Agama

Oleh humas on November 24, 2014

Jakarta, 24 Nopember - Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014 dan persiapan penyelenggaraan haji tahun 2015. Hadir juga sebagai narasumber Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof. Dr. Nur Syam, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Dr. dr. Ferdiansyah Mursid Ahmad, dan Direktur Badan Penyelenggara Ibadah Haji Ramadhan Harisman, MBA.

Oleh humas on November 24, 2014

Jakarta, 24 Nopember  - Hasil penelitian sementara Ombudsman menunjukkan bahwa dana yang digunakan untuk kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berupa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera bukan berasal dari dana program tanggung jawab sosial atau CSR.
Menurut Ombudsman, seperti dilansir laman Kompas.com, anggaran untuk tiga kartu sakti itu diambil dari APBN. "Memang benar penggunaan APBN yang dipakai untuk biaya-biaya kartu-kartu tersebut, bukan melalui CSR. Tapi saya belum sampai pada di mana pos anggarannya," kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana di Jakarta, Sabtu (22/11/2014).
Dalam dua pekan terakhir, Ombudsman telah melakukan penelitian terhadap program kartu Presiden Jokowi. Penelitian dilakukan berawal dari polemik yang muncul di masyarakat mengenai dugaan penggunaan dana CSR untuk program kartu sakti tersebut.
Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik itu menduga ada potensi pemborosan negara akibat kartu Jokowi yang tumpang tindih dengan program serupa di sejumlah daerah. Hasil penelitian sementara Ombudsman juga menemukan adanya 40 hingga 60 daerah yang mempunyai program serupa dengan kartu sakti Jokowi.
"Jadi ada beberapa daerah dan cukup banyak, 40-60-an daerah yang sudah memiliki sistem asuransi daerah, Bali, Solo, Yogya, dan di DKI sendiri itu banyak sekali dan kalau ini dibiarkan maka negara akan terbeban dalam dua kelompok pengeluaran yang sama," tutur Danang.
Untuk itu, ia meminta Presiden Jokowi memikirkan ulang program kartu tersebut. Danang menilai program pemerintah pusat yang menerbitkan kartu sakti tidak bisa berjalan bersamaan dengan program serupa di beberapa daerah.
"Di pusat tidak harus dihentikan, tapi di daerah mesti diatur. Kebijakan nasional lebih tinggi dibandingkan kebijakan di tingkat lokal, nah di lokal ini lah yang harus diatur," ucap Danang.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, penerbitan semua kartu itu sama sekali tidak memakan anggaran negara, tetapi memakai dana program tanggung jawab sosial (CSR) sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).
Namun, pernyataan Pratikno ini kemudian dibantah sejumlah politikus PDI-Perjuangan, partai yang mengusung Jokowi-Kalla. Menuru politikus PDI-P, Eva Kusuma Sundari, pengadaan "kartu sakti" Jokowi menggunakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang telah dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Kc/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 24, 2014

Jakarta, 24 Nopember - Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Anies Baswedan mengingatkan pentingnya peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Anies tidak setuju jika guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
Menurut Anies,seperti dilansir Kompas.Com,  jasa guru terus melekat pada diri setiap warga negara yang pernah dididiknya.
"Kita semua tahu bahwa kita semua yang ada di sini membawa jasa guru. Saya tidak setuju guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa karena setiap hari kita membawa tanda (jasa) itu," kata Anies di Jakarta, Sabtu (22/11/2014) dalam acara bertajuk "Indonesia WOW, Provinsi WOW".
Hadir pula dalam acara itu, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Menjelang peringatan hari guru yang jatuh pada 25 November mendatang, Anies meminta masyarakat untuk mulai kembali memuliakan guru.
Anies meminta masyarakat untuk kembali mendatangi gurunya pada hari guru lalu mengucapkan terimakasih kepada para guru atas jasa-jasa mereka.
"Datangi gurumu, cium tangannya, dan tanya bagaimana kabarnya. Banyak yang belum berubah kondisinya sementara kita sudah berubah luar biasa," tutur Anies.
Dia juga menyampaikan bahwa guru adalah pekerjaan yang mulia di Indonesia. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang hebat, kata dia, diperlukan pula guru-guru yang hebat. Anies pun berjanji pihaknya akan meningkatkan kesejahteraan guru.
"Saya ingin 'Indonesia Wow' ke depannya. Anak-anak kita siapkan sebagai anak-anak yang hebat, guru-gurunya hebat. Jika gurunya hebat, anaknya juga hebat," tandasnya. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 23, 2014

Jakarta, 23 Nopember  - Sekitar 20.000 warga mengikuti jalan santai dalam kegiatan Kibar Budaya Untuk Negeri Cinte Betawi yang berlangsung dari Monumen Nasional Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Jalan santai dengan rute Monas-Bunderan Hotel Indonesia itu seperti dilansir laman Antaranews, dibuka oleh Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata DKI Jakarta Silvyana Murni.
Silvyana mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta sangat mendukung perkembangan dan kelestarian budaya Betawi.

