Agama

Oleh humas on January 20, 2015

Jakarta, 20 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tiga kiri) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Selasa (20/01/2015) pagi diKemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Rakor Paripurna tersebut membahas diantaranya mengenai Pelaksanaan subsidi beras bagi Masyarakat berpendapatan rendah (raskin), Persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, Persiapan Penyelenggaraan Haji. (foto:olle)

 

 

 

 

Oleh humas on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, berharap akhir Januari 2015 ini permasalahan Warga Negara Indonesia Overstay (WNIO) atau Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB),dapat diselesaikan secara tuntas. Permasalahan ini setiap tahunnya terus saja meningkat. Karenanya, perlu segera diselesaikan oleh semua pihak, tidak saja Pemerintah tetapi juga Instansi terkait.

“Jumlah WNIO/TKIB tiap tahunnya cukup fluktuatif. Adanya kebijakan tertentu pada waktu tertentu, misalnya Amnesti atau Pemutihan dari negara sehingga pada saat itu jumlah WNIO/TKIB membengkak,” kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, pada Rakor Tingkat Menteri tentang Pemulangan dan Pemberdayaan WNIO/TKIB di kantor Kemenko PMK, Selasa (13/1/2015).

Tampak hadir dalam rakor itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, Kepala BPN2TKI, Nusron Wahid, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seperti yang dilansir laman Possore, pemerintah akan segera memulangkan WNIO/TKIB yang berada di luar negeri. Diharapkan pada Januari 2015 ini permasalahan TKI ilegal segera selesai. Pemerintah hingga kini terus mendata validasi jumlah TKIB, sekaligus menyiapkan penganggaran.

“Sejauh ini jumlah WNIO/TKIB yang berada di Malaysia sebanyak 1.250.000 orang , di Arab Saudi 588.075 orang dan negara lain 32.073 orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memulangkan selama tahun 2014 WNIO dari Arab Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang,” paparnya.

Untuk menyelesaikan pemulangan dan pemberdayaan WNIO serta TKI bermasalah, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi koordinator kementerian terkait, di antaranya kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, BNP2TKI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PP dan PA , Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama.

Rakor tingkat menteri selain mengkoordinasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB dalam jangka menengah dan panjang, juga mengatasi akar permasalahan meningkatnya WNIO/TKIB seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup di dalam negeri, rendahnya kualitas tenaga kerja, sistem pengiriman, dan perlindungan tenaga kerja dari aspek hukum.

“Karenanya, perlu membuat suatu grand desain untuk mempermudah penyelesaian masalah WNIO/TKIB serta monitoring tugas dan fungsi dari tiap Kementerian/Lembaga terkait. Diharapkan akhir Januari, konsep grand desain tersebut telah selesai,” ujar Puan. (Ps/Gs)

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tengah) berbincang bersama Menteri Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (kanan), usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pemanfaatan Dana Fungsi Pendidikan di Daerah,Selasa (13/1/2015) yang diadakan di  Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat. (fik)

Pada konferensi pers usai rakor, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, peningkatan kualitas guru dan pendidikan dalam negeri menjadi salah satu tujuan pemerintah ke depan. Karena hal tersebut sesuai dengan program nawacita dalam penerapan revolusi mental masyarakat. “Cara berfikir atau revolusi mental itu akarnya dari pendidikan dan kebudayaan,” ujar Menko Puan.

Pemerintah menganggarkan dana pendidikan daerah sebanyak Rp 254 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 409 triliun pada 2015.

