Agama

Oleh humas on December 27, 2014

Yogyakarta, 27 Desember  - Pemerintah menambah alokasi anggaran serta jumlah penerima untuk program bidikmisi yang merupakan program bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu tapi berprestasi.
"Sebelumnya hanya 40 ribu calon mahasiswa yang menerima bidikmisi, tapi saat ini kami naikkan sekitar 60 ribu calon mahasiswa," kata Menristekdikti Muhammad Nasir saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al Ishlah, Kelurahan Bandarkidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (26/12/2014).

Oleh humas on December 26, 2014

Yogyakarta, 26 Desember - Umat muslim di Kota Ternate, Maluku Utara ikut mengamankan perayaan Natal di daerah ini, sebagai bentuk toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
"Kami berterima kasih kepada umat muslim di Ternate yang ikut mengamankan pelaksanaan Natal dengan cara berjaga di sekitar gereja sejak tadi malam sampai pagi ini," kata pimpinan umat Katolik di Malut, Pastor Titus Rahail usai misa Natal di Gereja Santo Pedro di Ternate, Kamis.

Oleh humas on December 26, 2014

Yogyakarta, 26 Desember  - Ribuan warga Banda Aceh larut dalam doa dan zikir mengenang 10 tahun bencana raya gempa dan tsunami yang melanda Aceh, Kamis (25/12/2014) malam. Mereka melakukan zikir dan doa bersama di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Oleh humas on December 25, 2014

Jakarta, 25 Desember  - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memantau acara misa Natal yang berlangsung di Gereja Katedral, Jakarta, Kamis (25/12/2014).

Mendagri sempat memberikan sambutan dari atas mimbar dan mengucapkan selamat Natal di hadapan jemaat yang memenuhi bangku gereja.

Oleh humas on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember - Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan Agama Kemenko PMK, khususnya Keasdepan Urusan Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan pada 16 Desember lalu menyelenggarakan Rakor Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagaamaan dalam Mewujudkan Konsep Karakter Bangsa di Jakarta. Rakor yang dipimpin oleh Asdep Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Drs H. Sahlan, M.Si tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat di Kementerian Agama.

Oleh humas on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember  - Kementerian Agama memperbaiki layanan penyelenggaraan Ibadah Haji mulai 2015. Perbaikan dilakukan guna meningkatkan kenyamanan dan memberi keadilan bagi calon jemaah haji.

Pada 2015, seperti dilansir laman Tribunnews, Indonesia mendapatkan kuota calon jemaah haji sebesar 168.000 orang sama dengan kuota 2014. Untuk mengatasi terbatasnya kuota calon haji, Kemenag hanya memberangkatkan calon jemaah yang belum pernah menunaikan Ibadah Haji.

"Pada tahun 2015, kami memastikan tidak ada kuota haji yang diberikan bukan kepada yang berhak. Tahun sebelumnya, sisa kuota biasa digunakan pihak yang memiliki relasi. Mereka menggunakan sisa kuota," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat mengunjungi redaksi harian Kompas, Senin (22/12/2014).

Lamanya masa tunggu calon jemaah haji Indonesia yang mencapai 20 tahun, membuat Lukman berencana melobi otoritas Arab Saudi supaya dapat memberikan penambahan kuota kepada calon jemaah haji asal Indonesia.

Dia meminta supaya Indonesia mendapat kuota yang tidak terserap semua oleh negara Muslim lainnya. "Itu bisa dimanfaatkan," ujarnya

Sebagai upaya mewujudkan transparansi kepada calon jemaah haji, Lukman mewacanakan penguatan transparansi melalui sistem online agar semua proses pendaftaran dan sisa kuota dapat dipantau masyarakat.

Sementara itu, mengenai fasilitas pemondokan, Kemenag akan meminta persetujuan DPR supaya izin penyewaan pemondokan ibadah haji tidak dilakukan setiap tahun. Akan lebih efektif jika penyewaan pemondokan dilakukan tiga atau lima tahun sekali.

