Agama

Oleh humas on June 19, 2015

Jakarta, 19 Juni 2015 - Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama, Prof. Dr. HR. Agus Sartono memimpin rapat persiapan kegiatan safari ramadhan Menko PMK tahun 2015. Rapat tersebut turut dihadiri pula oleh Staf Khusus Menko PMK, Herujito dan pihak-pihak terkait lainnya. (humas/dwi)

Oleh humas on May 21, 2015

Malang, 21 Mei 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memberikan kata pengantar sebelum acara penyerahaan Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Coban Talun Desa Tulung Rejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Oleh humas on May 20, 2015

Ende (20/05) -- Menko PMK Puan Maharani didampingi Menpora Imam Nachrawi memberikan bantuan pribadi kepada Masjid Besar Ar Rabithah dan Keuskupan Ende di halaman Masjid Besar Ar Rabithah, pada sela-sela kunjungan kerja ke Ende dalam rangka Upacara Hari Kebangkitan Nasional dan Peninjauan Ekspedisi NKRI 2015. (fik)

Oleh humas on May 20, 2015

Jakarta, 20 Mei, - Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Prof.Dr.R.Agus Sartono, MBA., (kiri) memimpin rapat koordinasi (Rakor) teknis tingkat Eselon I dalam rangka penyiapan bahan Pertemuan Indonesia Tiongkok mengenai High-Level to People Exchinange Mechanism. Rakor ini berlangsung, Rabu, 20/5/2015 bertempat di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Oleh humas on May 19, 2015

Jakarta, 19 Mei 2015 - Deputi Bidang Pendidikan dan Agama, Prof Dr. Agus Sartono, MBA, mendampingi Menteri Agama Lukman Hakim saat Launching Bidang Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pondok Pesantren, Sail Tomini 2015, yang diselenggarakan di Hotel Mercure Palu, Senin (18/05). (ist)

Oleh humas on May 13, 2015

Jakarta, 13 Mei – Asdep Urusan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama , Iwan Eka (ketiga kiri) mewakili Deputi Menko Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama memimpin Rapat Koordinasi tentang hasil pelaksanaan Inpres No.3 Tahun 2014 yang terkait penghimpunan Zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Rabu , 13/5/2015 di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.(Gs).

Oleh humas on April 28, 2015

Senin (27/04) Asisten Deputi Urusan Bimbingan Umat Beragama,Pendidikan agama dan Keagamaan (BUPAK) pada Deputi Empat telah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 2015 di Kantor Kementerian koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) yang di pimpimpin oleh Drs. H. Sahlan. MSI.

Oleh humas on April 20, 2015

Jakarta, 20 April 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi (Rakor) tingkat menteri tentang Penyiapan Penyaluran dan Peluncuran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Oleh humas on April 14, 2015

Jakarta, 14 April, - Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Prof.Dr.R.Agus Sartono, MBA.,(ketiga kanan) memimpin Focus Group Discussion (FGD) tentang Penguatan Perguruan Tinggi (PT) Keagamaan, Selasa (14/4/2015) di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Oleh humas on March 20, 2015

Jakarta, 20 Maret - Salah satu program strategis Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun. Program Indonesia Pintar yang ditandai dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program  untuk menjangkau anak usia sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Deputi menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Prof.Dr. R.Agus Sartono, MBA. Rakor tersebut berlangsung Rabu, (18/3/2015) di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. yang dihadiri oleh Dirjen Dikdas Kemdikbud, Dirjen Linjamsos Kemsos, Sesditjen Dikmen Kemdikbud, Direktur Pembinaan SD Kemdikbud, Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud, Direktur Madrasah Kemenag, Asdep Dikdas, PAUD, dan Dikmas Kemenko PMK, Asdep Dikmenti Kemenko PMK, wakil dari TNP2K, dan wakil dari Ditjen Bimas Katholik dan Kristen Kemenag, serta para pejabat dari K/L terkait.

Seluruh pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki anak usia 6 – 21 tahun, akan mendapatkan KIP untuk masing-masing anak. Termasuk didalamnya anak-anak jalanan yang tidak bersekolah, anak-anak di panti asuhan, Different Abilities People (Difable). KIP juga berlaku bagi para santri – usia sekolah– yang belajar di “pesantren salafiyah”.
KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk mendapatkan layanan pendidikan formal dan pendidikan non formal (termasuk kursus). Pemerintah menyiapkan KIP bagi 20,3 juta anak usia 6 – 21 tahun.
KIP sebagai bentuk jaminan bagi anak usia sekolah agar dapat menyelesaikan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA). Hal ini penting mengingat struktur tenaga kerja Indonesia tahun 2013, 65% hanya berpendidikan SMP/MTs.
Bagaimana Indonesia bersaing dengan negara lain jika struktur ketenagakerjaan masih seperti itu? Anak-anak pemegang KIP akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp450.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SD/MI; Rp750.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SMP/MTs; dan sebesar Rp1.000.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SMA/SMK/MA. Berkenaan dengan persiapan penyaluran Kartu Indonesia Pintar tahun 2015 tersebut,

Pencetakan KIP Kemdikbud dan KIP Kemenag akan dilelang di LKPP bersama-sama dengan KKS Kemensos oleh sebab itu perlu dikoordinasikan dan didorong percepatan pencetakannya. Penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar 2015,  Kemdikbud pada tahap pertama akan ditujukan kepada 6,2 juta siswa yang orangtuanya telah memiliki KPS, sedangkan penyaluran Program Indonesia Pintar di Kemenag akan ditujukan  kepada 800 ribu siswa yang orangtuanya telah memiliki KPS.