 

 

 

 

Oleh humas on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi membangun sistem komunikasi via SMS atau yang disebut dengan SMS Center. Sistem komunikasi ini diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, Senin (12/01/2015) malam waktu Arab Saudi.
“KUH Jeddah membangun sistem komunikasi dengan jemaah haji via SMS. Malam ini di Jeddah diresmikan Menag,” demikian  diinformasikan melalui  akun twitter adetje yang direply oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin melalui akun pribadinya lukmansaifuddin,  “sms centre, mabruuk”.
“Bila jamaah haji 2015 ingin dapatkan info atau ada aduan, sila kirim SMS ke nomor2 tsb sesuai embarkasinya,” demikian kicauan Menag berikutnya disertai foto nomor-nomor SMS Center yang bisa dihubungi.
Berikut ini nomor SMS Center Kantor Urusan Haji Tahun 1436H/2015M sesuai dengan embarkasinya:
1. Jakarta Garuda (JKG)_ +966569913158
2. Jakarta Saudia (JKS)_ +966569913159
3. Aceh (BTJ)_ +966569913162
4. Medan (MES)_ +966569913248
5. Batam (BTH)_ +966569913473
6. Padang (PDG)_ +966569913518
7. Palembang (PLM)_ +966569913026
8. Solo (SOC)_ +966569910173
9. Surabaya (SUB)_ +966569910385
10. Lombok (LOP)_ +966569910781
11. Ujungpandang (UPG)_ +966569912405
12. Banjarmasin (BDJ)) +966569912491
13. Balikpapan (BPN)_ +966569912631
Adapun SMS Centre untuk menyampaikan aduan bagi para jamaah umrah,  seperti dilansir laman Antaranews, bisa ditujukan ke nomor +966569917216. Sementara itu ke Kantor Urusan Haji Arab Saudi, sms aduan bisa ditujukan ke nomor +966569914606.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah memulangkan 659 jemaah umroh asal Indonesia yang sebelumnya sempat terkatung-katung di Madinah sejak 3 Januari 2015.
"Mereka diberangkatkan ke Arab Saudi dengan menggunakan Maskapai United Airways milik Bangladesh, dan tidak bisa kembali ke Indonesia sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya oleh pihak travel karena kendala ketersediaan penerbangan oleh Maskapai United Airways," menurut Pelaksana Fungsi Pensosbud KJRI Jeddah, Syarif Shahabudin dalam keterangan tertulis kepada Antara, Selasa (13/1/2015)..
Selain Indonesia, dalam rombongan tersebut terdapat pula jamaah umrah asal Malaysia yang terbagi atas delapan operator umrah yaitu Al Aqsa sebanyak 363 orang, Al Uslub sebanyak 31 orang, Muaz Barakah Safari sebanyak 22 orang, PT. Misal TV sebanyak 77 orang (9 orang telah pulang mandiri), PT. Madinah Mulya sebanyak 39 orang, PT. e-consultant sebanyak 45 orang, Mulia Wisata Abadi sebanyak 41 orang dan Pakem sebanyak 41 orang.
Menanggapi kejadian tersebut, Tim Perlindungan WNI dari KJRI Jeddah berusaha menghubungi pihak-pihak terkait antara lain operator umroh/Muassasah hamla Dallah, wakil dari jamaah, penanggungjawab travel umroh, maskapai United Airways di Dhaka, Bangladesh, Sales Agent UA di Malaysia dan pihak lainnya.
"Dari upaya-upaya tersebut akhirnya disepakati Muassasah Dallah menanggung biaya hotel selama jamaah belum dapat pulang ke tanah air, sedangkan penanggungjawab travel umroh menyediakan konsumsi bagi jamaah," tambah Syarif.
Selanjutnya, menindaklanjuti kasus tersebut, Tim KJRI Jeddah terus mendorong Pihak United Airways untuk dapat segera memulangkan jamaah, di antaranya dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi cabang Madinah.
Menyusul penanganan dari pihak KJRI, maskapai United Airways bersedia mengirimkan pesawat khusus guna mengangkut jamaah umrah yang terlantar.
Namun karena keterbatasan jumlah tempat duduk pesawat yang hanya 250 kursi dan juga dibagi dengan jamaah umrah asal Malaysia, maka pemulangan jamaah umroh yang terlantar itu terbagi dua keberangkatan.
Syarif juga mengingatkan bahwa semakin maraknya kasus serupa yang menimpa jamaah umrah Indonesia, maka kiranya kepada para calon jamaah umrah diharapkan dalam merencanakan perjalanan ibadahnya dengan memperhatikan beberapa hal, sehingga kasus yang sama tidak menimpa bagi jamaah Indonesia.
"Di antaranya agar tidak tergoda dengan paket perjalanan umrah dengan biaya yang terlalu murah dan agar memastikan bahwa calon agen perjalanan umrah yang akan diikutinya telah berizin resmi untuk keberangkatan umrah." tutup Syarif.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Kementerian Agama, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, mengambil langkah strategis terkait Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah.
Langkah tersebut berupa penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: SE/DJ.I/PP.00/143/2015 tentang Implementasi Kurikulum 2013 PAI pada Sekolah yang intinya melanjutkan pemberlakukan K-13 PAI pada Sekolah.
Demikian disampaikan oleh Direktur Pendidikan Agama Islam, Amin Haedari, seperti dilansirlaman Antara News, saat dikonfirmasi tentang pelaksanaan kurikulum PAI pasca diberlakukannya Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, Jakarta, Minggu (11/1/2015).
