag LHS menanggapi isu tentang penggunaan pakaian atau atribut Kristen jelang Natal, Jakarta, Selasa (9/12/2014), sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Agama.

Menurutnya, seperti juga dilansir laman Tribun news, masing-masing pemeluk agama dituntut untuk dewasa dan bijak serta tidak menuntut apalagi memaksa seseorang untuk menggunakan pakaian atau atribut agama yang tidak dianutnya.

“Seorang muslim tidak usah dituntut menggunakan kalung salib atau topi sinterklas demi menghormati Hari Natal. Juga umat perempuan non-muslim tidak perlu dipaksa berjilbab demi hormati Idul Fitri,” tegasnya.

Dikatakan Menag bahwa bertoleransi bukanlah saling meleburkan dan mencampurbaurkan identitas masing-masing atribut dan simbol keagamaan yang berbeda, tetapi saling mengerti dan memahami.

“Bertoleransi adalah saling memahami, mengerti, dan menghormati akan perbedaan masing-masing, bukan menuntut pihak lain yang berbeda untuk menjadi sama seperti dirinya,” tandasnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Menteri Agama Lukman hakim Saifuddin sebagai aparat pemerintahan  mengajak jajaran Kementerian Agama untuk mengedepankan lima nilai budaya kerja yang sudah disosialisasiskan, yakni integritas, profesionalitas, inovatif, bertanggung jawab, dan keteladanan.
Budaya kerja, dinilainya, tak lepas dari sistem yang dibangun. Bila sistem yang dibangun baik dan dapat dijalankan sebagaiamana mestinya, maka ia yakin akan membentuk karakter seseorang menjadi baik pula.
Lukman memberi contoh, jika warga Indonesia bepergian ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dan kemudian menyeberang ke negara tetangga, Singapura, maka banyak orang bersangkutan ikut berdisiplin tidak membuang sampah dan mengindahkan aturan lainnya.
Sistem yang dibangun di Singapura ikut membawa dan mendorong warga Indonesia ikut mengindahkan aturan di sana, tapi watak banyak orang itu kembali ke aslinya saat pulang ke Indonesia.
 

Sakitnya Di sini
 "Sakitnya di sini," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sambil menunjuk dadanya tatkala memberi pengarahan tentang keteladanan dan nilai budaya kerja di lingkungan kementeriannya.
Dalam pengarahan nilai budaya kerja di Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (11/12/2014), ia menyatakan, seharusnya secara pribadi dirinya menjadi teladan bagi orang lain, baik saat bekerja maupun di hadapan publik. Tapi, ia dalam keadaan tertentu sebagai Menteri Agama (Menag) justru mendapat layanan tersendiri.
Ia pun menyatakan, seharusnya ikut antri bersama para tamu lainnya tatkala menghadiri pesta perkawinan, tetapi protokol justru mendahulukannya bersalaman dengan kedua mempelai dan orang tua mereka.
Begitu juga ketika bertolak ke kantor atau ke tempat lain, Lukman sebagai Menag mendapat pengawalan di jalan raya sehingga saat macet, warga dan para pengemudi pun tak mustahil dalam hatinya banyak yang melontarkan sumpah serapah.
"Saya merasa sakit juga. Sakitnya di sini," ujar Lukman Hakim, yang disambut tawa hadirin, termasuk Sesjen Kemenag Nur Syam, Irjen M. Jasin, dan Ary Ginanjar Agustian sebagai motivator pegiat transformasi budaya perusahaan.
Sesungguhnya, menurut Lukman, dirinya tak ingin mendapat perlakukan dan diposisikan berlebihan karena seharusnya ikut antri bersama warga lainnya baik saat resepsi pesta perkawinan maupun melintas di jalan raya.
Ia pun menyadari bahwa perlakuan dan pelayanan seperti itu sudah diatur dengan undang-undang sebagai menteri.
Untuk itu, Lukman menekankan, lima nilai budaya kerja Kementerian Agama dapat dipraktikkan semua pihak dalam kehidupan sehari-hari.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, selama Indonesia merdeka, ada 15 konflik besar yang melanda negeri ini. Sebagian besar di antaranya terjadi karena ketidakadilan.