Sosialisasi Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan mengirimkan bahan sosialisasi via e-mail ke semua sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, termasuk ke madrasah, pesantren, dan Kantor Kemenag Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Sementara itu, pemerintah daerah juga diharapkan berperan di dalam Program Indonesia Pintar, baik dalam pendataannya maupun sosialisasinya,  agar anak usia 6 – 21 tahun yang memperoleh manfaat Program Indonesia Pintar betul-betul  anak yang berhak mendapatkannya. ( femmy/Gs)

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on March 19, 2015

Jakarta-19 Maret- Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA (keempat kiri) memimpin rapat koordinasi Persiapan Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) 2015 , Rabu (18/3/2015) di ruang Rapat Gedung Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh Dirjen Dikdas Kemdikbud, Dirjen Linjamsos Kemsos, Sesditjen Dikmen Kemdikbud, Direktur Pembinaan SD Kemdikbud, Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud, Direktur Madrasah Kemenag, Asdep Dikdas, PAUD, dan Dikmas Kemenko PMK, Asdep Dikmenti Kemenko PMK, wakil dari TNP2K, dan wakil dari Ditjen Bimas Katholik dan Kristen Kemenag.(Ist/Gs).

Salah satu program strategis Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun. Program Indonesia Pintar yang ditandai dengan Kartu Indonesia Pintar adalah program  untuk menjangkau anak usia sekolah.
Seluruh pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki anak usia 6 – 21 tahun, akan mendapatkan KIP untuk masing-masing anak. Termasuk didalamnya anak-anak jalanan yang tidak bersekolah, anak-anak di panti asuhan, Different Abilities People (Difable). KIP juga berlaku bagi para santri – usia sekolah– yang belajar di “pesantren salafiyah”.
KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk mendapatkan layanan pendidikan formal dan pendidikan non formal (termasuk kursus). Pemerintah menyiapkan KIP bagi 20,3 juta anak usia 6 – 21 tahun.
KIP sebagai bentuk jaminan bagi anak usia sekolah agar dapat menyelesaikan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA). Hal ini penting mengingat struktur tenaga kerja Indonesia tahun 2013, 65% hanya berpendidikan SMP/MTs.
Bagaimana Indonesia bersaing dengan negara lain jika struktur ketenagakerjaan masih seperti itu? Anak-anak pemegang KIP akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp450.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SD/MI; Rp750.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SMP/MTs; dan sebesar Rp1.000.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SMA/SMK/MA. Berkenaan dengan persiapan penyaluran Kartu Indonesia Pintar tahun 2016, Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada hari rabu tanggal 18 Maret 2015 yang dihadiri oleh Dirjen Dikdas Kemdikbud, Dirjen Linjamsos Kemsos, Sesditjen Dikmen Kemdikbud, Direktur Pembinaan SD Kemdikbud, Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud, Direktur Madrasah Kemenag, Asdep Dikdas, PAUD, dan Dikmas Kemenko PMK, Asdep Dikmenti Kemenko PMK, wakil dari TNP2K, dan wakil dari Ditjen Bimas Katholik dan Kristen Kemenag. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Prof. Dr. H.R. Agus Sartono.
Pencetakan KIP Kemdikbud dan KIP Kemenag akan dilelang di LKPP bersama-sama dengan KKS Kemensos oleh sebab itu perlu dikoordinasikan dan didorong percepatan pencetakannya. Penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar 2015  Kemdikbud pada tahap pertama akan ditujukan kepada 6,2 juta siswa yang orangtuanya telah memiliki KPS, sedangkan penyaluran Program Indonesia Pintar di Kemenag akan ditujukan  kepada 800 ribu siswa yang orangtuanya telah memiliki KPS. Sosialisasi Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan mengirimkan bahan sosialisasi via e-mail ke semua sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, termasuk ke madrasah, pesantren, dan Kantor Kemenag Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sementara itu, pemerintah daerah juga diharapkan berperan di dalam Program Indonesia Pintar, baik dalam pendataannya maupun sosialisasinya,  agar anak usia 6 – 21 tahun yang memperoleh manfaat Program Indonesia Pintar betul-betul  anak yang berhak mendapatkannya. ( femmy/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on March 10, 2015

Jakarta, 10 Maret 2015 - Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusian dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Prof. Agus Sartono memimpin rapat koordinasi pemberdayaan ekonomi umat pondok pesantren dalam rangka mendukung Sail Tomini 2015 dan terkait bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi umat melalui pondok pesantren dan koperasi pondok pesantren (PEP) pada selasa 10/03/2015 di ruang rapat Lt. 5 Kemenko PMK.