Oleh humas on November 20, 2014

Jakarta, 20 Nopember  - “Secara konstitusional mendidik adalah tanggung jawab negara, tetapi secara moral mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik,” tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.
Pernyataan tersebut dikemukakan Anies saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite III DPD RI di Ruang Rapat Komite III, Rabu (19/11/2014) Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Menanggapi banyaknya pertanyaan mengenai program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Anies seperti dilansir laman Antaranews.com, menjelaskan KIP sebagai gagasan untuk memastikan anak Indonesia mendapatkan kesempatan belajar selama 12 tahun.
“KIP memiliki cakupan lebih luas dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dengan adanya KIP, siswa miskin dan rentan miskin mendapatkan keringanan biaya sekolah dan juga dana untuk kegiatan terkait pendidikan. KIP ini tidak hanya berlaku di sekolah formal atau madrasah tetapi juga berlaku di pesantren dan pusat kegiatan belajar mengajar,” kata Menteri seperti dikutip dari laman web dpd.go.id.
Lebih lanjut Anies mengungkapkan KIP juga menjangkau semua anak usia sekolah dari keluarga miskin, meskipun bukan berstatus siswa.
“Tujuannya agar anak yang sudah keluar sekolah bisa kembali ke sekolah atau menggunakan dananya untuk ikut pelatihan seperti di Balai Latihan kerja (BLK) atau lembaga pendidikan non formal. Orientasinya untuk mengembangkan potensi anak agar mandiri dan menjadi pembelajar.”
Sementara ini, anggaran KIP sendiri masih mengacu pada alokasi anggaran bantuan BSM.
Anies memastikan pemerintah tengah melakukan pembaruan data dan diharapkan sebelum APBNP 2015 dapat diselesaikan.
Menanggapi paparan yang disampaikan Anies, Komite III DPD RI menyambut baik dan mendukung dengan catatan sistem pendidikan nasional terselenggara secara merata, berkualitas dan berkelanjutan.
Komite III DPD RI berharap agar KIP dapat disempurnakan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, validasi kepesertaan, dukungan anggaran, keberlanjutan, akurasi, transparasi dan ketepatan sasaran program.
Sebagai representasi daerah, Komite III DPD RI akan turut mendorong Pemerintah Daerah agar memenuhi tanggung jawabnya di bidang pendidikan secara menyeluruh khususnya pada bidang anggaran pendidikan melalui APBD di luar gaji guru.
RDP tersebut juga menyepakati bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memperhatikan hasil/rekomendasi DPD RI mengenai Pansus Pendidikan, Pansus Guru dan pengawasan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sekolah diminta berhati-hati gunakan dana BOS

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim mengatakan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang SMK total mencapai Rp3,5 juta per siswa per tahun, sehingga sekolah perlu berhati-hati menggunakannya agar tidak tersangkut masalah hukum.
"Terkadang kepala sekolah bermaksud baik menggunakan dana untuk keperluan sekolah, tetapi terkadang pula tidak ada dalam petunjuk teknis (juknis). Hal inilah yang terkadang membuat mereka tersangkut masalah hukum," ujarnya di Samarinda, Rabu.
Hal ini dikatakan Musyahrim ketika menjadi pembicara dalam Diskusi Publik bertema Membedah Dana Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang digelar oleh Lembaga Pengaduan Rakyat (LPR) kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kaltim dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
Musyahrim mencotohkan maksud baik yang justru tertimpa masalah hukum, yakni ketika ada angin kencang dan merusak atap kelas, maka kepala sekolah berinisiatif menggunakan dana BOS maupun Bosda untuk pembelian seng dan balok atap, sedangkan dalam juknis Bosda, tidak ada untuk pembelian material itu.
Contoh lainnya adalah, ada sekolah yang kerap tergenang banjir ketika hujan deras, sehingga proses belajar siswa menjadi terganggu. Kemudian kepala sekolah memutuskan untuk menguruk halaman atau lantai sekolah dari dana BOS.
Di akhir tahun, kemudian ada pemeriksaan, sehingga kepala sekolah tersangkut masalah hukum karena dalam juknis tidak ada pemanfaatan dana Bosda untuk menguruk halaman atau lantai kelas, karena dana BOS maupun Bosda hanya untuk operasional sekolah.
Untuk itu katanya, manajemen sekolah harus berhati-hati dalam menggunakan dana BOS maupun Bosda, karena maksud baik ternyata tidak selamanya mendapat sambutan yang baik pula.
Sedangkan dana bantuan operasional sekolah yang mencapai Rp3,5 juta per siswa per tahun untuk SMK itu adalah, dari pemerintah pusat sebesar Rp1 juta per tahun, dari Pemprov Kaltim sebesar Rp1,5 juta per tahun, dan dari kabupaten maupun kota senilai Rp1 juta per tahun. (Ant/Gs).
 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 18, 2014

