Agama

Oleh humas on January 08, 2015

Jakarta, 8 Januari  - Tim dari Kementerian Agama pekan depan terbang ke Jeddah guna menemui Menteri Urusan Haji Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil mengatakan Kementerian Agama akan melobi Arab Saudi untuk mengembalikan kuota haji sebanyak 211 ribu setiap tahunnya. Hal itu dilakukan untuk mempertipis daftar tunggu calon jamaah haji mulai tahun ini.
"Kami akan meminta kerajaan Arab Saudi untuk kembali menambah kuota," kata Abdul Djamil, Kamis, 8 Januari 2015.
Menurut Abdul Djamil, seperti dilansir laman Tempo.Co., tahun lalu Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penetapan Kuota Haji 1435H/2014M menyebutkan jumlah haji Indonesia sebanyak 168.800 orang. Kuota itu untuk haji reguler sebanyak 155.200 orang dan kuota haji khusus 13.600 orang.
Ditemui seusai menghadiri rapat evaluasi penyelenggaraan haji 2014 Sumatera Selatan di Palembang, Abdul Djamil menambahkan keberangkatan ke Jeddah akan dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 14 Januari ini. Pertemuan itu akan diteruskan dengan penandatanganan kesepahaman bersama antara Indonesia dan Arab Saudi tentang jumlah jemaah haji yang dapat diberangkatkan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan Hambali mengatakan sudah semestinya Arab Saudi mengembalikan kuota haji Indonesia seperti sediakala. Pasalnya pengurangan tersebut akan berdampak semakin tingginya daftar tunggu jamaah haji asal Sumsel. "Kami di daerah akan sangat mendukung pak menteri yang akan meminta tambahan kuota," kata Hambali.(Tc/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 08, 2015

Jakarta, 8 Januari  - Anggapan bahwa upacara agama Hindu di Bali mempengaruhi kemiskinan, mendapat respons serius dari Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menggelar dialog terbuka di Museum Rakyat Bali atau lebih dikenal dengan Museum Bajrasandi. Acara ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat dan instansi pemerintahan.
"Tidak ada miskin karena upacara agama. Sudah ada solusi, contohnya ngaben (upacara pembakaran jenazah) sudah ada sistem yang sederhana, bisa ngaben massal, ngaben paketan dan lainnya. Upacara agama bisa dilakukan sederhana dengan tidak meninggalkan makna dan prosesi upacara tersebut," kata Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, saat memberikan paparan acara dialog, Denpasar, Bali, Kamis (8/1/2015).
Anggapan masyarakat terkait upacara agama yang mempengaruhi kemiskinan di Bali, juga merujuk kepada data akhir tahun BPS Bali yang menyatakan, upacara keagamaan di Bali menjadi urutan kedua penyumbang inflasi.
Apalagi, Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali seperti dilansir laman Kompas.com, juga sempat mengungkap data yang sama. Dialog berjalan komunikatif, karena yang hadir adalah mereka yang memiliki pemahanan sama mengenai upacara keagamaan.
Seperti halnya Gubernur Pastika yang menanggapi persoalan ini. "Sejatinya bukan upacara agama yang menjadi indikator kemiskinan, justru orang-orang yang menggelar upacara itulah yang membuat upacara agama itu 'mahal', yang dikemas 'jor-joran' agar terkesan mewah dan hebat. Seharusnya upacara agama dilakukan sesuai dengan kemampuan yang bisa disederhanakan," kata Gubernur Pastika.
Sementara berdasarkan data BPS yang dikeluarkan Januari 2015, daftar komoditas yang memberikan pengaruh besar pada kemiskinan pada September 2014 lalu, komoditas yang bukan makanan yaitu upacara agama atau adat lainnya menduduki urutan kedua dengan perincian di kota 3,83 persen dan di desa 2,99 persen.
Sementara yang menduduki urutan pertama adalah perumahan mencapai 10,75 persen di kota dan 9,99 persen di desa. Pada kesimpulannya dalam dialog ini bahwa upacara agama bisa disederhanakan agar tidak dianggap sebagai salah satu pemicu kemiskinan. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 08, 2015

Jakarta, 8 Januari  - Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dan laporan dari sejumlah guru atau kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di beberapa daerah terkait upaya 'pemaksaan' terhadap penerapan Kurikulum 2013 (K13).