 

Oleh humas on February 23, 2015

Jakarta, 23 Februari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menghadiri perayaan Imlek tahun 2566 Kongzili yang diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) pada Seni sore (23/2/2015). Dalam perayaan tersebut hadir pula Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin beserta istri, anggota Dewan Pertimbangan Preseiden (Wantimpres) Jimly Assidiqi, dan Deputi Menko PMK bidang Pendidikan dan Agama Agus Sartono. (deni/kristian)

Oleh humas on February 23, 2015

Jakarta, 23 Februari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memberikan kuliah umum pada kegiatan Penulisan Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Jakarta, Senin (23/02/2015). Tampak hadir dalam acara tersebut anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Malik Fajar, dan Ketua Umum DPP IMM Beni Pramula.

Oleh humas on January 20, 2015

Jakarta, 20 Januari - Sebagai tindak lanjut digelarnya Rapat Pimpinan (Rapim) dilingkup Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terkait Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK pada hari ini (Selasa, 20/01/2015) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan merdeka Barat No.3, Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh berbagai Kementerian dan Lembaga di bawah Kemenko PMK.

            Rakor yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi , Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Rakor kali ini membahas berbagai hal terkait bidang PMK. Diantaranya tentang persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, keberlanjutan program Raskin, penyelenggaraan ibadah haji dan rencana pembangunan techno park dan science park.

            Dalam arahannya, Menko PMK menyebut bahwa Rakor ini termasuk Rakor Utama di Kemenko PMK. Pihaknya harus mensinergikan dan mengkoordinasikan program-program berbagai Kementerian/ Lembaga di bawahnya agar bisa berjalan dengan baik. Apalagi dengan akan berlangsungnya Asian Games pada tahun 2018. “Bapak Presiden sudah mengarahkan agar penyelenggaraan Asian Games dilakukan dengan baik. Karena itu perlu dilakukan persiapan dan langkah-langkah yang strategis untuk menuju Asian Games (AG)2018,” ujar Menko PMK. Seperti diketahui, pemerintah telah mempersiapkan Provinsi Sumsel, Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam penyelenggaraan AG 2018. Pemerintah dengan koordinasi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) juga tengah mempertimbangkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di AG 2018., Berkaitan  dengan pelatih ,gizi,dan tempat pelatihan atlit, Menko bidang PMK Puan Maharani Kepada Menpora  mengharapkan agar dapat dikontrol kualitas dan fasilitas yang menunjang prestasi olahraga  ,terutama persiapan Asean Games  dapat memilih cabang olah raga prioritas yang diunggulkan sehingga dapat maksimal meraih prestasi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan pelatih terbaik , gizi  atlet yang baik  dan tempat pelatihan yang emmadai .  Menko PMK juga meminta kepada semua K/L terkait untuk mendukung  Asean  Games 2018 ,karena ini merupakan agenda  Nasional yang menjadi tanggung ajwab kita semua  untuk mencapai sukses dan prestasi bersama .

            Sementara itu terkait penyelenggaraan Ibadah Haji, Rakor membahas tentang kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang memotong 20 persen dari kuota haji nasional kepada setiap Negara. Atas dasar itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan rencana pemotongan jumlah kuota haji tersebut. Pada kesempatan ini pula sempat dibahas tentang pemondokan calon haji, serta kesehatan calon haji. Kesehatan calon haji menjadi perhatian serius pemerintah mengingat para calon haji Indonesia usianya termasuk tua.  

            Pada kesempatan ini Menko PMK mengapresiasi Check List Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji yang dilakukan pada tahun 2014 lalu. Dengan Check List Monev menurut Menko PMK, kegiatan rapat tidak akan bertele-tele. “Kita akan tahu kerjaan apa yang harus ditangani oleh Kementerian terkait. Kedepan, saya berharap setiap K/L bisa menampilkan Chec List semacam ini di setiap kegiatan rapat,” tegas Menko PMK.

            Rakor kali ini juga menyinggung pelaksanaan Raskin. Menurut Menko PMK, pemerintah tetap melanjutkan Raskin hingga akhir tahun ini (2015). Pemerintah juga mewacanakan pada tahun 2016 nanti, Raskin akan digantikan dengan program lain semisal e-money. Tadinya pemerintah berencana menghapuskan program Raskin pada tahun 2015, namun untuk menjaga stabilitas harga, hal itu urung dilakukan. Program pemerintah sebelumnya yang juga diperpanjang adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Berbeda dengan Raskin yang sampai akhir tahun 2015, program PNPM rencananya hanya sampai bulan April 2015. Adapun program pemberdayaan kini akan dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

            Tentang rencana pembangunan Science Park dan Techno Park, Menko PMK meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk segera berkoordinasi, khususnya untuk memilih lokasi yang strategis. Dengan lokasi yang strategis, hal itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.(Humas).

 

 

 

 

 

File Pendukung: 

Oleh humas on January 20, 2015

Jakarta, 20 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tiga kiri) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Selasa (20/01/2015) pagi diKemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Rakor Paripurna tersebut membahas diantaranya mengenai Pelaksanaan subsidi beras bagi Masyarakat berpendapatan rendah (raskin), Persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, Persiapan Penyelenggaraan Haji. (foto:olle)

 

 

 

 

Oleh humas on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, berharap akhir Januari 2015 ini permasalahan Warga Negara Indonesia Overstay (WNIO) atau Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB),dapat diselesaikan secara tuntas. Permasalahan ini setiap tahunnya terus saja meningkat. Karenanya, perlu segera diselesaikan oleh semua pihak, tidak saja Pemerintah tetapi juga Instansi terkait.