Jakarta, 18 Nopember - Asdep Urusan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama pada Kedeputian IV Kemenko PMK Iwan Eka S.(tengah memegang mic) secara resmi membuka Rakornis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi Pesantren (PEP) Selasa (18/11/2014) pagi di Jakarta. (IN/Gs)

Oleh humas on November 17, 2014

Jakarta, 17 Nopember  - Dengan perkembangan peradaban saat ini, salah satu tantangan yang besar bagi bangsa kita adalah bagaimana keberadaan situs Borobudur yang ada di tengah-tengah masyarakat mampu lestari, menjadi sumber inspirasi dan memperkuat integritas kehidupan berbangsa dan bernegara menuju bangsa yang berkepribadian dan bermartabat.

Oleh humas on November 17, 2014

Jakarta, 17 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mengaku setuju dengan gagasan pembangunan Borobudur Center di kompleks Candi Borobudur.

Menurut Menko PMK sebagaimana dilansir laman Tribunnews.com., dengan nantinya ada pusat pembelajaran dan kebudayaan di Candi Borobudur, maka akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kebudayaan.

Oleh humas on November 13, 2014

Jakarta, 13 Nopember  - Pendidikan adalah tentang manusia dan interaksi antarmanusia.
Karena itu, konsentrasi ke depan harus pada pendidiknya.Pendidiknya siapa? Guru dan orang tua.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan seperti dilansir laman Antaranews.com., menyampaikan,kedua komponen penting itu yang sekarang terlupakan.
Dia mengatakan,kurikulum dan buku adalah untuk menstrukturkan interaksinya agar interaksi itu dapat dilakukan di semua tempat dengan baik.

Oleh humas on November 04, 2014

Jakarta, 4 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK), Puan Maharani meminta kepada pemerintah daerah yang memiliki sistem jaminan sosial yang sama dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar milik pemerintah pusat untuk bersinergi.

Oleh humas on November 03, 2014

Jakarta, 3 Nopember – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Pusat, Pasar Baru, Jakarta, Senin (3/11/2014). Tiga kartu itu akan langsung disalurkan ke sejumlah keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia melalui kantor pos.

Oleh humas on November 03, 2014

Jakarta, 3 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meminta Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah mewajibkan semua sekolah menggelar upacara bendera di setiap pekannya. Menurut Puan, upacara bendera adalah hal paling sederhana untuk menumbuhkan dan meningkatkan nasionalisme sejak usia sekolah.

Oleh humas on October 31, 2014

Jakarta, 31 Oktober  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani memimpin rapat koordinasi dengan sembilan kementerian di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014) pagi. Rapat ini terkait persiapan peluncuran Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Oleh humas on October 31, 2014

Jakarta, 31 Oktober  - Presiden Joko Widodo akan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada 3 November. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan peluncuran perdana tersebut dilakukan di 5 wilayah Jakarta melalui kantor pos.
"Fokus pada rakor ini, persiapan peluncuran program keluarga produktif melalui KIS dan KIP oleh Pak Presiden pada 3 November. Di mana, beliau akan meluncurkan di 5 wilayah Jakarta melalui kantor pos," ujar Puan saat gelar jumpa pers.

Oleh humas on October 31, 2014

Jakarta, 31 Oktober – Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memimpin rapat koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri tentang “Persiapan Peluncuran Program Keluarga Produktif”, Jumat (31/10/2014) pagi di ruang rapat utama Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. Dalam rakor tersebut membahas tentang rencana pelaksanaan peluncuran Program Keluarga Produktif (PKP) yang meliputi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Oleh humas on October 31, 2014

 Jakarta, 31 Oktober - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengadakan rapat koordinasi, membahas tiga agenda prioritas dari Nawa Cita.

Rakor tersebut memastikan agar aspek pembangunan manusia dan kebudayaan, yang ada di Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita), yang disampaikan pada kampanye pemilihan presiden (Pilpres), diterjemahkan menjadi kebijakan pemerintahan saat ini.