"'Paksaan' tersebut dilakukan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) setempat agar sekolah-sekolah di bawah otoritasnya tetap menerapkan K13 meskipun Kadisdik mengetahui bahwa tidak semua sekolah siap atau layak menerapkan kurikulum tersebut," kata Budi dalam keterangan persnya, Rabu (7/1/2015).

Budi seperti dilansir laman Tribun News, menjelaskan, modus yang sering digunakan adalah dengan mengumpulkan para kepala sekolah yang rata-rata pada akhir Desember 2014, dikemas dalam bentuk semacam 'pengarahan' akan pentingnya penerapan K13. Dengan begitu, pada akhirnya, para kepala sekolah di wilayah tersebut merasa takut untuk tidak mengajukan penerapan K13.

"Praktik semacam itu cenderung sebagai upaya pemaksaan dari Kadisdik untuk menerapkan K13 di lingkungannya," ujarnya.

Langkah tersebut dinilai tidak fair dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Anies Baswedan No: 179342/MPK/KR/2014 tertanggal 5 Desember 2014 yang pada butir pertama tercetak jelas bahwa bagi sekolah-sekolah yang baru menerapkan K13 selama satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015, maka sekolah-sekolah tersebut supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006," tuturnya.

Menteri Anies Baswedan juga pernah menegaskan bahwa pengecualian tetap dimungkinkan bagi sekolah-sekolah tertentu untuk menerapkan K13 hanya setelah diverifikasi oleh kementerian untuk dinilai kelayakan dan kemampuannya, baik dari sisi kesiapan guru, buku cetak atau sarana dan prasana lainnya.

"Jadi, penerapan K13 berbasis pada kapasitas dan kelayakan masing-masing sekolah," tandasnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah pada Senin (5/1/2015) lalu kembali melakukan strategi outreach dengan melakukan kunjungan kekerabatan profesional dengan pihak otoritas Kerajaan Arab Saudi.
Staf Teknis Haji I KUH Ahmad Dumyathi Bashori dan jajarannya juga melakukan kunjungan penting ke Kantor Pusat Maskapai Saudia Airlines di Jeddah dengan agenda melakukan penjajakan dalam peningkatan layanan pemulangan Jemaah Haji Indonesia.
Dalam tematik kunjungan tersebut Pemerintah Indonesia meminta pemulangan jemaah haji saat musim haji Tahun 1436H dilakukan dengan skema melalui Jeddah 50 persen dan dari Madinah 50 persen.
Kunjungan yang diterima langsung Kepala Pengembangan Marketing Hajj dan Umrah Maskapai Saudia Airlines Samir Khayyat menyatakan siap memenuhi permintaan Pemerintah Indonesia terkait dengan skema tersebut.
"Secara prinsip kami siap dengan permintaan pemulangan 50 persen dari Jeddah dan 50 persen Madinah," kata Samir Khayyat dikutip Tribun dari laman Kementerian Agama RI, Rabu (7/1/2015).
Selanjutnya Samir meminta agar jadwal pemulangan pada musim haji Tahun 1436H ini tidak dilakukan pada siang hari antara Pukul 11.00-13.00 Waktu Arab Saudi, karena matahari sedang panas sekali.
"Usahakan jadwalnya pada jam sebelum jam itu atau setelahnya agar panas tidak berpengaruh banyak pada proses take-off," kata Khayyath.(Tn/Gs).