“Jumlah WNIO/TKIB tiap tahunnya cukup fluktuatif. Adanya kebijakan tertentu pada waktu tertentu, misalnya Amnesti atau Pemutihan dari negara sehingga pada saat itu jumlah WNIO/TKIB membengkak,” kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, pada Rakor Tingkat Menteri tentang Pemulangan dan Pemberdayaan WNIO/TKIB di kantor Kemenko PMK, Selasa (13/1/2015).

Tampak hadir dalam rakor itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, Kepala BPN2TKI, Nusron Wahid, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seperti yang dilansir laman Possore, pemerintah akan segera memulangkan WNIO/TKIB yang berada di luar negeri. Diharapkan pada Januari 2015 ini permasalahan TKI ilegal segera selesai. Pemerintah hingga kini terus mendata validasi jumlah TKIB, sekaligus menyiapkan penganggaran.

“Sejauh ini jumlah WNIO/TKIB yang berada di Malaysia sebanyak 1.250.000 orang , di Arab Saudi 588.075 orang dan negara lain 32.073 orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memulangkan selama tahun 2014 WNIO dari Arab Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang,” paparnya.

Untuk menyelesaikan pemulangan dan pemberdayaan WNIO serta TKI bermasalah, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi koordinator kementerian terkait, di antaranya kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, BNP2TKI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PP dan PA , Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama.

Rakor tingkat menteri selain mengkoordinasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB dalam jangka menengah dan panjang, juga mengatasi akar permasalahan meningkatnya WNIO/TKIB seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup di dalam negeri, rendahnya kualitas tenaga kerja, sistem pengiriman, dan perlindungan tenaga kerja dari aspek hukum.

“Karenanya, perlu membuat suatu grand desain untuk mempermudah penyelesaian masalah WNIO/TKIB serta monitoring tugas dan fungsi dari tiap Kementerian/Lembaga terkait. Diharapkan akhir Januari, konsep grand desain tersebut telah selesai,” ujar Puan. (Ps/Gs)

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tengah) berbincang bersama Menteri Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (kanan), usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pemanfaatan Dana Fungsi Pendidikan di Daerah,Selasa (13/1/2015) yang diadakan di  Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat. (fik)

Pada konferensi pers usai rakor, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, peningkatan kualitas guru dan pendidikan dalam negeri menjadi salah satu tujuan pemerintah ke depan. Karena hal tersebut sesuai dengan program nawacita dalam penerapan revolusi mental masyarakat. “Cara berfikir atau revolusi mental itu akarnya dari pendidikan dan kebudayaan,” ujar Menko Puan.

Pemerintah menganggarkan dana pendidikan daerah sebanyak Rp 254 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 409 triliun pada 2015.

 

 

 

 