"Selama ini kesulitan mendapat pemondokan yang baik karena selalu telat. Biaya penyelenggaraan ibadah haji dibahas dan disetujui (DPR) tiap tahun. Mulai 2015, kita ingin pembahasannya 3-5 tahun supaya lebih murah dan jemaah lebih nyaman," tambah Lukman.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember  - Pendidikan sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman yang makin kompleks  dan cepat berubah. Apalagi Indonesia akan segera menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada 2015.
Saat itu,  arus barang, jasa, produk, SDM hingga investasi bahkan ajaran agama dan budaya dari Negara-negara se-Asia Tenggara bebas masuk. Untuk itu, manusia Indonesia harus  mempersiapkan diri untuk menghadapinya, dan kata kuncinya adalah pendidikan.
Pesan ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat memberikan sambutan pada Muktamar Darud Da’wah Wal Irsyad XII di Asrama Haji Sudiang Makasar, Sabtu (20/12/2014).
“Pendidikan adalah cermin dari ilmu. Salah satu ilmuwan terkemuka Albert Einstein mengatakan bahwa ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Dalam konteks masa kini, ilmu dan agama tanpa teknologi akan mandek,” tegas Menag.
“Teknologi telah memberi kemudahan bagi kita semua untuk memperdalam ilmu dan menjalankan agama secara lebih baik. Kita ketahui bahwa pendidikan, ristek dan agama adalah satu kesatuan yang sulit dipisahkan,”  tambahnya.
Di hadapan peserta Muktamar DDI, Menag seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan bahwa Pemerintah Jokowi-JK telah menjadikan Indonesia Timur sebagai titik tolak membangun kembali Indonesia yang Jaya. Untuk itu, Menag berharap hal ini dapat dimanfaatkan oleh Darud Da’wah Wal Irsyad untuk lebih berperan dalam  pembangunan.
“Bersatulah untuk menangkap peluang itu supaya negeri ini tidak hanya maju dari sisi fisik tapi juga kualitas manusianya, supaya pola pembangunan itu berdampak bagi kesejahteraan umat Islam dan masyarakat di Indonesia Timur,” kata Menag.
Turut mendampingi Menag, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, Direktur Zakat Hamka, Irwil Hilmi Muhammadiyah, dan Kakanwil Kemenag Sulsel.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember–Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama, Prof. Dr. HR. Agus Sartono, MBA memimpin Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan Bidang Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama Dan Keagamaan, di Serang Banten, Kamis, (18/12).

Oleh humas on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember  - Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Prof Dr Kacung Marijan MA menegaskan bahwa kebudayaan penting untuk pembangunan, karena budaya-lah yang menjaga Indonesia dari "buaya" atau sikap tidak berperikemanusiaan.
"Jadi, tugas kebudayaan adalah menjaga hilangnya huruf d dalam kata budaya agar tidak menjadi buaya," katanya saat membuka NU di Tahun Kebudayaan 2014 di teras utara Gedung PWNU Jatim, Minggu (21/12/2014) sore.
Dalam acara yang digelar oleh Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur itu, ia menjelaskan NU sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kebudayaan Nusantara, seperti peran Lesbumi.
"Bahkan, NU merupakan komunitas yang lahir dan hidup dalam kebudayaan, karena Nahdlatul Ulama adalah Islam Nusantara yang menunjukkan bahwa Islam dan kebudayaan itu tidak bertentangan, bahkan keduanya bisa saling berkolaborasi," katanya.
Menurut Guru Besar Ilmu Politik Unair itu, seperti dilansir laman Antaranews, bila kebudayaan menjadi "arus utama" dalam pembangunan, maka pembangunan akan semakin memiliki makna, karena kebudayaan itu memiliki tiga dimensi.
"Tiga dimensi penting dalam kebudayaan adalah sistem nilai, ekspresi, dan materiil. Sistem nilai itu berkaitan dengan ketuhanan dan etika, sedangkan ekspresi itu berkaitan dengan bentuk seperti lukisan, tari, dan sebagainya. Untuk materiil adalah bentuk fisik seperti candi dan bangunan bersejarah," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kacung Marijan melaporkan perkembangan pembangunan Museum Islam Nusantara di kompleks Pesantren Tebuireng, Jombang, Jatim. "Tahun ini, saya membangun 39 museum, termasuk Museum Islam Nusantara di Jombang itu," katanya.
Ia menargetkan Museum Islam Nusantara itu akan selesai dibangun pada akhir tahun 2015. "Insya-Allah bertepatan dengan Muktamar NU 2015 akan bisa terselesaikan," kata Kacung yang juga bertekad membangun Laboratorium Kebudayaan di SMA/SMK itu.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 20, 2014