”Dalam Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 Kurikulum 2013 tidak dinyatakan diberhentikan secara substansial, tetapi ditangguhkan pemberlakuannya karena dianggap belum siap dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 tersebut,” jalas Amin.
Di samping itu, tegas Amin, setidaknya terdapat 3 pertimbangan penting K-13 PAI dilanjutkan. Pertama, Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan disebutkan bahwa Pengelolaan Pendidikan Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.
Kedua, Kementerian Agama, baik melalui Pusat maupun Daerah (Kanwil Kemenag/Kantor Kemenag) telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum 2013 PAI bagi sebagian besar Guru PAI. Bahkan, untuk Guru PAI SMA dan SMK sudah tuntas semua, tinggal tahap penguatan saja.
Ketiga, PAI tidak termasuk kelompok mata pelajaran (mapel) ujian nasional, tetapi kelompok ujian sekolah, sehingga penyelenggaraan dan penilaian mapel PAI tergantung pada kebijakan satuan pendidikan masing-masing.
Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam tentang implementasi K-13 PAI diterbitkan. Doktor bidang pendidikan lulusan Unversitas Negeri Jakarta ini menambahkan bahwa implementasi K-13 PAI akan terus dilanjutkan pada Sekolah-sekolah yang Guru PAI-nya sudah mengikuti Bimtek Kurikulum 2013 PAI. Sementara terkait sistem penilaian dan penyusunan rapor peserta didik akan disederhanakan dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing satuan pendidikan.
Pada tahun 2015 ini, Kementerian Agama, baik Pusat maupun Daerah, akan melanjutkan Bimtek Kurikulum 2013 PAI bagi Guru PAI yang belum mengikutinya. Sedangkan bagi yang sudah mengikuti Bimtek Kurikulum 2013 PAI akan diberikan pendampingan kurikulum bagi Guru PAI dalam implementasi kurikulum, tutur Amin.
Kepada Para Kabid dan Kasi PAI/PAKIS/Pendis di Kemenag Provinsi dan Kabupaten/Kota, Amin meminta agar berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terkait dua hal, yaitu: surat edaran dan implementasi K-13 PAI pada Sekolah.
Secara teknis, Para Kabid dan Kasi PAI/PAKIS/Pendis, sesuai tingkatannya, agar berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat terkait implementasi K-13 PAI pada sekolah-sekolah yang bukan sasaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Info selengkapnya tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: SE/DJ.I/PP.00/143/2015 tentang Implementasi Kurikulum 2013 PAI pada Sekolah, sila lihat http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/file/dokumen/suratedaran.jpeg.jpeg. (Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berjanji pihaknya siap membantu masyarakat untuk mengakses ribuan beasiswa S2 dan S3 yang ada pada sejumlah kementerian.
"Ada 5.000 beasiswa S3 di Kemenag, dan ada ribuan beasiswa S2 dan S3 senilai Rp18 triliun di luar Kemenag, saya siap jadi pelayan masyarakat untuk mengakses beasiswa itu," katanya di Surabaya, Minggu (11/1/2015) malam.
Di hadapan ribuan peserta Haul I Indar Parawansa (suami Mensos) di kediamannya, Jemursari, Surabaya, seperti dirilis laman Antara News, menteri yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu menyatakan sudah saatnya warga NU menjadi "writing society" dan bukan lagi "reading society".
"Ada 106 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah warga NU, karena itu menarik warga NU menjadi writing society akan sama halnya dengan memajukan peradaban Indonesia, apalagi NU mengembangkan Islam yang santun dan ramah," katanya.
Menurut dia, peran NU memang tidak tercatat dalam sejarah, karena keikhlasan para tokoh NU, sehingga Pusat Sejarah TNI hanya mencatat 12 nama tokoh Hizbul Wathon yang berperan dalam Pertempuran 10 November 1945, padahal mestinya lebih dari itu.
"Untungnya ada film Sang Kiai, sehingga peran NU mulai terlihat, namun hal itu menunjukkan pentingnya warga NU menjadi writing society agar jangan sampai seperti dalam Buku Sejarah kelas 3 SD yang mencatat peran sejumlah elemen masyarakat tapi di sana tidak ada elemen NU," katanya.
Dalam kesempatan itu, Rais Syuriah PBNU KHA Hasyim Muzadi yang menyampaikan Tausiyah Haul menegaskan bahwa warga NU sebenarnya bukan orang yang tidak pintar bila diberi kesempatan, karena itu peluang beasiswa S2 dan S3 harus dimanfaatkan.
"Warga NU itu secara akademik tidak terlalu bodoh, buktinya lebih dari 50 persen tenaga akademik di UI itu sebenarnya warga NU, tapi mayoritas warga NU memang masih menjadi Masyarakat Dengar, karena itu harus dijadikan Masyarakat Baca," katanya.
Menurut dia, ilmu di tangan orang yang tidak benar akan menjadi mubadzir atau bahkan disalahgunakan. "Misalnya, sarjana hukum yang mengakali hukum, atau ilmu agama yang disalahgunakan untuk kekerasan, padahal Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan paksaan dalam beragama," katanya.
Acara "haul" (peringatan tahunan terkait wafat seseorang) di rumah Mensos itu dihadiri sejumlah ulama, di antaranya KH Dzulhilmi (Surabaya), KH Muhyiddin Abdusshomad (Jember), KH Muchit Murtadlo (Surabaya), dan sebagainya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 10, 2015