Oleh humas on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, kementerian yang dipimpinnya kini tengah mempersiapkan regulasi Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) karena UU Nomor 34 Tahun 2014 menegaskan badan tersebut sudah harus terbentuk.
"Jadi, sekarang tinggal waktunya delapan bulan waktu ke depan sejak UU tersebut disahkan di DPR RI," kata Lukman pada malam tasyakuran Kementerian Agama ke-69 di Gedung H. Rasjidi Kemenag, Jakarta, Selasa (6/1/2015) malam.
Malam tasyakuran seperti dilansir laman Antaranews, berlangsung meriah dengan dihadiri mantan Menteri Agama Prof. Dr. Quraish Shihab (16-03-1998 sampai 21-05-1998), Prof. M. Malik Fajar, M.Sc (21-05-1998-23-10-1999, Muh. Maftuh Basyuni SH (20-10-2004-22-10-2009).
Kementerian Agama, lanjut dia, secepatnya akan membuat Peraturan Pemerintah (PP), selanjutnya membentuk tim panitia seleksi untuk mengisi badan tersebut.
Semua itu secepatnya dilakukan mengingat penyelenggaraan ibadah haji ke depan diharapkan semakin baik. Kemenag ke depan tak lagi mengelola keuangan haji tetapi sebagai penyelenggara ibadah haji. Pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemisahannya akan semakin jelas, katanya.
"Struktur, kelembagaan dan susunan dewan komisaris termasuk dewan pengawasnya sudah harus terbentuk. Sesuai amanat dari UU itu," katanya.
Sementara itu, Sekjen Kemenag Nur Syam sebelumnya menyebutkan, akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp73,79 triliun. Pada 2022 bisa mencapai sekitar 147,67 triliun. Dana tersebut harus dikelola dengan baik.
"Kini, pisahkan saja, dalam satu wadah di luar Kemenag. Kemenag sebagai penyelenggara ibadah haji dan di luar itu ada badan pengelola dana haji, yaitu BPKH," katanya.
"Jadi, ini menurut saya, UU ini memiliki kekuatan yang sangat strategis luar biasa. Kewenangan Kemenag, sebagai institusi penyelenggara haji tidak tergeser," ia menyatakan.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari  - Ratusan jamaah umrah asal Indonesia telantar di bandara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, setelah maskapai Etihad Airways tidak kunjung memberangkatkan rombongan tersebut ke Jeddah.
Sebagaimana diutarakan oleh Beny yang menjadi salah satu anggota rombongan tersebut kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2015). Kejadian bermula saat rombongan umrah itu dijadwalkan berangkat dari Jakarta tanggal 2 Januari 2015 pukul 17.25 WIB dengan maskapai Etihad. Namun penerbangan delay dan baru terbang kurang lebih pukul 22.00 WIB.
Rombongan tiba di Abu Dhabi pada Sabtu dini hari (3/1/2014) sekitar pukul 05.00 waktu setempat, dan dijadwalkan terbang lagi ke Jeddah sekitar pukul 08.15. "Kondisi pagi itu berkabut sehingga penerbangan di-delay pukul 11.30 dengan alasan kabut. Pukul 11.30, lagi-lagi Etihad mengumumkan delay dan dijanjikan terbang pukul 16.00," ujarnya.
Kembali, Etihad menunda keberangkatan dan diumumkan para rombongan terbang pukul 22.00 waktu Abu Dhabi. Namun, penerbangan terus ditunda dan dijanjikan terbang pada Minggu (4/1/2015) pukul 01.00 dini hari, kemudian diumumkan lagi mundur pukul  04.00 dini hari dan terakhir dijanjikan Minggu pukul 23.00 waktu Abu Dhabi.
"Kondisi selama delay sungguh memprihatinkan seperti informasi yang tidak jelas mengenai jadwal dan pihak Etihad tidak menyediakan tempat istirahat atau penginapan. Bahkan kami sudah meminta kepada pihak Etihad, dan dengan tegas (mereka) mengatakan tidak disediakan," lanjut Benny.
Menurut dia, kondisi jamaah Indonesia yang telantar itu sungguh memprihatinkan. Sebagian masih berseragam batik dan berbaju ihram. Mereka telantar di kursi-kursi dan lantai yang dingin.
"Beberapa ada yang mendapat selimut tetapi sebagian besar tidak dapat dan tidak tahu ke mana meminta," kata Benny.
Hingga berita ini diturunkan, Kompas.com belum berhasil mengonfirmasi pihak Etihad.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari - Kasus dugaan pungli bermodus mutasi sekolah di SMAN 15 Surabaya bukan satu-satunya di Surabaya.

Beberapa sekolah seperti dilansir laman Tribun News, diduga melakukan modus serupa. Hal ini disampaikan anggota komisi D DPRD Surabaya.

Pasca terkuaknya kasus dugaan pungli di SMAN 15 politisi  ini dilapori sejumlah wali murid yang mengalami hal serupa. Salah satunya tokoh publik di Surabaya.

"Tokoh ini juga dikenai biaya cukup besar saat memutasi siswanya di salah satu SMAN kompleks," terang Baktiono.

Oleh humas on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari – Lulusan lembaga pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes) kini bisa melanjutkan ke pendidikan formal, seperti perguruan tinggi tanpa ada ujian penyetaraan.

Hal ini dimungkinkan setelah terbit Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.