Oleh humas on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi membangun sistem komunikasi via SMS atau yang disebut dengan SMS Center. Sistem komunikasi ini diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, Senin (12/01/2015) malam waktu Arab Saudi.
“KUH Jeddah membangun sistem komunikasi dengan jemaah haji via SMS. Malam ini di Jeddah diresmikan Menag,” demikian  diinformasikan melalui  akun twitter adetje yang direply oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin melalui akun pribadinya lukmansaifuddin,  “sms centre, mabruuk”.
“Bila jamaah haji 2015 ingin dapatkan info atau ada aduan, sila kirim SMS ke nomor2 tsb sesuai embarkasinya,” demikian kicauan Menag berikutnya disertai foto nomor-nomor SMS Center yang bisa dihubungi.
Berikut ini nomor SMS Center Kantor Urusan Haji Tahun 1436H/2015M sesuai dengan embarkasinya:
1. Jakarta Garuda (JKG)_ +966569913158
2. Jakarta Saudia (JKS)_ +966569913159
3. Aceh (BTJ)_ +966569913162
4. Medan (MES)_ +966569913248
5. Batam (BTH)_ +966569913473
6. Padang (PDG)_ +966569913518
7. Palembang (PLM)_ +966569913026
8. Solo (SOC)_ +966569910173
9. Surabaya (SUB)_ +966569910385
10. Lombok (LOP)_ +966569910781
11. Ujungpandang (UPG)_ +966569912405
12. Banjarmasin (BDJ)) +966569912491
13. Balikpapan (BPN)_ +966569912631
Adapun SMS Centre untuk menyampaikan aduan bagi para jamaah umrah,  seperti dilansir laman Antaranews, bisa ditujukan ke nomor +966569917216. Sementara itu ke Kantor Urusan Haji Arab Saudi, sms aduan bisa ditujukan ke nomor +966569914606.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah memulangkan 659 jemaah umroh asal Indonesia yang sebelumnya sempat terkatung-katung di Madinah sejak 3 Januari 2015.
"Mereka diberangkatkan ke Arab Saudi dengan menggunakan Maskapai United Airways milik Bangladesh, dan tidak bisa kembali ke Indonesia sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya oleh pihak travel karena kendala ketersediaan penerbangan oleh Maskapai United Airways," menurut Pelaksana Fungsi Pensosbud KJRI Jeddah, Syarif Shahabudin dalam keterangan tertulis kepada Antara, Selasa (13/1/2015)..
Selain Indonesia, dalam rombongan tersebut terdapat pula jamaah umrah asal Malaysia yang terbagi atas delapan operator umrah yaitu Al Aqsa sebanyak 363 orang, Al Uslub sebanyak 31 orang, Muaz Barakah Safari sebanyak 22 orang, PT. Misal TV sebanyak 77 orang (9 orang telah pulang mandiri), PT. Madinah Mulya sebanyak 39 orang, PT. e-consultant sebanyak 45 orang, Mulia Wisata Abadi sebanyak 41 orang dan Pakem sebanyak 41 orang.
Menanggapi kejadian tersebut, Tim Perlindungan WNI dari KJRI Jeddah berusaha menghubungi pihak-pihak terkait antara lain operator umroh/Muassasah hamla Dallah, wakil dari jamaah, penanggungjawab travel umroh, maskapai United Airways di Dhaka, Bangladesh, Sales Agent UA di Malaysia dan pihak lainnya.
"Dari upaya-upaya tersebut akhirnya disepakati Muassasah Dallah menanggung biaya hotel selama jamaah belum dapat pulang ke tanah air, sedangkan penanggungjawab travel umroh menyediakan konsumsi bagi jamaah," tambah Syarif.
Selanjutnya, menindaklanjuti kasus tersebut, Tim KJRI Jeddah terus mendorong Pihak United Airways untuk dapat segera memulangkan jamaah, di antaranya dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi cabang Madinah.
Menyusul penanganan dari pihak KJRI, maskapai United Airways bersedia mengirimkan pesawat khusus guna mengangkut jamaah umrah yang terlantar.
Namun karena keterbatasan jumlah tempat duduk pesawat yang hanya 250 kursi dan juga dibagi dengan jamaah umrah asal Malaysia, maka pemulangan jamaah umroh yang terlantar itu terbagi dua keberangkatan.
Syarif juga mengingatkan bahwa semakin maraknya kasus serupa yang menimpa jamaah umrah Indonesia, maka kiranya kepada para calon jamaah umrah diharapkan dalam merencanakan perjalanan ibadahnya dengan memperhatikan beberapa hal, sehingga kasus yang sama tidak menimpa bagi jamaah Indonesia.
"Di antaranya agar tidak tergoda dengan paket perjalanan umrah dengan biaya yang terlalu murah dan agar memastikan bahwa calon agen perjalanan umrah yang akan diikutinya telah berizin resmi untuk keberangkatan umrah." tutup Syarif.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Kementerian Agama, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, mengambil langkah strategis terkait Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah.
Langkah tersebut berupa penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: SE/DJ.I/PP.00/143/2015 tentang Implementasi Kurikulum 2013 PAI pada Sekolah yang intinya melanjutkan pemberlakukan K-13 PAI pada Sekolah.
Demikian disampaikan oleh Direktur Pendidikan Agama Islam, Amin Haedari, seperti dilansirlaman Antara News, saat dikonfirmasi tentang pelaksanaan kurikulum PAI pasca diberlakukannya Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, Jakarta, Minggu (11/1/2015).
”Dalam Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 Kurikulum 2013 tidak dinyatakan diberhentikan secara substansial, tetapi ditangguhkan pemberlakuannya karena dianggap belum siap dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 tersebut,” jalas Amin.
Di samping itu, tegas Amin, setidaknya terdapat 3 pertimbangan penting K-13 PAI dilanjutkan. Pertama, Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan disebutkan bahwa Pengelolaan Pendidikan Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.
Kedua, Kementerian Agama, baik melalui Pusat maupun Daerah (Kanwil Kemenag/Kantor Kemenag) telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum 2013 PAI bagi sebagian besar Guru PAI. Bahkan, untuk Guru PAI SMA dan SMK sudah tuntas semua, tinggal tahap penguatan saja.
Ketiga, PAI tidak termasuk kelompok mata pelajaran (mapel) ujian nasional, tetapi kelompok ujian sekolah, sehingga penyelenggaraan dan penilaian mapel PAI tergantung pada kebijakan satuan pendidikan masing-masing.
Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam tentang implementasi K-13 PAI diterbitkan. Doktor bidang pendidikan lulusan Unversitas Negeri Jakarta ini menambahkan bahwa implementasi K-13 PAI akan terus dilanjutkan pada Sekolah-sekolah yang Guru PAI-nya sudah mengikuti Bimtek Kurikulum 2013 PAI. Sementara terkait sistem penilaian dan penyusunan rapor peserta didik akan disederhanakan dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing satuan pendidikan.
Pada tahun 2015 ini, Kementerian Agama, baik Pusat maupun Daerah, akan melanjutkan Bimtek Kurikulum 2013 PAI bagi Guru PAI yang belum mengikutinya. Sedangkan bagi yang sudah mengikuti Bimtek Kurikulum 2013 PAI akan diberikan pendampingan kurikulum bagi Guru PAI dalam implementasi kurikulum, tutur Amin.
Kepada Para Kabid dan Kasi PAI/PAKIS/Pendis di Kemenag Provinsi dan Kabupaten/Kota, Amin meminta agar berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terkait dua hal, yaitu: surat edaran dan implementasi K-13 PAI pada Sekolah.
Secara teknis, Para Kabid dan Kasi PAI/PAKIS/Pendis, sesuai tingkatannya, agar berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat terkait implementasi K-13 PAI pada sekolah-sekolah yang bukan sasaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Info selengkapnya tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: SE/DJ.I/PP.00/143/2015 tentang Implementasi Kurikulum 2013 PAI pada Sekolah, sila lihat http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/file/dokumen/suratedaran.jpeg.jpeg. (Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berjanji pihaknya siap membantu masyarakat untuk mengakses ribuan beasiswa S2 dan S3 yang ada pada sejumlah kementerian.
"Ada 5.000 beasiswa S3 di Kemenag, dan ada ribuan beasiswa S2 dan S3 senilai Rp18 triliun di luar Kemenag, saya siap jadi pelayan masyarakat untuk mengakses beasiswa itu," katanya di Surabaya, Minggu (11/1/2015) malam.
Di hadapan ribuan peserta Haul I Indar Parawansa (suami Mensos) di kediamannya, Jemursari, Surabaya, seperti dirilis laman Antara News, menteri yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu menyatakan sudah saatnya warga NU menjadi "writing society" dan bukan lagi "reading society".
"Ada 106 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah warga NU, karena itu menarik warga NU menjadi writing society akan sama halnya dengan memajukan peradaban Indonesia, apalagi NU mengembangkan Islam yang santun dan ramah," katanya.
Menurut dia, peran NU memang tidak tercatat dalam sejarah, karena keikhlasan para tokoh NU, sehingga Pusat Sejarah TNI hanya mencatat 12 nama tokoh Hizbul Wathon yang berperan dalam Pertempuran 10 November 1945, padahal mestinya lebih dari itu.
"Untungnya ada film Sang Kiai, sehingga peran NU mulai terlihat, namun hal itu menunjukkan pentingnya warga NU menjadi writing society agar jangan sampai seperti dalam Buku Sejarah kelas 3 SD yang mencatat peran sejumlah elemen masyarakat tapi di sana tidak ada elemen NU," katanya.
Dalam kesempatan itu, Rais Syuriah PBNU KHA Hasyim Muzadi yang menyampaikan Tausiyah Haul menegaskan bahwa warga NU sebenarnya bukan orang yang tidak pintar bila diberi kesempatan, karena itu peluang beasiswa S2 dan S3 harus dimanfaatkan.
"Warga NU itu secara akademik tidak terlalu bodoh, buktinya lebih dari 50 persen tenaga akademik di UI itu sebenarnya warga NU, tapi mayoritas warga NU memang masih menjadi Masyarakat Dengar, karena itu harus dijadikan Masyarakat Baca," katanya.
Menurut dia, ilmu di tangan orang yang tidak benar akan menjadi mubadzir atau bahkan disalahgunakan. "Misalnya, sarjana hukum yang mengakali hukum, atau ilmu agama yang disalahgunakan untuk kekerasan, padahal Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan paksaan dalam beragama," katanya.
Acara "haul" (peringatan tahunan terkait wafat seseorang) di rumah Mensos itu dihadiri sejumlah ulama, di antaranya KH Dzulhilmi (Surabaya), KH Muhyiddin Abdusshomad (Jember), KH Muchit Murtadlo (Surabaya), dan sebagainya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 10, 2015