Jakarta, 10 Januari  - Sekitar 240 jamaah umrah dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk 50 asal Sulsel, hingga Jumat (9/1/2014) hanya pasrah.

Mereka masih di hotel penampungan di Madinah Al Munawarah, dan kembali dijanji pulang ke Tanah Air, Senin (12/1/2014) mendatang.

Jamaah umrah dari Minasa Upa, Makassar, M Jusran, Jumat (9/1/2015) petang, seperti ditulis laman Tribun News, mengabarkan kalau pihak travel PT Adam Malik Wisata Mulia bekerja sama PT Al Aqsha Jisru Dakwah, tetap menjamin makan dan akomodasi mereka.

"Ini janji yang keenam kalinya. Katanya ada pemberangkatan sebentar malam (malam ini). Tapi sejak awal begitu janji mereka dan sampai hari ini hanya sekadar janji saja belum ada realisasinya. Katanya jamaah diberangkatkan bertahap dan akan selesai sampai Senin depan," katanya melalui pesan BlackBerry Massenger (BBM) dari Madinah.

Seperti sekitar 250 jamaah lainnya, yang terbang dengan maskapai United Airlines, Jusran mengaku sudah rindu bertemu tiga anaknya yang masih kecil di rumahnya dibilangan Jl Minasaupa, Makassar. Saat ini, ketiga buah hati mereka dijaga dan dirawat keluarga.