"Ada 15 kali selama kita merdeka 69 tahun. Mulai sejak Madiun, banyak perang, konflik vertikal antara horizontal, itu yang besar. Mulai RMS, PRRI Permesta, G30S PKI, Aceh, Ambon, Timor Timur, Papua, Kalimantan," kata Kalla dalam acara Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Menurut JK seperti dilansir laman Kompas.Com, dari 15 konflik besar itu, 10 di antaranya muncul karena ketidakadilan. Sebagian konflik yang terjadi seperti di Aceh, Poso, dan masalah pemberontakan DI/TII bukan terjadi karena adanya konflik antaragama. Untuk kasus Aceh, ia menilai hal itu terjadi karena hak-hak ekonomi warga Aceh tidak terpenuhi.

"Masalah Aceh itu bukan masalah syariah. Orang berpikir Aceh mau jalankan syariah Islam, tidak. Siapa bilang kita membicarakan Islam? Kita berbicara kenapa ekonomi Aceh rendah padahal alamnya kaya," ucap Wapres.

Adapun di Poso, menurut dia, terjadi karena perebutan kekuasaan atau unsur politik. Pada mulanya, Poso adalah suatu daerah yang komposisi penduduk muslim dan kristiani hampir sama. Namun, kemudian banyak pendatang berdatangan yang mengakibatkan jumlah penduduk muslim lebih banyak dibandingkan agama lain dan muncullah partai-partai Islam. Partai Islam kemudian mendominasi lini pemerintahan di Poso, mulai dari kepala daerah, hingga anggota legislatif sehingga tidak terjadi keseimbangan di sana.

"Akibatnya yang terpilih itu ya gubernur, bupati, kepala daerah, ya anggota DPR, semuanya, maka terjadilah inharmoni antardaerah tersebut," kata Kalla.

Mengenai pemberontakan DI/TII yang dipimpin Kahar Muzakkar, Kalla menyebutkan ada hasil analisis yang menilai pemberontakan tersebut dilatarbelakangi kecemburuan karena Kahar tidak difungsikan lagi sebagai pejuang. Namun, akar masalah dalam sejumlah konflik tersebut kerap dikait-kaitkan dengan isu agama. Ia menilai ada pemuka agama yang menyeret agama dalam konflik warga. Di samping itu, kata dia, ada pemuka agama yang mempermainkan serta menjual murah konsep surga. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman dalam menilai agama.

Kalla yang berpengalaman menyelesaikan konflik Aceh dan Poso ini menilai perlunya meluruskan pandangan yang salah akan surga tersebut. "Jadi bagaimana agama itu dimoderatkan, diperbaiki sehingga lepas dari pengaruh-pengaruh seperti ini," kata dia. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 03, 2014

Jakarta, 03 Desember- Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.BA menjadi pembicara kunci pada Seminar Akademik dengan topik , “Memaknai revolusi mental melalui ejawantah reformasi pendidikan” sebagai rangkaian kegiatan Wisuda Periode IV Gelombang II Tahun 2014, Univerisitas Terbuka (UT) di Jakarta, Senin (01/12).

Oleh humas on December 03, 2014

Jakarta, 3 Desember  - Pembagian kartu keluarga sejahtera (KKS) masih terkendala beberapa hal. Antara lain belum berjalannya sistem satu pintu dan masih terjadi pengurangan dana KKS di beberapa wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani seperti dilansir laman  Tribun News, mengaku, akan mengevaluasi persoalan itu dengan mengidentifikasi permasalahan di lapangan.

Oleh humas on November 28, 2014

Jakarta (28/11)--- Iwan Eka S, Asdep Urusan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama pada Kedeputian IV Kemenko PMK, memberikan pengantar sekaligus paparan tentang Rapat Koordinasi mengenai Optimalisasi Wakaf di hadapan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Oleh humas on November 28, 2014