Jakarta, 10 Januari  - Sekitar 240 jamaah umrah dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk 50 asal Sulsel, hingga Jumat (9/1/2014) hanya pasrah.

Mereka masih di hotel penampungan di Madinah Al Munawarah, dan kembali dijanji pulang ke Tanah Air, Senin (12/1/2014) mendatang.

Jamaah umrah dari Minasa Upa, Makassar, M Jusran, Jumat (9/1/2015) petang, seperti ditulis laman Tribun News, mengabarkan kalau pihak travel PT Adam Malik Wisata Mulia bekerja sama PT Al Aqsha Jisru Dakwah, tetap menjamin makan dan akomodasi mereka.

"Ini janji yang keenam kalinya. Katanya ada pemberangkatan sebentar malam (malam ini). Tapi sejak awal begitu janji mereka dan sampai hari ini hanya sekadar janji saja belum ada realisasinya. Katanya jamaah diberangkatkan bertahap dan akan selesai sampai Senin depan," katanya melalui pesan BlackBerry Massenger (BBM) dari Madinah.

Seperti sekitar 250 jamaah lainnya, yang terbang dengan maskapai United Airlines, Jusran mengaku sudah rindu bertemu tiga anaknya yang masih kecil di rumahnya dibilangan Jl Minasaupa, Makassar. Saat ini, ketiga buah hati mereka dijaga dan dirawat keluarga.

Awalnya, jamaah yang berangkat ke Arab Saudi via Madinah 26 Desember lalu tersebut seyogyanya sudah pulang ke Tanah Air pada 3 Januari 2015. Mereka diberangkatkan biro perjalanan umrah dan haji PT Adam Malik Wisata Mulia bekerja sama PT Al Aqsha Jisru Dakwah.

Sebelumnya sudah ada sembilan jamaah umrah yang berangkat dari Jeddah ke Medinah mendahului jamaah lainnya karena mereka dijanjikan terbang ke Malaysia pada 6 Januari lalu.