Awalnya, jamaah yang berangkat ke Arab Saudi via Madinah 26 Desember lalu tersebut seyogyanya sudah pulang ke Tanah Air pada 3 Januari 2015. Mereka diberangkatkan biro perjalanan umrah dan haji PT Adam Malik Wisata Mulia bekerja sama PT Al Aqsha Jisru Dakwah.

Sebelumnya sudah ada sembilan jamaah umrah yang berangkat dari Jeddah ke Medinah mendahului jamaah lainnya karena mereka dijanjikan terbang ke Malaysia pada 6 Januari lalu.

Alih-alih pulang ke Tanah Air, sembilan jamaah tersebut harus menelan kekecewaan dan urung berangkat. "Katanya ada penerbangan pada 6 Januari malam ke Malaysia untuk selanjutnya ke Jakarta. Tapi ternyata tidak ada. Jadi dia hanya sampai di Madinah cari hotel sendiri dan bayar sendiri hotel-nya. Hotel dan makannya pun masih ditanggung sendiri," jelasnya.

Bahkan, Rabu malam lalu, sudah ada 44 jamaah umrah dari total 250 jamaah tersebut yang dijanjikan pulang ke Tanah Air untuk gelombang pertama ke Tanah Air melalui Madinah. Jamaah tersebut sudah berada di Bandara Udara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah.

Tapi karena lagi-lagi tidak mengantongi tiket mereka urung berangkat. Bahkan, petugas keamanan setempat sempat mengira mereka rombongan ilegal. Petugas setempat kemudian mengantarkan mereka kembali bergabung dengan jamaah lain di penginapan.(Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 09, 2015

Jakarta, 9 Januari - Berhati-hatilah memilih travel perjalanan umrah dan haji. Sekitar 245 jamaah umrah dari sejumlah daerah di Indonesia, hingga  Kamis (8/1/2014) malam waktu Indonesia, atau siang waktu Saudi Arabia, masih ditampung di Madinah.

Sedikitnya 50 orang diantaranya adalah jamaah asal Sulsel. "Belum ada kejelasan tiket pulangnya. Kemarin dijanjikan lagi sebentar malam berangkat tapi belum tahu bagaimana nasibnya," kata M Jusran, jamaah umrah asal Makassar, melalui pesan BlackBerry Massenger Pihak biro jasa travel mereka adalah Jakarta, PT Al Aqsha Jisru Dakwah (Jakarta) dan konsorsiumnya,PT Adam Malik Wisata Mulia (Padang).

Jusman adalah satu jamaah, seperti dilansir laman Tribun News, menyebutkan mereka kini sudah lima hari diinampkan di sebuah gedung yang otoritas imigrasi di sekitar 4 km dari Kota Medinah. "Kita dikira seperti TKI ilegal yang telantar," kata Jusman, warga Perumnas Minasa Upa, Makassar, melalui pesan BBM dari Medinah, petang kemarin.

Kepada Tribun, tadi malam, Doddi, salah seorang pengelola biro travel umrah ini, membantah menelantarkan jamaahnya. "Iya, memang masih ada di Madinah, tapi kami tetap urus kok," kata Doddy, melalui sambungan telepon kantornya yang beralamat   di Jl Otista NO 36 A2 Cimanggis, Ciputat, Tangerang, Banten, tadi malam.

Doddy menjelaskan, bahwa biro travel dengan izin No. D/156/2008,  tetap akan mengurus kepulangan mereka. "Bos Saya, Pak Didi, kini sedang di Kuala Lumpur, untuk mengurus izin kepulangan jamaah Makassar," katanya.

Jusman, menceritakan, dari sekitar 250 orang itu jumlah tersebut sekitar 50-an di antaranya berasal dari sejumlah kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) seperti Makassar, Sidrap, Palopo, dan lainnya.

Sesuai perjanjian paket umrah, seyogyanya jamaah tersebut sudah pulang ke Tanah Air sejak 3 Januari lalu. Mereka diberangkatkan dari Makassar, sejak 22 Desember 2014. "Kami bertahun baru di Mekkah," ujarnya.

Hingga malam tadi, jamaah masih berada di Medinah. Kondisi jamaah dilaporkan sudah banyak yang sakit karena dalam rombongan cukup banyak orang tua lanjut usia.