Oleh humas on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari  - Dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Monumen Nasional, Sabtu (3/1/2015), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan umat Muslim untuk menghormati penganut agama lain. Ia pun mengingatkan umat Muslim untuk memperbaiki akhlak dengan mencontoh Nabi Muhammad.

Oleh humas on January 03, 2015

Jakarta, 3 Januari  – Nabi Muhammad SAW datang ke dunia mmebawa perubahan bagi dunia dan seluruh alam semesta kata Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Hal itu dilakukan salah satunya dengan membangun ahlak yang kokoh diantara umat Islam pada masa awal.

Oleh humas on January 03, 2015

Jakarta, 3 Januari - Presiden Joko Widodo menegaskan dengan meneladani sifat Nabi Muhammad SAW maka bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju dan sejahtera.
"Kalau kita bisa meneladani beliau dalam gaya hidup sehari-hari, saya yakin Indonesia bisa menjadi negara besar, makmur dan sejahtera," kata Presiden dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, Jumat (2/1/2014) malam.
 

Oleh humas on January 03, 2015

Jakarta, 3 Januari  - Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta menilai masing-masing sekolah seharusnya bisa menerapkan dua muatan model kurikulum yakni kurikulum 2013 dan 2006 secara bersamaan untuk menghindari kesenjangan kualitas pendidikan.
"Pada masa evaluasi kurikulum 2013, seharusnya sekolah yang memilih menggunakan kurikulum 2006 tetap berinisiatif menggunakan substansi kurikulum 2013," kata Ketua Dewan Pendidikan DIY, Wuryadi di Yogyakarta, Jumat(2/1/2014).

Oleh humas on January 02, 2015

Jakarta, 2 Januari  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, orangtua menjadi penentu sukses tidaknya anak, namun jika bicara kesiapan orangtua dalam mendidik anaknya tentu saja paling tidak siap.
"Orangtua paling tidak siap jika berbicara pendidikan anaknya," kata Anies Baswedan pada Dzikir Nasional yang ke-13 di Masjiod At Tin Jakarta Timur, Kamis (1/1/2015) malam. 

Hadir pada acara tersebut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, mantan Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi, AM Fatwa, KH Yusuf Mansur, Muzamil Basyuni, Wakil Ketua 1 Pelaksana Harian Masjid At-Tin,HM. Sutria Tubagus dan sejumlah tokoh agama lainnya.
Ribuan umat Muslim memenuhi masjid At Tin sejak shalat magrib. Acara dzikir dimulai usai shalat Isya. Sebelum acara dibuka, acara diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al Quran.
Mendikbud, seperti dilansir laman Antara News, mengatakan, pendidikan bagi seorang anak tidak sekedar melahirkan kepandaian. Tetapi muaranya adalah menghasilkan anak berakhlak mulia. Untuk mencapai anak yang berakhlak mulia itu tidak melulu harus lewat lisan, tulisan tetapi lebih penting adalah melalui keteladanan orangtua.
Mendikbud menyebut contoh barang dan peralatan bawaan jemaah masjid At Tin yang diminta oleh panitia penyelenggara agar ditempatkan di muka atau di hadapan jemaah. Maksudnya, agar barang bawaan jemaah tidak diambil atau berpindah tangan kepada pihak yang tak bertanggung jawab. Dengan kata lain, untuk menghindari copet.
Mengapa hal itu sampai diumumkan. Tidak lain karena ketidakjujuran dan merosotnya ahlak belakangan ini sudah menjadi keprihatinan berbagai pihak. Dan, dalam acara dzikir nasional yang dikaitkan pula dengan pergantian tahun baru, menurutn dia, sudah sepantasnya semua pihak melakukan perenungan, introspeksi atau melakukan koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan diri sendiri. Mawas diri sangat diperlukan. Untuk itu, kembali pada pendidikan yang menjadi peranan.
"Sudahkah kita menghasilkan anak terdidik. Berakhlak mulia dan jujur," tanya Mendikbud.
Mendidik anak berakhlak mulia, khususnya yang berkaitan erat dengan kejujujran, menurut dia, tidak dibutuhkan terori yang muluk atau rumit. Conth yang simpel, jika anak pada saat puasa di bulan Ramadhan bermain bola kemudian kembali ke rumah minta minum pada orangtuanya. Orangtua harus memposisikan bersikap bijak. Dengan mengatakan, misalnya, boleh minum namun pada puasan hari berikutnya diingatkan anak bersangkutan tak lagi bermain bola.
Anak yang terus terang minta izin minum tadi, menurut Anies, menunjukan diri sebagai orang jujur. Hal itu harus diapresiasi. Padahal, jika si anak mau minum tanpa minta izin orangtua pun bisa dilakukan saat itu juga.
"Jika saja setiap rumah sudah menghasilkan anak jujur, ke depan, bangsa Indonesia akan jujur dimana pun bermukim. Negeri ini bisa melahirkan orang jujur," tegas mendikbud.
Terkait dengan dzikir nasional, ia berharap dapat mengubah kebiasaan orang yang menyambut tahun baru dengan hura-hura, dan diganti dengan aktivitas bernuansan Islami.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 02, 2015