Oleh humas on October 29, 2014

Jakarta, 29 Oktober - Menteri Koordinator BidangPembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani berjanji untuk segera meluncurkan sejumlah agenda yang menjadi prioritas pemerintah dalam waktu dekat. Di antaranya adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Kedua program tersebut memang menjadi prioritas awal di Kemenko PMK," ujar Puan saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (29/10).

Oleh humas on October 29, 2014

Jakarta, 29 Oktober - Pemerintah diminta segera menyusun strategi mitigasi penyakit Ebola karena Indonesia merupakan negara yang juga berisiko terhadap penularan penyakit menular tersebut.
"Pemerintah perlu segera menyiapkan diri baik dari segi SOP dan teknologi maupun dukungan peralatan menghadapi kemungkinan penularan Ebola di Indonesia," kata peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) Sunarno, Selasa (29/10/2014) di Yogyakarta.

Oleh humas on October 27, 2014

Jakarta, 27 Oktober  - 17.000 anggota jamaah haji reguler gelombang pertama yang ditempatkan jauh dari Masjid Nabawi oleh penyedia akomodasi Arab Saudi (majmuah) saat berada di Madinah telah mendapatkan dana kompensasi 300 riyal per orang.
"Sebanyak 17.000 (anggota) jamaah haji dari 41 kelompok terbang telah menerima dana kompensasi," kata Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Makkah Endang Jumali, Minggu (26/10/2014) di Makkah.

Oleh humas on October 26, 2014

Jakarta, 26 Oktober  - Majelis Ulama Indonesia (MUI), mendeklarasikan gerakan nasional anti narkoba, pada Peringatan Nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1436 Hijriyah, Minggu (26/10/2014) pagi di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta.
Pembacaan deklarasi gerakan nasional anti narkoba yang dipimpin Ketua MUI, Din Syamsuddin seperti yang dilansir laman Antaranews.com., dan diikuti tokoh dari berbagai organisasi Islam dan Pemuda berikrar membantu pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba di bangsa ini.

Oleh humas on October 26, 2014

Jakarta, 26 Oktober  - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1436 H sama halnya dengan perubahan dan perubahan tidak akan terjadi tanpa kerja.
"Inti dari peringatan 1 Muharam adalah perubahan. Perubahan tidak akan terjadi tanpa kerja," ujar Jusuf Kalla dalam acara peringatan 1 Muharram, Minggu (26/10/2014)  di Gelora Bung Karno.
Jusuf Kalla yang akrab disapa JK itu seperti dilansir laman Antaranews.com., mengajak agar masyarkat bisa bekerja lebih baik dan ikut memberantas narkoba.

Oleh humas on October 24, 2014

Jakarta, 24 Oktober  - Warga Bali diduga terjangkit penyakit Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) sehingga harus diisolasi, Kamis (23/10/2014)  di RSUP Sanglah, Denpasar.
"Pasien masuk ke RSUP Sanglah Pukul 11.00 dan saat ini sedang mendapatkan perawatan," kata Kepala Sub-Bagian Humas RSUP Sanglah, dr Kadek Nariyantha.
Perempuan berinisial S berusia 70 tahun itu baru tiba seperti dilansir laman Antaranews.com., dari menunaikan ibadah haji di Arab Saudi sejak 9 September hingga 19 Oktober 2014.

Oleh humas on October 22, 2014

Jakarta, 22 Oktober  - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Abdul Djamil menyatakan bahwa secara umum penyelengaraan ibadah haji 1435H/2014M berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya seperti ada peningkatan pelayanan, perbaikan sarana transportasi dan peningkatan kualitas hotel.

Oleh humas on October 21, 2014

Jakarta, 21 Oktober - Sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) terindikasi melanggar ketentuan Kementerian Agama dalam pelaksanaan ibadah haji 2014 seperti memaksa jemaah melaksanakan ibadah di luar kemampuan, mengatur penempatan jemaah, bahkan ada yang meminta tambahan biaya kepada jemaah.

Oleh humas on October 16, 2014

Jakarta, 16 Oktober - Menko Kesra HR. Agung Laksono mengatakan bahwa keberhasilan program selama lima tahun ini kita capai terus ditingkatkan dan yang bersifat terobosan dan percepatan terus ditingkatkan. Demikian antara lain dikatakan Menko Kesra HR. Agung Laksono dalam Sambutan pada Pemberrian Penghargaan bagi Pegawai dan Purna Tugas Kemenko Kesra, Kamis (16/10/2014) pagi di ruang Rapat Utama Kemenko Kesra, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Pages

Subscribe to RSS - Agama