Jakarta, 28 Nopember  - Kementerian Agama (Kemenag) yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan bahwa madrasah akan digalakkan sebagai salah satu sarana pendidikan untuk revolusi mental sejak dini seperti tekad yang selalu diutarakan oleh Presiden RI Joko Widodo.
Direktur Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag Prof Dr HM Nur Kholis Setiawan seperti dilansir laman Antaranews, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa tantangan terbesar pengembangan madrasah adalah mengubah persepsi masyarakat tentang madrasah.
"Di sebagian kalangan masyarakat masih beranggapan bahwa madrasah bukanlah pilihan utama bagi pendidikan anak-anaknya. Madrasah masih dipandang sebagai sekolah alternatif jika anaknya tidak diterima di sekolah negeri atau sekolah swasta," kata Nur Kholis.
Ketika disinggung mengenai strateginya selaku Direktur Direktorat Pendidikan Madrasah, Pria kelahiran Kebumen (Jateng) itu menyatakan pihaknya tidak bisa memaksa masyarakat untuk memasukkan anaknya ke madrasah. "Kami menunjukan kepada masyarakat bahwa madrasah lebih unggul," ujarnya.
Meskipun secara fakta bahwa saat ini madrasah sudah lebih baik, namun bagaimana mengubah persepsi masyarakat agar tidak memandang madrasah hanya sebagai lembaga keagamaan tapi juga menjadi sebuah pilihan untuk pendidikan anak-anaknya. "Itulah yang menjadi tugas dan tanggungjawab Direktrorat Pendidikan Madrasah," kata Nur Kholis.
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Madrasah disebutkan bahwa madrasah adalah sekolah yang memiliki ciri khas. Ciri khas itu antara lain adalah adanya lima mata pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah umum, seperti mata pelajaran Alqur’an Hadist, Fiqih, Aqidah akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.
Lebih lanjut di UU itu disebutkan bahwa tingkatan Madrasah antara lain Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat dengan Sekolah Dasar (SD). Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK).
"Dengan ciri khas yang dimilikinya madrasah akan mampu melahirkan anak didik yang tidak hanya pintar tetapi juga benar. Saya dorong melalui berbagai program pembinaan maupun bantuan adalah menjadikan ciri khas yang dimiliki oleh madrasah itu tidak hanya sebagai ciri khas semata, tetapi harus mampu menjadi ruh untuk proses internalisasi lembaga pendidikan yang berkarakter," kata Nur Kholis.
Dia menambahkan, dengan menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berkarakter maka kualitas yang dihasilkan tentu adalah anak didik yang juga berkarakter.
"Jika pemerintahan Presiden Jokowi ini terkenal dengan jargonnya yaitu revolusi mental ternyata madrasah merupakan sarana pembentukan revolusi mental itu sendiri dengan pembentukan karakter anak didiknya," demikian Nur Kholis Setiawan.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 28, 2014

Jakarta, 28 Nopember - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa pejabat di tingkat pusat dan daerah dilarang menggelar pesta berlebihan mulai 1 Januari 2015. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

"Mulai 1 Januari 2015, pejabat pusat dan daerah kalau mau gelar resepsi pernikahan atau pesta undangannya enggak boleh lebih dari 400 undangan," kata Yuddy, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Yuddy seperti dilansir laman Kompas.com, menjelaskan dari 400 undangan yang disebar, tamu undangan yang hadir juga diatur tak boleh lebih dari 1.000 orang. Kebijakan ini, kata dia, merupakan cermin dari kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, kata Yuddy, dalam surat tersebut juga diatur bahwa resepsi pernikahan atau kegiatan sejenis dilarang digelar di tempat yang mewah. Hal ini dianggap Yuddy merupakan terobosan agar gaya hidup sederhana dapat dicontoh pemerintah dan diikuti oleh masyarakat.

"Harus diselenggarakan di tempat yang pantas, enggak usah mewah, enggak usah di hotel bintang lima, banyak karangan bunga, bikin macet, dan itu memunculkan psikologis kesenjangan," ujarnya.

Ia menegaskan, aturan ini juga berlaku untuk para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

Yuddy yakin kebijakan itu akan didukung, khususnya oleh Presiden. "Termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Bapak Presiden juga kalau mau nikahin putrinya, ya begitu," kata politisi Partai Hanura itu.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 27, 2014

Jakarta, 27 Nopember - Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan Dan Agama, Prof.Dr. Agus Sartono, MBA (keempat kanan) memimpin rapat kordinasi (Rakor) Pembahasan Pekan Olahraga Dan Seni Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) 2016, Kamis (27/11) di Jakarta.

Dalam rakor tersebut, Agus Sartono menegaskan kesiapan beberapa daerah yang bersedia menjadi tuan rumah perhelatan tahunan olah raga dan seni bagi kalangan santri ini. Daerah tersebut yang bersedia antara lain, Provinsi Banten, Provinsi Kalimatan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Jawa Tengah.