Jakarta, 2 Januari   – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam menyambut tahun baru, yaitu dengan menggelar acara zikir bersama dan menghindari cara-cara berhura-hura atau kegiatan lain yang tidak membawa manfaat.

Acara zikir menyambut pergantian tahun 2014 ke 2015 yang digelar di Masjid Agung At Tin Jakarta, Timur, pada Rabu (31/12/2014) malam, menurut Menteri Agama seperti dirilis laman Antara news, merupakan kreativitas dan kemudian menjadi tradisi yang harus dijaga keberlansungannya.

“Ini merupakan kegiatan khas Indonesia yang di negara lain tak dimiliki,” kata Menag ketika memberi sambutan pada Zikir Nasional yang ke-13.

Hadir pada acara tersebut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, mantan Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi, AM Fatwa, KH Yusuf Mansur, Muzamil Basyuni, Wakil Ketua 1 Pelaksana Harian Masjid At-Tin, HM. Sutria Tubagus dan sejumlah tokoh agama lainnya. Ribuan umat Muslim memenuhi masjid At Tin sejak shalat magrib, sementara acara zikir dimulai usai shalat Isya.

Menteri Agama Lukman Hakim mengingatkan umat Islam bahwa negara bisa berdiri kokoh dan rakyatnya dapat meraih kesejahteraan dan keadilan jika dua kelompok besar di negara bersangkutan rukun. Kedua kelompok itu adalah ulama dan umara. Ia mengatakan bahwa hal itu ada di Indonesia. Terlebih lagi pada acara zikir nasional yang momentumnya dikaitkan dengan pergantian tahun. Tentu saja di acara tersebut ada dimensi personal, nasional dan sosial.

Zikir, menurut Menag, adalah perintah agama. Semua pihak dituntut untuk melakukan persiapan menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Persiapan itu dapat dilakukan melalui dzikir, mengingat Allah sebagai pencipta semua mahluk alam semesta ini. “Jadi, zikir tak sekedar mengingat Allah, juga ingat kepada mahluk-mahluk-Nya,” ia menjelaskan.

Manusia sebagai “hamba” yang diciptakan Allah semata-mata untuk mengingat dan mengabdi kepada Allah. Namun, manusia juga sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia dapat mengatur bumi seisinya semata-mata juga untuk mengabdi kepada Allah. “Fungsi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah jangan dipertentangkan. Keduanya diarahkan untuk mengabdi kepada Allah,” katanya.

Zikir Nasional dapat dimaknai sebagai ajang muhasabah, melakukan refleksi apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan apa yang perlu dilakukan pada masa mendatang. Yang sudah baik ditingkatkan, dan yang buruk di masa lalu harus ditinggalkan, demikian Menag.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 01, 2015

Jakarta, 1 Januari - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, seperti dilansir laman Possore, siap mengoptimalkan Ujian Nasional (UN) dari segi manfaat. Hasil UN nantinya dapat dimanfaatkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyarawah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

“UN juga mulai digunakan sebagai rujukan bagi anak Indonesia yang ingin mendaftar ke sekolah di luar negeri,” tegasnya pada rapat koordinasi UN dengan perwakilan dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia di Kemdikbud, Rabu (31/12/2014).