Kondisi ini diperparah udara Medinah yang sangat dingin. "Ditambah lagi mungkin kecapaian karena jamaah pindah-pindah hotel dan kota," ujar warga Minasaupa ini.

Sekitar 44 orang di antara jamaah yang dijanjikan pulang ke Tanah Air untuk rombongan tahap pertama justru harus menelan pil lebih pahit.

Mereka yang sudah berada di bandara Medinah ditahan pihak imigrasi dan ditampung di penampungan setempat karena masih belum memiliki tiket kepulangan ke Indonesia.

Berbeda dari pemberangkatan yang mencarter pesawat milik Bangladesh ke Saudi. pihak Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi sudah mendatangi jamaah.

Jamaah umrah tersebut sebelumnya bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 24 Desember lalu. Sedangkan, jamaah dari Makassar sudah bertolak ke Jakarta 22 Desember. Awalnya, kata Jusran, jamaah dijanjikan berangkat dari Jakarta ke Saudi dengan Garuda, 22 Desember.

Sesuai perjanjian jadwal pemberangkatkan pada 24 Desember subuh langsung ke Saudi. Kemudian dari pihak travel menyampaikan kalo pesawatnya delay (terlambat). "Jadi kami nginap di Jakarta dua malam. Kemudian diterbangkan ke Malaysia 24 Desember. Di Malaysia pun kami diinapkan lagi dua malam menunggu keberangkatan. Akhirnya kami terbang ke Medinah pesawat United Airlines milik Bangladesh," ujarnya. Penerbangan ini sudah menimbulkan kekecewaan.

Tapi pemulangan yang dijanjikan mundur lagi pada 4 Januari 2015. Jamaah pun mulai curiga. Beberapa di antaranya marah termasuk kepada pemilik travel PT Adam Malik Wisata Mulia, H Adam Malik, yang ikut mendampingi jamaah.

 Tapi kata Jusran, Adam Malik, juga tidak bisa berbuat apa-apa karena yang mengurus tiket dari PT Al Aqsha Jisru Dakwah, mitra bisnisnya, Didi. Untuk menenangkan jamaah, pendamping umrah dari travel kembali menyampaikan pemulangan mundur pada 6 Januari 2015 dengan alasan pesawat kembali terlambat.

"Tanggal 5 Januari kami dapat kabar lagi kalau kepulangan ditunda lagi jadi tanggal 7 Januari," jelasnya. Akhirnya jamaah dikembalikan lagi dari Jeddah ke Medinah.

Sudah Bayar Rp 24 Juta, Tapi Kok Telantar

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR -- Tak hanya harus mengatasi rasa was-was di Arab Saudi dan menahan rindu dengan keluarga di Tanah Air, jamaah umrah tersebut juga kerap mendapat pelayanan dan fasilitas yang tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Misalnya saja saat pemberangkatan ke Saudi. "Masya Allah ternyata pesawat itu pesawat tua yang kurang terawat. Kursi-kursinya sudah banyak yang rusak, lampu-lampunya sudah kuning, emergency light banyak yang tidak menyala," ujarnya.

Masalah juga soal penginapan maupun makanan. Saat di Mekah, hotel penginapan jauh dari Masjidil Haram. Berbeda dari yang dijanjikan dekat dengan Masjidil Haram.

"Terus makanan sering lambat dan tidak cukup untuk seluruh jamaah. Ibadah jadi tidak khusyuk pikiran kacau gara-gara travel," ujar Jusran.

Untungnya saja saat keterlambatan pemulangan ini akomodasi masih ditanggung pihak travel. Jamaah kecuali yang sembilan orang yang duluan ke Medinah begitupun 44 orang jamaah lainnya yang sedianya dijanjikan pulang ke Tanah Air masih mendapatkan penginapan baik.

Jusran berangkat bersama 12 anggota keluarga termasuk istri, kakak, ipar, bersama sejumlah ponakannya. Beberapa keluarga baru bergabung di Jakarta. Mereka masing-masing merogoh kocek senilai Rp 24 juta untuk membayar paket umrah.