Perhelatan POSPENAS 2015 rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016. sedangkan untuk kepastian siapa daerah yang menjadi tuan rumah diharapkan sudah dapat ditentukan pada awal Februari 2015 mendatang. Rakor ini dihadiri para pejabat dari perwakilan dari Kemeterian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sedangkan peserta daerah berasal dari Pejabat Pemprov dan Kemenag antara lain Banten,Sulsel,Gorontolo, dan Kalsel. (yn/t3t)

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 27, 2014

Jakarta, 27 Nopember - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, pada tahun 2015, hanya mereka yang belum haji yang dapat berangkat menunaikan rukun Islam kelima itu.

"Pada 2015, saya akan mengambil keputusan atau kebijakan, untuk keberangkatan haji itu hanya bagi yang sama sekali belum pergi haji, itu yang menjadi prioritas," ujar Lukman saat berada di Banjarmasin, Rabu (26/11/2014), seperti dikutip Antara.

Kebijakan itu, kata Lukman, seperti dikutip oleh Laman Kompas.com, karena kuota untuk Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi terbatas dibandingkan dengan tingginya animo masyarakat di hampir semua daerah, termasuk di Kalsel.

"Karena animo masyarakat yang sangat besar untuk berangkat haji, maka akan kita lihat mana yang belum sama sekali berhaji, karena bagi mereka yang belum berhaji itu wajib hukumnya, sementara yang sudah itu hanya sunah," ujar politisi PPP itu.

Oleh karena itu, Menag memohon, bagi yang sudah pernah berangkat haji agar memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk menjalankan ibadah wajib dalam rukun islam yang ke-5.

"Jadi saya mohon dengan hormat seluruh masyarakat khususnya bagi warga masyarakat Kalsel, bagi yang sudah berhaji agar menahan diri, supaya memberikan kesempatan yang lainnya," pintanya.

Ia tidak menjanjikan peningkatan kuota bagi haji untuk Provinsi Kalsel. Namun, upaya untuk menambah kuota haji Indonesia terus diupayakan dengan mengambil jatah yang tidak terserap negara lain untuk dipindahkan ke Indonesia.

"Jadi kita upayakan menyerap kuota negara lain yang tidak mereka gunakan untuk ke negara kita," paparnya.

Lukman menambahkan, saat ini bukan hanya Kalsel yang tidak mencukupi kuota dengan animo masyarakatanya yang hendak pergi haji hingga lebih 20 tahun lamannya. "Provinsi lain juga mengalami hal serupa," ucap Lukman.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel HM Tambrin menyatakan, pendaftar tunggu haji di provinsinya kini lebih 74 ribu orang. Artinya, berdasar kuota, sekitar 20 tahun yang mendaftar sekarang baru bisa berangkat.

Ia mengungkapkan, minat masyarakat Kalsel berangkat haji sangat tinggi, ribuan orang pertahun.

"Masyarakat sepertinya tidak peduli harus mengantre ibadah haji begitu lama, yang penting bagi mereka ada rezeki, mendaftar haji, dan sabar menunggu panggilan ilahi," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Kalsel H Syukeriansyah mengatakan, tahun ini jumlah keberangkatan haji dari provinsinya tetap seperti tahun lalu, yakni dipotong 20 persen dari jumlah semula 3.811 orang menjadi 3.050 orang.(Kc/Ant/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 26, 2014

Jakarta, 26 November - Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Prof Dr R Agus Sartono MBA., (kedua kanan) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) implementasi UU RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan pemerintahan kongruen antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/ Kota pada bidang pendidikan, Rabu (26/11/2014) di Jakarta. (PS/Gs).

 

 