Oleh humas on December 31, 2014

Jakarta, 31 Desember - Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kamaruddin Amin mengaku setuju dengan gagasan menjadikan Indonesia sebagai pusat studi Islam dunia. Menurutnya, hal itu bahkan menjadi visi Ditjen Pendis dan program kerja yang disiapkan sekarang sudah mengarah ke sana.
“Itu visi Ditjen Pendis sesungguhnya dan untuk mengarah ke sana kami punya konsepnya di Pendis, di antaranya program 50.000 doktor, 10.000 hafiz, santri berprestasi dan sejumlah program strategis di Ditjen Pendis (lainnya),” demikian penegasan Kamaruddin Amin, Selasa (30/12/2014).
Lantas kapan target implementasinya, Kamaruddin seperti dilansir laman Antara news, mengatakan bahwa itu membutuhkan waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. “Mungkin butuh satu atau dua RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional),” katanya.
Sebelumnya, Koordinator Presidium KAHMI Mahfud MD usai bertemu Wapres Jusuf Kalla, Senin (29/12/2014), mewacanakan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemikiran Islam. Mahfud bahkan mewacanakan tak perlu belajar Islam di Timur Tengah.
“Masa kita belajar Islam harus di Timur Tengah, sementara Timur Tengah sendiri tidak bisa memberi, menjadi contoh yang baik, pertikaian, pembunuhan terjadi di sana,” katanya.
Masih menurut Mahfud, Indonesia berhasil mengembangkan Islam yang lebih rasional dan moderat sehingga pemikiran Islam seharusnya bisa lebih berkembang di sini.
Terkait ini, Kamaruddin Amin mengatakan bahwa apa yang disampaikan Mahfud MD bukan merupakan hal baru, karena Ditjen Pendis sudah merencanakannya sejak lama.
Meski demikian, Kamaruddin mengatakan bahwa Timur Tengah masih sangat penting untuk menjadi tujuan belajar. Di samping memiliki distingsi yang dapat memperkaya khazanah keislaman Indonesia, lanjut Kamaruddin, Timur Tengah juga masih menjadi simbol Islam salaf al-salih yang terlalu penting untuk diabaikan.
“Menjadikannya rujukan mutlak tidak tepat, tetapi mengabaikannya sama sekali juga tidak benar,” tegas pria yang juga Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.
Kamaruddin mengaku bahwa pemikiran Islam Timur Tengah juga sangat variatif, tidak selalu radikal, dan itu tergantung negaranya. Mesir misalnya, beda dengan Saudi dan juga Maroko.
“Overall, distingsi Timur Tengah adalah kekayaan materi keilmuannya. Rasanya juga naif kalau relitas sosio politik Timur Tengah yang kurang demokratis sepenuhnya dituduhkan kepada pemikiran keislamannya. Tentu faktornya sangat multidimensional,” ujar Kamaruddin.
Selain itu, pengembangan pendidikan Islam juga harus mempertahankan tradisi keagamaan pada masa Sahabat dan Tabiin sebagai rujukan nilai dalam kehidupan. “Ilmu tentang hal itu penting dan Timur Tengah kuat untuk itu,” tandasnya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 31, 2014

Jakarta, 31 Desember  – Implementasi Kurikulum 2013 mulai semester genap tahun 2015 dilakukan secara terbatas di sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai percontohan. Namun, sejumlah sekolah yang baru melaksanakan kurikulum itu selama satu semester merasakan adanya upaya ”pemaksaan” untuk tetap bertahan melaksanakan Kurikulum 2013.

Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan seperti dirilis laman Tribun News, mengatakan, pemerintah provinsi dan kota atau kabupaten bertanggung jawab membiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika akan memaksakan melanjutkan Kurikulum 2013.

”Sejauh ini, hanya sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 yang dijadikan percontohan akan dibiayai Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Sekolah yang ikut-ikutan jangan sampai membebankan biaya kepada orangtua murid,” kata Iwan, di Jakarta, Senin (29/12/2014).

Namun, guru-guru merasakan adanya nuansa ”penggiringan” dari dinas pendidikan provinsi ataupun kota/kabupaten melalui para pengawas. Menurut Iwan, di Bandung ada kegiatan menampung aspirasi guru, tetapi dalam pelaksanaannya, guru digiring agar setuju melanjutkan Kurikulum 2013. Guru ditakut-takuti, jika kembali ke Kurikulum 2006, jam mengajar akan berkurang dan tidak akan mendapat tunjangan profesi guru.

Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta, Elin Driana, mengatakan, sebenarnya banyak kesamaan prinsip Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Tidak berhasilnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006 lebih karena terhambat faktor penentu, seperti minimnya peningkatan kualitas guru, kurangnya pendampingan, dan kegiatan kolaboratif.