Jakarta, 20 Desember - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kesenjangan pendidikan akan menimbulkan ketidakadilan sehingga pemerintah perlu memberikan anggaran dan perhatian besar di samping terus menyebar guru ke seluruh pelosok daerah.
"Negara sebenarnya beri perhatian pendidikan besar mengingat 20 persen anggaran pemerintah digunakan untuk pendidikan," kata Jusuf Kalla saat melepas 52 pengajar muda angkatan IX dari Gerakan Indonesia Mengajar di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (19/12/2014).
Hadir dalam acara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Oleh humas on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, perlu dipikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah terhadap umat beragama, karena ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya.
Posisi penganut agama-agama di luar enam agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghuchu) seperti dilansir laman Antaranews, perlu dipikirkan bentuk pelayanannya, kata Lukman Hakim Saifuddin ketika membuka seminar Nasional tentang Perlindungan Pemerintah Terhadap Pemeluk Agama yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Kamis (19/12/2014), di Jakarta.
Seminar diselenggarakan menyambut Hari Amal Bhakti Kemenag ke-69 Tahun 2015. "Kita perlu memikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah kepada mereka," katanya lagi.
Menteri Agama Lukman Hakim menyampaikan ada lima isu penting terkait kehidupan keagamaan yang dinilainya patut menjadi perhatian bersama.Pertama, soal posisi penganut agama-agama di luar enam agama. Menag menyampaikan, adalah fakta sosiologis, saat ini di Tanah Air ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya, di luar enam agama yang sudah dilayani pemerintah.Kedua, soal kasus-kasus pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat yang masih banyak terjadi. Menurut dia, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang antara lain mengatur soal kerukunan beragama itu dirasakan belum menggembirakan.
Fakta masih adanya kasus-kasus di seputar rumah ibadat memunculkan pertanyaan, di mana inefektivitasnya, katanya.
Ia pun mengemukakan, banyak pihak khususnya masyarakat, bahkan aparat di lapangan, ternyata belum tahu dan belum cukup memahami aturan-aturan tersebut tersebut. Apakah persoalannya adalah karena sosialisasi yang masih terlalu minim atau tema secara substantif norma-norma yang diatur di dalamnya perlu mengalami penyesuaian-penyesuaian kembali sesuai dengan realitas situasi dan kondisi kekinian.Ketiga, munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang kian meningkat. Kemunculan gerakan ini, yang dalam hal tertentu dalam pandangan Menag dinilai berlebihan.
"Sebab, hal ini kemudian menyebabkan respon terhadapnya menjadikan kita perlu menyentuh karena secara faktual menyebabkan gangguan kerukunan internal atau antarumat beragama," katanya.
"Jadi dalam hal ini, bagaimana kita bisa membangun persepsi bersama antarumat beragama dalam hal penyiaran agama. Karena agama adalah ajaran dimana para penganutnya berkewajiban menyebarluaskannya, maka ketika kita ingin menyiarkan agama itu dan ketika kita ingin mendakwahkan ajaran agama itu maka pada titik-titik tertentu bila tidak dibarengi dengan pemahaman, dengan tingkat kearifan yang cukup, maka akan menimbulkan gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat dan ini pada akhirnya langsung maupun tidak langsung akan mengusik atau mengganggu kerukunan antarumat beragama,"  terang Menag.Keempat, adanya tindak kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas. Ditegaskan Menag, hal ini harus betul-betul diperhatikan, karena benar-benar mengabaikan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM).Kelima, adanya penafsiran keagamaan tertentu yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda.
"Maka dalam kaitan ini, saya mengharapkan peserta seminar untuk secara terbuka memberikan masukan dan pemikiran bagaimana semestinya menangani persoalan-persoalan tersebut," ujar Menag.
Diakhir paparannya, kepada peserta seminar yang berasal dari kelompok-kelompok yang sangat peduli dengan persoalan yang telah dikemukakannya, Lukman minta perannya untuk memberikan masukan, usulan-usulan perbaikan RUU Tentang Perlindungan Umat Beragama yang sedang disusun sehingga pada akhirnya nanti Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan yang sedang dilakukan ini betul-betul mendapatkan rumusan yang merupakan cerminan aspirasi bersama.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 18, 2014

Jakarta, 18 Desember  - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan ruang partisipasi publik terkait Kurikulum 2013 (K13) melalui SMS khusus 1771, dan situs pengaduan www.kemdikbud.go.id bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Siaran pers Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud di Jakarta, Rabu (17/12/2014) seperti yang dikutip laman Antaranews, menyatakan masyarakat dapat mengirim masukan, atau pengaduan dengan mengirimkan pesan singkat ke nomor 1771 dengan mengetik KUR (spasi) peran#masukan, atau dengan mengisi formulir media jaringan pada situs pengaduan.kemdikbud.go.id yang tersedia.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam penjelasan terkait ruang publik Kurikulum 2013 mengatakan pemerintah bertekad mengembangkan terus kurikulum dengan proses yang baik.
Salah satu ciri proses pengambilan kebijakan yang baik adalah dengan pelibatan yang luas seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk para pihak di luar struktur pengambil kebijakan serta lembaga pendidikan.
"Kurikulum adalah milik bersama. Pemerintah bertekad melibatkan publik secara lebih luas. Karena itu, kami memutuskan berusaha mendengar dengan lebih cermat, dan luas melalui media ini," ujarnya.
Masyarakat dapat mengirimkan masukan melalui pesan singkat ke nomor telepon yang khusus disiapkan, yaitu 1771. Sebagai informasi, masyarakat akan dikenakan tarif normal untuk mengakses nomor khusus ini. Adapun cara mengirimkan pesan dengan layanan pesan singkat ini adalah dengan mengetik KUR (spasi) peran#masukan.
Mendikbud menjelaskan, keterangan peran dalam pesan singkat itu merupakan bentuk keterlibatan dalam pendidikan. Di antaranya orang tua, siswa, guru, kepala sekolah, dinas, atau masyarakat luas. Sehingga, contoh pesan singkat menjadi: KUR ortu#Ada baiknya sosialisasi juga dilakukan pada kami para orang tua.
Pada media jaringan, masyarakat dapat mengisi formulir media jaringan pada situs pengaduan: kemdikbud.go.id. Melalui media ini, masyarakat dapat mengungkapkan masukan secara lebih terperinci. Tidak hanya itu, formulir ini pun memungkinkan isi masukan yang dikirimkan lebih panjang dari layanan pesan singkat.
Layanan SMS sementara ditangani oleh jaringan Telkomsel dan Indosat. Kemdikbud sedang mengusahakan operator lain agar juga terlibat. Adapun untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi nomor telepon 021-5725980, dan nomor faks 021-5725645. (Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 17, 2014