Oleh humas on November 26, 2014

Jakarta, 26 Nopember  - Salah satu agenda kerja Presiden Joko Widodo selama melakukan kunjungan ke Bengkulu adalah mendatangi kantor pos untuk memantau penyerahan Kartu BPJS dan tiga "kartu sakti" lainnya.
Agenda kerja ini seperti dilansir laman Kompas.Com, berimbas kepada rezeki para pedagang dadakan yang sejak seminggu terakhir berjualan di areal Kantor Pos.  Sebab, terhitung sejak satu pekan terakhir pula, di Kantor Pos yang terletak di kawasan Tanah Patah, ribuan warga yang mencairkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
Membeludaknya pengunjung membawa berkah bagi pedagang dadakan seperti rujak, es, dan lainnya. Namun terhitung, Selasa (25/11/2014), kawasan tersebut bersih dari pedagang dadakan.
Kini, kawasan itu kini mendadak ramai dipenuhi oleh satuan polisi pamong praja. Tak cuma pedagang yang "diusir", areal parkir motor yang biasanya memakan badan jalan sehingga sering mengakibatkan macet panjang, kali ini menjadi lengang.
Ratusan motor tampak diparkir rapi di depan Kantor Jasa Raharja Bengkulu. Tak terlihat kemacetan di kawasan itu seperti hari-hari sebelumnya. "Kawasan ini sebentar lagi akan disterilkan karena Presiden akan berkunjung," kata salah seorang anggota Satpol PP yang berjaga.
Kedatangan Jokowi ke Bengkulu juga akan diisi dengan acara dialog dengan nelayan, dan "blusukan" ke Pasar Panorama. "Dijadwalkan  Presiden tiba setelah kunjungan ke Lampung dan bermalam di Hotel Santika," kata Asisten I, Pemprov Bengkulu, Edi Waluyo, sebelumnya. (Kc/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 24, 2014

Jakarta, 24 Nopember - Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014 dan persiapan penyelenggaraan haji tahun 2015. Hadir juga sebagai narasumber Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof. Dr. Nur Syam, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Dr. dr. Ferdiansyah Mursid Ahmad, dan Direktur Badan Penyelenggara Ibadah Haji Ramadhan Harisman, MBA.

Oleh humas on November 24, 2014

Jakarta, 24 Nopember  - Hasil penelitian sementara Ombudsman menunjukkan bahwa dana yang digunakan untuk kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berupa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera bukan berasal dari dana program tanggung jawab sosial atau CSR.
Menurut Ombudsman, seperti dilansir laman Kompas.com, anggaran untuk tiga kartu sakti itu diambil dari APBN. "Memang benar penggunaan APBN yang dipakai untuk biaya-biaya kartu-kartu tersebut, bukan melalui CSR. Tapi saya belum sampai pada di mana pos anggarannya," kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana di Jakarta, Sabtu (22/11/2014).
Dalam dua pekan terakhir, Ombudsman telah melakukan penelitian terhadap program kartu Presiden Jokowi. Penelitian dilakukan berawal dari polemik yang muncul di masyarakat mengenai dugaan penggunaan dana CSR untuk program kartu sakti tersebut.
Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik itu menduga ada potensi pemborosan negara akibat kartu Jokowi yang tumpang tindih dengan program serupa di sejumlah daerah. Hasil penelitian sementara Ombudsman juga menemukan adanya 40 hingga 60 daerah yang mempunyai program serupa dengan kartu sakti Jokowi.
"Jadi ada beberapa daerah dan cukup banyak, 40-60-an daerah yang sudah memiliki sistem asuransi daerah, Bali, Solo, Yogya, dan di DKI sendiri itu banyak sekali dan kalau ini dibiarkan maka negara akan terbeban dalam dua kelompok pengeluaran yang sama," tutur Danang.
Untuk itu, ia meminta Presiden Jokowi memikirkan ulang program kartu tersebut. Danang menilai program pemerintah pusat yang menerbitkan kartu sakti tidak bisa berjalan bersamaan dengan program serupa di beberapa daerah.
"Di pusat tidak harus dihentikan, tapi di daerah mesti diatur. Kebijakan nasional lebih tinggi dibandingkan kebijakan di tingkat lokal, nah di lokal ini lah yang harus diatur," ucap Danang.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, penerbitan semua kartu itu sama sekali tidak memakan anggaran negara, tetapi memakai dana program tanggung jawab sosial (CSR) sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).
Namun, pernyataan Pratikno ini kemudian dibantah sejumlah politikus PDI-Perjuangan, partai yang mengusung Jokowi-Kalla. Menuru politikus PDI-P, Eva Kusuma Sundari, pengadaan "kartu sakti" Jokowi menggunakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang telah dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Kc/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 24, 2014