Faktor pendukung lainnya, seperti perubahan pola pikir dalam pembelajaran dan motivasi untuk melakukan perubahan, pembenahan sarana dan prasarana penunjang, serta pemenuhan standar nasional pendidikan lainnya, juga tidak dipenuhi.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 29, 2014

Jakarta, 29 Desember  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan menjangkau setidaknya 19 juta siswa pada 2015.
"Kalau dulu program Bantuan Siswa Miskin (BSM) hanya menjangkau 9 juta siswa, maka pada 2015 KIP akan menjangkau 19 juta siswa," ujar Mendikbud di Jakarta, Senin (29/12/2014).
Kementerian seperti dilansir laman Antaranews, telah menganggarkan Rp7,1 triliun untuk KIP.
Meski menggunakan data BSM pada awal peluncurannya, Mendikbud mengklaim KIP berbeda dengan BSM.
"Kalau BSM diberikan pada siswa di dalam sekolah. Kalau KIP diberikan pada anak usia sekolah, baik yang sedang sekolah maupun putus sekolah," tambahnya.
Perbedaan tersebut akan berdampak positif bagi siswa yang putus sekolah. Banyak anak-anak usia sekolah yang putus sekolah, karena tidak ada biaya padahal mereka mau melanjutkan pendidikan, jelasnya.
"Kemdikbud dan Kementerian Sosial akan melakukan pendataan ulang. Kami ingin dikonsolidasikan jadi satu dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," katanya.
Hal itu dilakukan agar tidak perbedaan data dan untuk penghematan. Mendikbud menyebutkan jika terintegrasi maka akan menghemat setidaknya Rp250 miliar untuk pembuatan kartu.
KIP diberikan kepada anak putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan ke lembaga formal atau nonformal seperti lembaga kursus dan balai latihan kerja.

Siswa madrasah ukir prestasi internasional

Sementara itu,  siswa madrasah kembali mengukir prestasi internasional. Tim robotik MTsN Pamulang, Tangerang Selatan menggondol sejumlah medali dan penghargaan pada International Islamic School Robot Olympiad (IISRO) yang digelar di Johor Malaysia, 23-26 Desember 2014.
Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Institut Teknologi Surabaya dengan Maktab Rendah Sain Mara (MRSM) yakni sekolah unggulan di Johor Baru Malaysia. Lomba ini diikuti sekolah-sekolah dari negara-negara Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Mesir, dan Malaysia.
Suhadi, Kepala MTsN Pamulang memaparkan bahwa madrasahnya mengirimkan sebanyak delapan siswa yang terbagi ke dalam beberapa tim. Dalam IISRO 2014 ini, Tim MTsN Pamulang mendapatkan:
1. Medali Emas kategori Aerial Robot diraih oleh tim Respati dan Fachri
2. Dua Medali perak dari ketegori Aerial diraih oleh tim Gelantung Wafi dan Sura Famdhi Kategori Line Tracer diraih oleh tim Gelantung Wafi dan Daffa Maheswara
3. Medali perunggu kategori Low Cost Robot diraih oleh Tajul Bintang dan Fachri.
4. Dua Special Award (Harapan III) kategori Aerial diraih oleh 2 tim, yaitu tim Tajul Bintang-Selo Bayu dan tim Emil Faiz -Daffa Maheswara.
“Kriteria lomba ini kreativitas, inovasi, orisinalitas ide, fungsi praktis, dan kemungkinannya untuk bisa diterapkan di masa depan. Selain itu, dalam beberapa kategori penilaiannya juga didasarkan pada kecepatan dan rendahnya biaya,” jelas Suhadi, Minggu (28/12/2014).
“Tentu saja untuk mendapatkan prestasi ini, bakat siswa-siswi MTsN Pamulang di bidang robotik diwadahi dalam ekskul robotik yang dibentuk kurang lebih satu tahun yang lalu. Pembinaannya dilakukan seminggu sekali setiap hari Sabtu. Menjelang lomba selama kurang lebih satu bulan mereka dibina secara intensif."
"Mereka juga diikutkan pada lomba-lomba tingkat provinsi maupun nasional. Alhamdulilah sebelum berangkat ke Malaysia anak-anak meraih juara 1 lomba robotik tingkat nasional yang diadakan di Alam Sutera Serpong untuk tingkat SMP/MTs,” terang Kepala MTsN Pamulang.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 27, 2014

Yogyakarta, 27 Desember - Pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum oleh Kementerian Agama. Alasannya, pernikahan siri melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan.