Jakarta, 17 Desember  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.
Peraturan menteri ini ditetapkan pada 11 Desember 2014 dan mulai berlaku efektif pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu pada 12 Desember 2014. Demikian siaran pers Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud yang diterima detikcom, Rabu (17/12/2014).
Mendikbud seperti dilansir laman Detiknews, menyampaikan, permendikbud ini di satu sisi lebih menguatkan keputusan yang tertuang pada surat edaran Mendikbud untuk para kepala sekolah tertanggal 5 Desember 2014. “Sementara, di sisi lain adalah untuk mengatur lebih detail mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006,” katanya, Rabu (17/12/2014)  di kantor Kemdikbud, Jl Sudirman,Jakarta.
Pasal 1 Permendikbud itu menyatakan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama pada Tahun Pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua Tahun Pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013.
Pasal 2 menyebutkan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. Sekolah-sekolah itu merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013.
“Sekolah tersebut dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melaporkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya,” jelas Mendikbud.
Sementara, satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan khusus melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada pasal lainnya disebutkan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan Tahun Pelajaran 2019/2020.
"Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan," kata Mendikbud.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatur dalam peraturan menteri tersendiri.
Adapun hal-hal yang belum diatur terkait dengan prosedur pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2 diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
“Dengan adanya permendikbud ini, masyarakat dan pemangku kepentingan dunia pendidikan akan menjadi lebih pasti dalam pelaksanaan Kurikulum 2006 maupun Kurikulum 2013," ujar Menteri Anies.(Dn/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on December 17, 2014

Jakarta, 17 Desember  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak para pelaku pendidikan untuk berupaya menjadikan Indonesia sebagai kiblat pendidikan Islam dunia.
Ajakan tersebut dinyatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada malam anugerah Apresiasi Pendidikan Islam, Selasa (16/12/2014) di Hotel Borobudur, Jakarta,  yang juga dihadiri Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Pendis Kamaruddin Amin, sejumlah pejabat eselon I, II dan III Kementerian Agama, juga Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva S.H., M.H.
Selama ini seperti dilansir laman Antaranews, ada kesan kiblat dan pusat pendidikan Islam berada di negara-negara Timur Tengah yang menggunakan Bahasa Arab. Kini sudah saatnya Indonesia menjadi kiblat pendidikan Islam bagi warga dunia.
Selain jumlah dan bentuk satuan pendidikan Islam yang beragam dan khas (distingtif), Indonesia memiliki kesiapan yang cukup untuk menjadi tuan rumah bagi warga negara lain belajar Islam di Indonesia, katanya.
Momentum itu sudah tiba. Dasarnya, kata dia, pertama karena Indonesia negara demokratis terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada saat negara-negara Islam Timur Tengah, terutama kawasan Arab Spring, dilanda persoalan politik yang berujung pada suasana kacau, bangsa Indonesia dengan penduduk Muslim mayoritas menjadi magnet baru bagi bangsa-bangsa lain.
Contoh, kata Menag, pelaksanaan demokrasi, hubungan antaragama yang harmonis, pluralisme, kemajuan ekonomi, dan kompatibalitas Islam dan hak-hak asasi manusia.
Kedua, Indonesia dipercaya oleh negara-negara islam untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internasional tentang Islam. Ketiga, performa jemaah haji Indonesia di mata dunia juga sangat positif.
Pelaksanaan haji Indonesia mempunyai tingkat kepercayaan internasional yang sangat tinggi. Selain jumlah jemaah haji Indonesia yang besar, perhatian negara terhadap penyelenggaraan haji juga sangat baik.
"Haji sebagai arena muktabar akbar Muslim se-dunia dapat dijadikan ajang promossi yang luar biasa tentang Islam Indonesia," kata Menag.
Ia menegaskan, pembangunan pendidikan Islam telah menemukan momentum yang kuat. Regulasi pendidikan telah menempatkan pendidikan Islam yang semula "di pinggir" kini berada di tengah pusaran pendidikan nasional.
Kedudukan madrasah pun setara dengan sekolah pada semua jenjang. Pesantren dan diniyah diakui sebagai sistem pendidikan nasional. Pendidikan tinggi keagamaan mendapatkan payung hukum yang sama kuat dengan UU No.12 tahun 2012.
"Regulasi ini menempatkan pendidikan Islam memiliki bargaining position yang semakin kuat," ia menegaskan.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 16, 2014