Jakarta, 24 Nopember - Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Anies Baswedan mengingatkan pentingnya peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Anies tidak setuju jika guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
Menurut Anies,seperti dilansir Kompas.Com,  jasa guru terus melekat pada diri setiap warga negara yang pernah dididiknya.
"Kita semua tahu bahwa kita semua yang ada di sini membawa jasa guru. Saya tidak setuju guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa karena setiap hari kita membawa tanda (jasa) itu," kata Anies di Jakarta, Sabtu (22/11/2014) dalam acara bertajuk "Indonesia WOW, Provinsi WOW".
Hadir pula dalam acara itu, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Menjelang peringatan hari guru yang jatuh pada 25 November mendatang, Anies meminta masyarakat untuk mulai kembali memuliakan guru.
Anies meminta masyarakat untuk kembali mendatangi gurunya pada hari guru lalu mengucapkan terimakasih kepada para guru atas jasa-jasa mereka.
"Datangi gurumu, cium tangannya, dan tanya bagaimana kabarnya. Banyak yang belum berubah kondisinya sementara kita sudah berubah luar biasa," tutur Anies.
Dia juga menyampaikan bahwa guru adalah pekerjaan yang mulia di Indonesia. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang hebat, kata dia, diperlukan pula guru-guru yang hebat. Anies pun berjanji pihaknya akan meningkatkan kesejahteraan guru.
"Saya ingin 'Indonesia Wow' ke depannya. Anak-anak kita siapkan sebagai anak-anak yang hebat, guru-gurunya hebat. Jika gurunya hebat, anaknya juga hebat," tandasnya. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 23, 2014

Jakarta, 23 Nopember  - Sekitar 20.000 warga mengikuti jalan santai dalam kegiatan Kibar Budaya Untuk Negeri Cinte Betawi yang berlangsung dari Monumen Nasional Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Jalan santai dengan rute Monas-Bunderan Hotel Indonesia itu seperti dilansir laman Antaranews, dibuka oleh Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata DKI Jakarta Silvyana Murni.
Silvyana mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta sangat mendukung perkembangan dan kelestarian budaya Betawi.

Oleh humas on November 20, 2014

Jakarta, 20 Nopember  - “Secara konstitusional mendidik adalah tanggung jawab negara, tetapi secara moral mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik,” tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.
Pernyataan tersebut dikemukakan Anies saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite III DPD RI di Ruang Rapat Komite III, Rabu (19/11/2014) Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Menanggapi banyaknya pertanyaan mengenai program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Anies seperti dilansir laman Antaranews.com, menjelaskan KIP sebagai gagasan untuk memastikan anak Indonesia mendapatkan kesempatan belajar selama 12 tahun.
“KIP memiliki cakupan lebih luas dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dengan adanya KIP, siswa miskin dan rentan miskin mendapatkan keringanan biaya sekolah dan juga dana untuk kegiatan terkait pendidikan. KIP ini tidak hanya berlaku di sekolah formal atau madrasah tetapi juga berlaku di pesantren dan pusat kegiatan belajar mengajar,” kata Menteri seperti dikutip dari laman web dpd.go.id.
Lebih lanjut Anies mengungkapkan KIP juga menjangkau semua anak usia sekolah dari keluarga miskin, meskipun bukan berstatus siswa.
“Tujuannya agar anak yang sudah keluar sekolah bisa kembali ke sekolah atau menggunakan dananya untuk ikut pelatihan seperti di Balai Latihan kerja (BLK) atau lembaga pendidikan non formal. Orientasinya untuk mengembangkan potensi anak agar mandiri dan menjadi pembelajar.”
Sementara ini, anggaran KIP sendiri masih mengacu pada alokasi anggaran bantuan BSM.
Anies memastikan pemerintah tengah melakukan pembaruan data dan diharapkan sebelum APBNP 2015 dapat diselesaikan.
Menanggapi paparan yang disampaikan Anies, Komite III DPD RI menyambut baik dan mendukung dengan catatan sistem pendidikan nasional terselenggara secara merata, berkualitas dan berkelanjutan.
Komite III DPD RI berharap agar KIP dapat disempurnakan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, validasi kepesertaan, dukungan anggaran, keberlanjutan, akurasi, transparasi dan ketepatan sasaran program.
Sebagai representasi daerah, Komite III DPD RI akan turut mendorong Pemerintah Daerah agar memenuhi tanggung jawabnya di bidang pendidikan secara menyeluruh khususnya pada bidang anggaran pendidikan melalui APBD di luar gaji guru.
RDP tersebut juga menyepakati bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memperhatikan hasil/rekomendasi DPD RI mengenai Pansus Pendidikan, Pansus Guru dan pengawasan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sekolah diminta berhati-hati gunakan dana BOS