Alih-alih pulang ke Tanah Air, sembilan jamaah tersebut harus menelan kekecewaan dan urung berangkat. "Katanya ada penerbangan pada 6 Januari malam ke Malaysia untuk selanjutnya ke Jakarta. Tapi ternyata tidak ada. Jadi dia hanya sampai di Madinah cari hotel sendiri dan bayar sendiri hotel-nya. Hotel dan makannya pun masih ditanggung sendiri," jelasnya.

Bahkan, Rabu malam lalu, sudah ada 44 jamaah umrah dari total 250 jamaah tersebut yang dijanjikan pulang ke Tanah Air untuk gelombang pertama ke Tanah Air melalui Madinah. Jamaah tersebut sudah berada di Bandara Udara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah.

Tapi karena lagi-lagi tidak mengantongi tiket mereka urung berangkat. Bahkan, petugas keamanan setempat sempat mengira mereka rombongan ilegal. Petugas setempat kemudian mengantarkan mereka kembali bergabung dengan jamaah lain di penginapan.(Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 09, 2015

Jakarta, 9 Januari - Berhati-hatilah memilih travel perjalanan umrah dan haji. Sekitar 245 jamaah umrah dari sejumlah daerah di Indonesia, hingga  Kamis (8/1/2014) malam waktu Indonesia, atau siang waktu Saudi Arabia, masih ditampung di Madinah.

Sedikitnya 50 orang diantaranya adalah jamaah asal Sulsel. "Belum ada kejelasan tiket pulangnya. Kemarin dijanjikan lagi sebentar malam berangkat tapi belum tahu bagaimana nasibnya," kata M Jusran, jamaah umrah asal Makassar, melalui pesan BlackBerry Massenger Pihak biro jasa travel mereka adalah Jakarta, PT Al Aqsha Jisru Dakwah (Jakarta) dan konsorsiumnya,PT Adam Malik Wisata Mulia (Padang).

Jusman adalah satu jamaah, seperti dilansir laman Tribun News, menyebutkan mereka kini sudah lima hari diinampkan di sebuah gedung yang otoritas imigrasi di sekitar 4 km dari Kota Medinah. "Kita dikira seperti TKI ilegal yang telantar," kata Jusman, warga Perumnas Minasa Upa, Makassar, melalui pesan BBM dari Medinah, petang kemarin.

Kepada Tribun, tadi malam, Doddi, salah seorang pengelola biro travel umrah ini, membantah menelantarkan jamaahnya. "Iya, memang masih ada di Madinah, tapi kami tetap urus kok," kata Doddy, melalui sambungan telepon kantornya yang beralamat   di Jl Otista NO 36 A2 Cimanggis, Ciputat, Tangerang, Banten, tadi malam.

Doddy menjelaskan, bahwa biro travel dengan izin No. D/156/2008,  tetap akan mengurus kepulangan mereka. "Bos Saya, Pak Didi, kini sedang di Kuala Lumpur, untuk mengurus izin kepulangan jamaah Makassar," katanya.

Jusman, menceritakan, dari sekitar 250 orang itu jumlah tersebut sekitar 50-an di antaranya berasal dari sejumlah kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) seperti Makassar, Sidrap, Palopo, dan lainnya.

Sesuai perjanjian paket umrah, seyogyanya jamaah tersebut sudah pulang ke Tanah Air sejak 3 Januari lalu. Mereka diberangkatkan dari Makassar, sejak 22 Desember 2014. "Kami bertahun baru di Mekkah," ujarnya.

Hingga malam tadi, jamaah masih berada di Medinah. Kondisi jamaah dilaporkan sudah banyak yang sakit karena dalam rombongan cukup banyak orang tua lanjut usia.

Kondisi ini diperparah udara Medinah yang sangat dingin. "Ditambah lagi mungkin kecapaian karena jamaah pindah-pindah hotel dan kota," ujar warga Minasaupa ini.

Sekitar 44 orang di antara jamaah yang dijanjikan pulang ke Tanah Air untuk rombongan tahap pertama justru harus menelan pil lebih pahit.

Mereka yang sudah berada di bandara Medinah ditahan pihak imigrasi dan ditampung di penampungan setempat karena masih belum memiliki tiket kepulangan ke Indonesia.

Berbeda dari pemberangkatan yang mencarter pesawat milik Bangladesh ke Saudi. pihak Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi sudah mendatangi jamaah.

Jamaah umrah tersebut sebelumnya bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 24 Desember lalu. Sedangkan, jamaah dari Makassar sudah bertolak ke Jakarta 22 Desember. Awalnya, kata Jusran, jamaah dijanjikan berangkat dari Jakarta ke Saudi dengan Garuda, 22 Desember.

Sesuai perjanjian jadwal pemberangkatkan pada 24 Desember subuh langsung ke Saudi. Kemudian dari pihak travel menyampaikan kalo pesawatnya delay (terlambat). "Jadi kami nginap di Jakarta dua malam. Kemudian diterbangkan ke Malaysia 24 Desember. Di Malaysia pun kami diinapkan lagi dua malam menunggu keberangkatan. Akhirnya kami terbang ke Medinah pesawat United Airlines milik Bangladesh," ujarnya. Penerbangan ini sudah menimbulkan kekecewaan.