Jakarta, 16 Desember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa pemerintah resmi menunda pemberlakuan Kurikulum 2013. Keputusan ini diambil setelah koordinasi antara Menko PMK dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, untuk keperluan pengkajian ulang.
"Memang saat ini sedang dikaji dulu apakah Kurikulum 2013 itu memang bisa diterapkan oleh semua sekolah," ujar Menko PMK di Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Menurut Menko PMK, seperti dilansir laman Merdeka.com, tidak semua sekolah ternyata dapat menerapkan Kurikulum 2013. Menurut dia, hanya 2.000 sekolah di seluruh Indonesia yang dapat menerapkan kurikulum tersebut.
Atas hal itu, Menko PMK menerangkan pemerintah memberikan batas waktu bagi setiap sekolah untuk menyatakan sanggup atau tidak dalam menjalankan Kurikulum 2013. Batas waktu tersebut berlaku sampai Januari 2015.
"Sementara bagi yang tidak siap, kami persilakan menggunakan kurikulum tahun 2006," ungkap dia.(Mc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 16, 2014

Jakarta, 16 Desember  - Keberadaan Madrasah Aliyah (MA) unggulan Insan Cendikia yang berprestasi tingkat internasional dan lulusannya bisa masuk universitas negeri papan atas turut mengangkat nama madrasah yang sebelumnya dianggap lembaga pendidikan kelas dua.
Dengan keberhasilan ini, seperti dilansir laman Antaranews, Kementerian Agama akan terus menambah jumlah MA Insan Cendikia di seluruh Indonesia. Saat ini yang sudah beroperasi 3 MA, yang dalam proses pembangunan 20 sehingga total ada 23 MA di 23 provinsi yang seluruhnya akan beroperasi pada 2017.
Lalu bagaimana dengan 10 provinsi sisanya? Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag Nur Kholis Setiawan mengatakan, dalam diskusinya dengan Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menag menyampaikan bahwa dirinya akan mengusahakan 10 provinsi sisanya dengan bekerjasama dengan gubernur.
"Kalau sudah ada madrasah yang bagus, kita kelola dari sini, menunya dari sini, sama persis rasanya, hanya outletnya yang beragam, bermitra dengan pemerintah daerah, bisa maksimal," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (15/12/2014).
Menag menambahkan, melalui kerjasama dengan pemerintah, maka otomatis sustainabilitas madrasah tersebut juga terjaga. "Pemerintah daerah tidak selesai hanya menyerahkan 10 hektar pada kita, tetapi mereka juga berkewajiban membangun infrastruktur jalan, listrik, air, sanitasi, beasiswa dan seterusnya," tandasnya.
Selanjutnya, tugas Kemenag adalah mengontrol dan membina, sekaligus madrasah unggulan tersebut bisa menjadi percontohan. Ia menjelaskan, Madrasah Insan Cendikian Serpong membantu madrasah yang ada di sekelilingnya sehingga saat ini, tak ada lagi madrasah buruk di seputaran Serpong, Tangsel, Banten.
"Tolak ukurnya mudah, dari hasil Ujian Nasional. Tidak ada angka ujian Madrasah Aliyah yang buruk. Tidak pernah dibawah 99 persen. Ini artinya serius membina," katanya.
Bahkan bukan hanya membantu madrasah di sekitarnya, Insan Cendikia Serpong atau Gorontalo juga diminta pertimbangan oleh daerah lain seperti di NTT.
"Skema begini mudah melakukan pembinaan karena ada imamnya. Mereka jadi mercusuarnya. Saya yakin strategi pengembangannya akan jauh lebih efektif karena roadmapnya jelas," ujarnya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 12, 2014

Jakarta, 12 Desember  - Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar sedang dikaji oleh beberapa kementerian. Kajian ini dimaksudkan untuk mendorong kinerja Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya dalam mencapai SPM.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan, persoalan di daerah terkait pendidikan tidak banyak berubah. Menurutnya, SPM akan membantu penyelesaian di daerah asalkan pemerintah daerah mempunyai kesadaran.

Menurutnya, selama ini pemerintah pusat telah membantu untuk meningkatkan SPM. Pemerintah pusat telah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah agar 27 indikator SPM pendidikan dasar bisa dipenuhi.

"Ini harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan kewajiban pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten," kata Hamid.

Direktur Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Subandi menambahkan, SPM telah direncanakan Bappenas untuk mewujudkan visi misi pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun.

"Pemenuhan hak yang harus diperoleh dan mendapatkan akses pendidikan sehingga mutu bisa tercapai," kata Subandi.

Sementara, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Komarudin Amin mengatakan, SPM merupakan tanggung jawab bersama. Ia berharap, SPM bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah. Terlebih madrasah memberikan sumbangsih kepada kemajuan pendidikan sebesar 20 persen.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 12, 2014