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim mengatakan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang SMK total mencapai Rp3,5 juta per siswa per tahun, sehingga sekolah perlu berhati-hati menggunakannya agar tidak tersangkut masalah hukum.
"Terkadang kepala sekolah bermaksud baik menggunakan dana untuk keperluan sekolah, tetapi terkadang pula tidak ada dalam petunjuk teknis (juknis). Hal inilah yang terkadang membuat mereka tersangkut masalah hukum," ujarnya di Samarinda, Rabu.
Hal ini dikatakan Musyahrim ketika menjadi pembicara dalam Diskusi Publik bertema Membedah Dana Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang digelar oleh Lembaga Pengaduan Rakyat (LPR) kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kaltim dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
Musyahrim mencotohkan maksud baik yang justru tertimpa masalah hukum, yakni ketika ada angin kencang dan merusak atap kelas, maka kepala sekolah berinisiatif menggunakan dana BOS maupun Bosda untuk pembelian seng dan balok atap, sedangkan dalam juknis Bosda, tidak ada untuk pembelian material itu.
Contoh lainnya adalah, ada sekolah yang kerap tergenang banjir ketika hujan deras, sehingga proses belajar siswa menjadi terganggu. Kemudian kepala sekolah memutuskan untuk menguruk halaman atau lantai sekolah dari dana BOS.
Di akhir tahun, kemudian ada pemeriksaan, sehingga kepala sekolah tersangkut masalah hukum karena dalam juknis tidak ada pemanfaatan dana Bosda untuk menguruk halaman atau lantai kelas, karena dana BOS maupun Bosda hanya untuk operasional sekolah.
Untuk itu katanya, manajemen sekolah harus berhati-hati dalam menggunakan dana BOS maupun Bosda, karena maksud baik ternyata tidak selamanya mendapat sambutan yang baik pula.
Sedangkan dana bantuan operasional sekolah yang mencapai Rp3,5 juta per siswa per tahun untuk SMK itu adalah, dari pemerintah pusat sebesar Rp1 juta per tahun, dari Pemprov Kaltim sebesar Rp1,5 juta per tahun, dan dari kabupaten maupun kota senilai Rp1 juta per tahun. (Ant/Gs).
 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 18, 2014

Jakarta, 18 Nopember - Asdep Urusan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama pada Kedeputian IV Kemenko PMK Iwan Eka S.(tengah memegang mic) secara resmi membuka Rakornis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi Pesantren (PEP) Selasa (18/11/2014) pagi di Jakarta. (IN/Gs)

Oleh humas on November 17, 2014

Jakarta, 17 Nopember  - Dengan perkembangan peradaban saat ini, salah satu tantangan yang besar bagi bangsa kita adalah bagaimana keberadaan situs Borobudur yang ada di tengah-tengah masyarakat mampu lestari, menjadi sumber inspirasi dan memperkuat integritas kehidupan berbangsa dan bernegara menuju bangsa yang berkepribadian dan bermartabat.

Oleh humas on November 17, 2014

Jakarta, 17 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mengaku setuju dengan gagasan pembangunan Borobudur Center di kompleks Candi Borobudur.

Menurut Menko PMK sebagaimana dilansir laman Tribunnews.com., dengan nantinya ada pusat pembelajaran dan kebudayaan di Candi Borobudur, maka akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kebudayaan.

Oleh humas on November 13, 2014

Jakarta, 13 Nopember  - Pendidikan adalah tentang manusia dan interaksi antarmanusia.
Karena itu, konsentrasi ke depan harus pada pendidiknya.Pendidiknya siapa? Guru dan orang tua.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan seperti dilansir laman Antaranews.com., menyampaikan,kedua komponen penting itu yang sekarang terlupakan.
Dia mengatakan,kurikulum dan buku adalah untuk menstrukturkan interaksinya agar interaksi itu dapat dilakukan di semua tempat dengan baik.

Oleh humas on November 04, 2014

Jakarta, 4 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK), Puan Maharani meminta kepada pemerintah daerah yang memiliki sistem jaminan sosial yang sama dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar milik pemerintah pusat untuk bersinergi.

Oleh humas on November 03, 2014

Jakarta, 3 Nopember – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Pusat, Pasar Baru, Jakarta, Senin (3/11/2014). Tiga kartu itu akan langsung disalurkan ke sejumlah keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia melalui kantor pos.

Pages

Subscribe to RSS - Agama