Oleh humas on December 27, 2014

Yogyakarta, 27 Desember  - Pemerintah menambah alokasi anggaran serta jumlah penerima untuk program bidikmisi yang merupakan program bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu tapi berprestasi.
"Sebelumnya hanya 40 ribu calon mahasiswa yang menerima bidikmisi, tapi saat ini kami naikkan sekitar 60 ribu calon mahasiswa," kata Menristekdikti Muhammad Nasir saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al Ishlah, Kelurahan Bandarkidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (26/12/2014).

Oleh humas on December 26, 2014

Yogyakarta, 26 Desember - Umat muslim di Kota Ternate, Maluku Utara ikut mengamankan perayaan Natal di daerah ini, sebagai bentuk toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
"Kami berterima kasih kepada umat muslim di Ternate yang ikut mengamankan pelaksanaan Natal dengan cara berjaga di sekitar gereja sejak tadi malam sampai pagi ini," kata pimpinan umat Katolik di Malut, Pastor Titus Rahail usai misa Natal di Gereja Santo Pedro di Ternate, Kamis.

Oleh humas on December 26, 2014

Yogyakarta, 26 Desember  - Ribuan warga Banda Aceh larut dalam doa dan zikir mengenang 10 tahun bencana raya gempa dan tsunami yang melanda Aceh, Kamis (25/12/2014) malam. Mereka melakukan zikir dan doa bersama di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Oleh humas on December 25, 2014

Jakarta, 25 Desember  - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memantau acara misa Natal yang berlangsung di Gereja Katedral, Jakarta, Kamis (25/12/2014).

Mendagri sempat memberikan sambutan dari atas mimbar dan mengucapkan selamat Natal di hadapan jemaat yang memenuhi bangku gereja.

Oleh humas on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember - Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan Agama Kemenko PMK, khususnya Keasdepan Urusan Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan pada 16 Desember lalu menyelenggarakan Rakor Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagaamaan dalam Mewujudkan Konsep Karakter Bangsa di Jakarta. Rakor yang dipimpin oleh Asdep Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Drs H. Sahlan, M.Si tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat di Kementerian Agama.

Oleh humas on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember  - Kementerian Agama memperbaiki layanan penyelenggaraan Ibadah Haji mulai 2015. Perbaikan dilakukan guna meningkatkan kenyamanan dan memberi keadilan bagi calon jemaah haji.

Pada 2015, seperti dilansir laman Tribunnews, Indonesia mendapatkan kuota calon jemaah haji sebesar 168.000 orang sama dengan kuota 2014. Untuk mengatasi terbatasnya kuota calon haji, Kemenag hanya memberangkatkan calon jemaah yang belum pernah menunaikan Ibadah Haji.

"Pada tahun 2015, kami memastikan tidak ada kuota haji yang diberikan bukan kepada yang berhak. Tahun sebelumnya, sisa kuota biasa digunakan pihak yang memiliki relasi. Mereka menggunakan sisa kuota," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat mengunjungi redaksi harian Kompas, Senin (22/12/2014).

Lamanya masa tunggu calon jemaah haji Indonesia yang mencapai 20 tahun, membuat Lukman berencana melobi otoritas Arab Saudi supaya dapat memberikan penambahan kuota kepada calon jemaah haji asal Indonesia.

Dia meminta supaya Indonesia mendapat kuota yang tidak terserap semua oleh negara Muslim lainnya. "Itu bisa dimanfaatkan," ujarnya

Sebagai upaya mewujudkan transparansi kepada calon jemaah haji, Lukman mewacanakan penguatan transparansi melalui sistem online agar semua proses pendaftaran dan sisa kuota dapat dipantau masyarakat.

Sementara itu, mengenai fasilitas pemondokan, Kemenag akan meminta persetujuan DPR supaya izin penyewaan pemondokan ibadah haji tidak dilakukan setiap tahun. Akan lebih efektif jika penyewaan pemondokan dilakukan tiga atau lima tahun sekali.

"Selama ini kesulitan mendapat pemondokan yang baik karena selalu telat. Biaya penyelenggaraan ibadah haji dibahas dan disetujui (DPR) tiap tahun. Mulai 2015, kita ingin pembahasannya 3-5 tahun supaya lebih murah dan jemaah lebih nyaman," tambah Lukman.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Agama