Jakarta, 12 Desember  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, kedewasaan setiap pemeluk agama dalam mempedomani akidah dan keimanan menurut agamanya masing-masing sangat dituntut.
"Tidak boleh ada pemaksaan penggunaan pakaian atau atribut keagamaan serta ritual suatu agama terhadap pemeluk agama yang berbeda, baik pada lingkungan kerja atau lembaga pendidikan," kata Menag  pada acara workshop peningkatan kapasitas kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB, Kamis (11/12/2014) malam  di Jakarta.
Sebelum membuka acara tersebut, kepada sejumlah media massa, Lukman seperti dilansir laman Antara news, mengatakan bahwa inti dari kerukunan dan toleransi antar-umat beragama ialah saling mengerti dan memahami. Bukan saling melebur atau mencampurbaurkan identitas, atribut, simbol dan ritual keagamaan yang berbeda.
Pemerintah, ia menegaskan, tidak pernah mengarahkan kebijakan kerukunan dalam pemahaman rancu, seperti yang kerap menjadi isu sensitif di masyarakat.
"Saya ingin memberi ilustrasi, seorang Muslim tidak usah dituntut menggunakan kalung salib atau topi sinterklas demi menghormati Hari Natal. Juga umat perempuan non-Muslim tidak perlu dipaksa berjilbab demi menghormati Idul Fitri," kata Menag  yang didampingi Sekjen Kemenag Nur Syam dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Mubarok.
Untuk menjamin kebebasan beragama dan memelihara kerukunan umat beragama, menurut Lukman, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Dibutuhkan partisipasi berbagai elemen masyarakat. Di antara elemen masyarakat yang salama ini sudah turut andil dalam melaksanakan tugas tersebut adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
FKUB merupakan forum strategis karena anggotanya terdiri dari para tokoh lintas agama di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus representasi resmi majelis-majelis agama. Dengan jumlah total 498 FKUB di seluruh Indonesia, menurut dia, tidak berlebihan jika organisasi ini sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar.
Menag berharap jejaring FKUB (FKUB networking) dapat dikembangkan sehingga semua pihak yang berkepentingan dengan isu kerukunan dapat menjadikan jaringan itu sebagai narasumber utama. Bahkan diharapkan untuk kepentingan indeks kerukunan beragama (interreligious harmony index) di Indonesia.
"Jaringan FKUB bisa dimanfaatkan sebagai lembaga penyedia data yang representatif dan kompeten," kata Menag.
Menag berjanji sekiranya semua elemen bangsa memberikan kontribusi, terutama untuk menciptakan kerukunan umat beragama, sudah sewajarnya jika pada 2015 Kementerian Agama memberikan "Harmony Award" bagi elemen-elemen masyarakat yang memiliki komitmen terhadap kerukunan umat beragama.
"Apakah itu dari kalangan pemimpin daerah, insan jurnalis dan FKUB," katanya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember - Menag Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang syarat Istithaah (kemampuan) dalam berhaji.

Hal itu dikatakan Menag saat jumpa pers dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 2015, Kamis (11/12/2014)  di Kemenko PMK, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menag didampingi oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil dan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis.

Menurutnya, Kemenag akan berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah jamaah meninggal dunia. Selama ini jamaah yang meninggal dunia tidak semata karena persoalan kesehatan, namun memang karena sudah berusia lanjut (lansia). “Untuk itu, Kemenag akan mengkaji syarat istitha’ah dalam berhaji,” tegas Menag.

Istitha’ah, lanjut Menag, seharusnya tidak hanya pada sisi finansial dan material saja, namun sekarang akan dikaji dari batas kesehatan minimal. “Sebab, tidak sedikit juga semenjak di Tanah Air sudah banyak jamaah calon haji yang sakit, yang kemudian berangkat berhaji,” tandas Menag.

Menag juga mengatakan bahwa kuota haji pada tahun 2015 ini tidak berbeda jauh dengan tahun 2014, sekitar 168.800 orang. Terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2015, Menag mengatakan bahwa itu baru bisa diketahui setelah Kemenag membahas dengan anggota DPR di Komisi VIII. Namun, Menag (pemerintah) berharap bulan Januari ini sudah bisa dilakukan pembahasan awal, untuk pada akhirnya disetujui BPIH 2015.

Berkaitan dengan harga pemondokan di Makkah dan Madinah, Menag  menyampaikan bahwa  Kemenag sudah membentuk tim survei untuk melihat langsung kondisi lapangan. Oleh sebab itu, ketika ditetapkan harga sudah berdasarkan dari hasil tim survei, agar mampu mencegah terjadinya penyelewengan. Tim survei tersebut terdiri dari berbagai instansi, agar transparansi terkait penyelengaraan haji 2015 dapat ditingkatkan demi perbaikan penyelenggaraan haji.

”Semangat pemerintah sekarang jangan sampai ada penambahan BPIH di 2015. Kalau pun ada peningkatan kualitas pelayanan di 2015 jangan sampai menambah BPIH yang sudah ada,” kata Menag.

”Pada prinsipnya pemerintah menginginkan tidak adanya kenaikan BPIH,” tegas Menag. (Gs)..

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi (Rakor) tentang penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji 2015, Kamis (11/12/2014) pagi di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jl Medan merdeka Barat No.3, jakarta. Dalam rakor dihadiri Menag Lukman, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir dan para pejabat terkait dari K/L.

Menko PMK mengatakan bahwa Rakor ini sengaja dipercepat agar masing-masing kementerian dapat bekerja lebih dini dalam mempersiapkan momen tahunan ini.
"Inginnya pemerintah penyelenggaraan haji 2015 lebih baik, lebih terukur, dan lebih manusiawi," ungkap Puan.