Tapi pemulangan yang dijanjikan mundur lagi pada 4 Januari 2015. Jamaah pun mulai curiga. Beberapa di antaranya marah termasuk kepada pemilik travel PT Adam Malik Wisata Mulia, H Adam Malik, yang ikut mendampingi jamaah.

 Tapi kata Jusran, Adam Malik, juga tidak bisa berbuat apa-apa karena yang mengurus tiket dari PT Al Aqsha Jisru Dakwah, mitra bisnisnya, Didi. Untuk menenangkan jamaah, pendamping umrah dari travel kembali menyampaikan pemulangan mundur pada 6 Januari 2015 dengan alasan pesawat kembali terlambat.

"Tanggal 5 Januari kami dapat kabar lagi kalau kepulangan ditunda lagi jadi tanggal 7 Januari," jelasnya. Akhirnya jamaah dikembalikan lagi dari Jeddah ke Medinah.

Sudah Bayar Rp 24 Juta, Tapi Kok Telantar

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR -- Tak hanya harus mengatasi rasa was-was di Arab Saudi dan menahan rindu dengan keluarga di Tanah Air, jamaah umrah tersebut juga kerap mendapat pelayanan dan fasilitas yang tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Misalnya saja saat pemberangkatan ke Saudi. "Masya Allah ternyata pesawat itu pesawat tua yang kurang terawat. Kursi-kursinya sudah banyak yang rusak, lampu-lampunya sudah kuning, emergency light banyak yang tidak menyala," ujarnya.

Masalah juga soal penginapan maupun makanan. Saat di Mekah, hotel penginapan jauh dari Masjidil Haram. Berbeda dari yang dijanjikan dekat dengan Masjidil Haram.

"Terus makanan sering lambat dan tidak cukup untuk seluruh jamaah. Ibadah jadi tidak khusyuk pikiran kacau gara-gara travel," ujar Jusran.

Untungnya saja saat keterlambatan pemulangan ini akomodasi masih ditanggung pihak travel. Jamaah kecuali yang sembilan orang yang duluan ke Medinah begitupun 44 orang jamaah lainnya yang sedianya dijanjikan pulang ke Tanah Air masih mendapatkan penginapan baik.

Jusran berangkat bersama 12 anggota keluarga termasuk istri, kakak, ipar, bersama sejumlah ponakannya. Beberapa keluarga baru bergabung di Jakarta. Mereka masing-masing merogoh kocek senilai Rp 24 juta untuk membayar paket umrah.

Berbeda dengan jamaah lainnya, Jusran melalui ipar langsung membayar biaya travel melalui Adam, pemilik PT Adam Malik.

Dari foto hand bag yang dikirimkan istri Jusran dari Medinah, travel tersebut berkantor pusat di Jl Alternatif Cibubur Komp Puri Sriwedari Blok M8 Cibubur, Jawa Barat.
    
Dengan kantor perwakilan beralamat di Jl Jenderal Sudirman No 91, Pangkajene, Sidrap. Jamaah yang mayoritas dari Sidrap dan Palopo rata-rata mendaftar melalui perwakilan ini.

Asosiasi Travel Haji: Itu Imbas Gunakan Travel 'Abal-Abal'

Sementara itu, KETUA Kesatuan Tour and Travel Haji Republik Indonesia (Kesthuri) Sulsel, Usmad Jasad menanggapi telantarnya ratusan jamaah di Arab Saudi? sebagai imbas dari travel "abal-abal".

Menurut dia Kesthuri telah beberapa kali mengedukasi jamaah untuk tidak mudah percaya pada paket-paket murah yang ditawarkan dan tidak disertai kompensasi.

"Bisa jadi ini salah satu dampak dari paket murah. Jamaah memang harus selektif pilih travel, jangan sampai murah tapi tidak kembali ke tanah air,"kata Usman saat dimintai komentarnya, Kamis (8/1/2014).

Usman belum merinci lebih jauh apakaah travel ?PT. Adam Malik Wisata Mulia yang menjalin konsorsium dengan PT. Al Aqsha Jisru Dakwah adalah anggota Kesthuri.

"Kami juga belum tahu staatus travel ini, namun ini harus menjadi perhatian serius?,"ujarnya.

Untuk diketahui ada 240 jamaah dari Indonesia dan sekitar 50-an diantaranya dari Sulsel yang tidak bisa kembali ke tanah air akibat tidak memiliki tiket pulang.

Penyelenggara yang membawa jamaah ini sampai berita diturunkan belum memberikan kejelasan kepad para jamaah. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 08, 2015

Jakarta, 8 Januari  - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sugihartatmo, memberikan sambutan pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436H., Kamis (8/1/2015) yang diselenggarakan di Masjid Nurus Salam, Kemenko PMK, Jakarta. Dalam Sambutan tersebut Sesmenko PMK mengajak umat Islam dan khususnya jajaran pegawai Kemenko PMK untuk selalu mensyukuri apa yang ada ini, diantaranya fasilitas yang memadai sehingga dalam bekerja menjadi nyaman termasuk dalam beribadah, baik beribadah formal maupun beribadah sosial.

Sedangkan penceramah pada peringatan Mauilid Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh al ustadz Drs. Cecep Chairul Anwar, M. Ag.(fik/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Agama