Kuota jamaah haji Indonesia 2015 dipastikan tak bertambah

Sementara itu seperti dilansir laman Merdeka.com., kuota jamaah haji untuk Indonesia pada 2015 dipastikan tidak akan bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Kuota haji tetap sebanyak 168.800 orang.
"Kuota 2015 akan tidak berbeda dengan tahun 2014 sejumlah 168.800 orang," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji 2015 di Gedung Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Lukman mengatakan kuota ini merupakan ketentuan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Menurut dia, jumlah tersebut sudah dikurangi 20 persen.
"Pengurangan 20 persen kuota diberlakukan Pemerintah Arab Saudi kepada semua negara karena mempertimbangkan daya tampung Masjidil Haram disebabkan renovasi," kata Lukman.
Sementara itu, Lukman belum dapat mengungkapkan berapa kebutuhan anggaran yang akan dialokasikan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dia mengatakan pihaknya baru akan menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setelah membahas dengan DPR.
"Kami berharap betul dalam masa sidang awal usai reses sudah bisa diagendakan untuk pembahasan anggaran," ungkap Lukman.(Mc/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember 2014 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penyelenggaraan Haji Tahun 2015 di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK, JL. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta.(koye)

Hadir pada Rapat tersebut Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M Fachir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, Sesmenko Kesra Sugihartatmo dan para Pejabat Kementerian/Lembaga terkait.

Oleh humas on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Indonesia mendapatkan kuota haji 2015 sama dengan kuota haji 2014. Jatah haji pada 2014 yakni 168.800 orang.
"Kuota 2015 akan tidak berbeda dengan tahun 2014," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, usai menghadiri rakor tentang penyelenggaraan haji 2015, Kamis (11/12/2014) di Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat.  Rapat dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani dan diikuti Menkes Nila Moeloek dan Wamenlu AM Fachir.
Menag menyatakan, seperti dilansir laman Detiknews, Indonesia mendapatkan jatah 168.800 jamaah akibat pengurangan kuota 20 persen dari pemerintah Arab Saudi. Hal ini terkait daya tampung yang menyempit akibat renovasi Masjidil Haram.
Menag menambahkan, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2015 baru bisa diketahui setelah pemerintah membahas dengan DPR. Pihaknya berharap dalam masa sidang usai reses, DPR sudah mengagendakan pembahasan anggaran tersebut.
Khusus 2015, lanjut Menag, pihaknya sudah membentuk tim survei harga untuk menetapkan komponen BPIH. Salah satunya pemondokan yang harus berpatokan dengan harga di lapangan.
"Sehingga kita mampu mengantisipasi adanya potensi korupsi," ucapnya.
Sementara terkait kesehatan jamaah, Lukman menyatakan, pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait kemampuan jamaah dalam menunaikan ibadah haji.
"Selama ini seperti sejak di Tanah Air sudah ada jamaah haji yang menggunakan kursi roda, bahkan ada yang sudah terganggu ingatan," katanya. (Dn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, pihaknya tidak akan membuat aturan mengenai penggunaan atribut tertentu dalam memperingati hari besar keagamaan.

“Kemenag tentu takkan membuat aturan berisi perintah atau larangan tentang penggunaan atribut dan pakaian keagamaan tertentu,” demikian penegasan Menag LHS menanggapi isu tentang penggunaan pakaian atau atribut Kristen jelang Natal, Jakarta, Selasa (9/12/2014), sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Agama.

Menurutnya, seperti juga dilansir laman Tribun news, masing-masing pemeluk agama dituntut untuk dewasa dan bijak serta tidak menuntut apalagi memaksa seseorang untuk menggunakan pakaian atau atribut agama yang tidak dianutnya.

“Seorang muslim tidak usah dituntut menggunakan kalung salib atau topi sinterklas demi menghormati Hari Natal. Juga umat perempuan non-muslim tidak perlu dipaksa berjilbab demi hormati Idul Fitri,” tegasnya.

Dikatakan Menag bahwa bertoleransi bukanlah saling meleburkan dan mencampurbaurkan identitas masing-masing atribut dan simbol keagamaan yang berbeda, tetapi saling mengerti dan memahami.

“Bertoleransi adalah saling memahami, mengerti, dan menghormati akan perbedaan masing-masing, bukan menuntut pihak lain yang berbeda untuk menjadi sama seperti dirinya,” tandasnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Menteri Agama Lukman hakim Saifuddin sebagai aparat pemerintahan  mengajak jajaran Kementerian Agama untuk mengedepankan lima nilai budaya kerja yang sudah disosialisasiskan, yakni integritas, profesionalitas, inovatif, bertanggung jawab, dan keteladanan.
Budaya kerja, dinilainya, tak lepas dari sistem yang dibangun. Bila sistem yang dibangun baik dan dapat dijalankan sebagaiamana mestinya, maka ia yakin akan membentuk karakter seseorang menjadi baik pula.
Lukman memberi contoh, jika warga Indonesia bepergian ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dan kemudian menyeberang ke negara tetangga, Singapura, maka banyak orang bersangkutan ikut berdisiplin tidak membuang sampah dan mengindahkan aturan lainnya.
Sistem yang dibangun di Singapura ikut membawa dan mendorong warga Indonesia ikut mengindahkan aturan di sana, tapi watak banyak orang itu kembali ke aslinya saat pulang ke Indonesia.
 

Sakitnya Di sini
 "Sakitnya di sini," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sambil menunjuk dadanya tatkala memberi pengarahan tentang keteladanan dan nilai budaya kerja di lingkungan kementeriannya.
Dalam pengarahan nilai budaya kerja di Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (11/12/2014), ia menyatakan, seharusnya secara pribadi dirinya menjadi teladan bagi orang lain, baik saat bekerja maupun di hadapan publik. Tapi, ia dalam keadaan tertentu sebagai Menteri Agama (Menag) justru mendapat layanan tersendiri.
Ia pun menyatakan, seharusnya ikut antri bersama para tamu lainnya tatkala menghadiri pesta perkawinan, tetapi protokol justru mendahulukannya bersalaman dengan kedua mempelai dan orang tua mereka.
Begitu juga ketika bertolak ke kantor atau ke tempat lain, Lukman sebagai Menag mendapat pengawalan di jalan raya sehingga saat macet, warga dan para pengemudi pun tak mustahil dalam hatinya banyak yang melontarkan sumpah serapah.
"Saya merasa sakit juga. Sakitnya di sini," ujar Lukman Hakim, yang disambut tawa hadirin, termasuk Sesjen Kemenag Nur Syam, Irjen M. Jasin, dan Ary Ginanjar Agustian sebagai motivator pegiat transformasi budaya perusahaan.
Sesungguhnya, menurut Lukman, dirinya tak ingin mendapat perlakukan dan diposisikan berlebihan karena seharusnya ikut antri bersama warga lainnya baik saat resepsi pesta perkawinan maupun melintas di jalan raya.
Ia pun menyadari bahwa perlakuan dan pelayanan seperti itu sudah diatur dengan undang-undang sebagai menteri.
Untuk itu, Lukman menekankan, lima nilai budaya kerja Kementerian Agama dapat dipraktikkan semua pihak dalam kehidupan sehari-hari.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, selama Indonesia merdeka, ada 15 konflik besar yang melanda negeri ini. Sebagian besar di antaranya terjadi karena ketidakadilan.

"Ada 15 kali selama kita merdeka 69 tahun. Mulai sejak Madiun, banyak perang, konflik vertikal antara horizontal, itu yang besar. Mulai RMS, PRRI Permesta, G30S PKI, Aceh, Ambon, Timor Timur, Papua, Kalimantan," kata Kalla dalam acara Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Menurut JK seperti dilansir laman Kompas.Com, dari 15 konflik besar itu, 10 di antaranya muncul karena ketidakadilan. Sebagian konflik yang terjadi seperti di Aceh, Poso, dan masalah pemberontakan DI/TII bukan terjadi karena adanya konflik antaragama. Untuk kasus Aceh, ia menilai hal itu terjadi karena hak-hak ekonomi warga Aceh tidak terpenuhi.

"Masalah Aceh itu bukan masalah syariah. Orang berpikir Aceh mau jalankan syariah Islam, tidak. Siapa bilang kita membicarakan Islam? Kita berbicara kenapa ekonomi Aceh rendah padahal alamnya kaya," ucap Wapres.

Adapun di Poso, menurut dia, terjadi karena perebutan kekuasaan atau unsur politik. Pada mulanya, Poso adalah suatu daerah yang komposisi penduduk muslim dan kristiani hampir sama. Namun, kemudian banyak pendatang berdatangan yang mengakibatkan jumlah penduduk muslim lebih banyak dibandingkan agama lain dan muncullah partai-partai Islam. Partai Islam kemudian mendominasi lini pemerintahan di Poso, mulai dari kepala daerah, hingga anggota legislatif sehingga tidak terjadi keseimbangan di sana.

"Akibatnya yang terpilih itu ya gubernur, bupati, kepala daerah, ya anggota DPR, semuanya, maka terjadilah inharmoni antardaerah tersebut," kata Kalla.

Mengenai pemberontakan DI/TII yang dipimpin Kahar Muzakkar, Kalla menyebutkan ada hasil analisis yang menilai pemberontakan tersebut dilatarbelakangi kecemburuan karena Kahar tidak difungsikan lagi sebagai pejuang. Namun, akar masalah dalam sejumlah konflik tersebut kerap dikait-kaitkan dengan isu agama. Ia menilai ada pemuka agama yang menyeret agama dalam konflik warga. Di samping itu, kata dia, ada pemuka agama yang mempermainkan serta menjual murah konsep surga. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman dalam menilai agama.

Kalla yang berpengalaman menyelesaikan konflik Aceh dan Poso ini menilai perlunya meluruskan pandangan yang salah akan surga tersebut. "Jadi bagaimana agama itu dimoderatkan, diperbaiki sehingga lepas dari pengaruh-pengaruh seperti ini," kata dia. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Agama