Berbeda dengan jamaah lainnya, Jusran melalui ipar langsung membayar biaya travel melalui Adam, pemilik PT Adam Malik.

Dari foto hand bag yang dikirimkan istri Jusran dari Medinah, travel tersebut berkantor pusat di Jl Alternatif Cibubur Komp Puri Sriwedari Blok M8 Cibubur, Jawa Barat.
    
Dengan kantor perwakilan beralamat di Jl Jenderal Sudirman No 91, Pangkajene, Sidrap. Jamaah yang mayoritas dari Sidrap dan Palopo rata-rata mendaftar melalui perwakilan ini.

Asosiasi Travel Haji: Itu Imbas Gunakan Travel 'Abal-Abal'

Sementara itu, KETUA Kesatuan Tour and Travel Haji Republik Indonesia (Kesthuri) Sulsel, Usmad Jasad menanggapi telantarnya ratusan jamaah di Arab Saudi? sebagai imbas dari travel "abal-abal".

Menurut dia Kesthuri telah beberapa kali mengedukasi jamaah untuk tidak mudah percaya pada paket-paket murah yang ditawarkan dan tidak disertai kompensasi.

"Bisa jadi ini salah satu dampak dari paket murah. Jamaah memang harus selektif pilih travel, jangan sampai murah tapi tidak kembali ke tanah air,"kata Usman saat dimintai komentarnya, Kamis (8/1/2014).

Usman belum merinci lebih jauh apakaah travel ?PT. Adam Malik Wisata Mulia yang menjalin konsorsium dengan PT. Al Aqsha Jisru Dakwah adalah anggota Kesthuri.

"Kami juga belum tahu staatus travel ini, namun ini harus menjadi perhatian serius?,"ujarnya.

Untuk diketahui ada 240 jamaah dari Indonesia dan sekitar 50-an diantaranya dari Sulsel yang tidak bisa kembali ke tanah air akibat tidak memiliki tiket pulang.

Penyelenggara yang membawa jamaah ini sampai berita diturunkan belum memberikan kejelasan kepad para jamaah. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 08, 2015

Jakarta, 8 Januari  - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sugihartatmo, memberikan sambutan pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436H., Kamis (8/1/2015) yang diselenggarakan di Masjid Nurus Salam, Kemenko PMK, Jakarta. Dalam Sambutan tersebut Sesmenko PMK mengajak umat Islam dan khususnya jajaran pegawai Kemenko PMK untuk selalu mensyukuri apa yang ada ini, diantaranya fasilitas yang memadai sehingga dalam bekerja menjadi nyaman termasuk dalam beribadah, baik beribadah formal maupun beribadah sosial.

Sedangkan penceramah pada peringatan Mauilid Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh al ustadz Drs. Cecep Chairul Anwar, M. Ag.(fik/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 08, 2015

Jakarta, 8 Januari  - Tim dari Kementerian Agama pekan depan terbang ke Jeddah guna menemui Menteri Urusan Haji Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil mengatakan Kementerian Agama akan melobi Arab Saudi untuk mengembalikan kuota haji sebanyak 211 ribu setiap tahunnya. Hal itu dilakukan untuk mempertipis daftar tunggu calon jamaah haji mulai tahun ini.
"Kami akan meminta kerajaan Arab Saudi untuk kembali menambah kuota," kata Abdul Djamil, Kamis, 8 Januari 2015.
Menurut Abdul Djamil, seperti dilansir laman Tempo.Co., tahun lalu Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penetapan Kuota Haji 1435H/2014M menyebutkan jumlah haji Indonesia sebanyak 168.800 orang. Kuota itu untuk haji reguler sebanyak 155.200 orang dan kuota haji khusus 13.600 orang.
Ditemui seusai menghadiri rapat evaluasi penyelenggaraan haji 2014 Sumatera Selatan di Palembang, Abdul Djamil menambahkan keberangkatan ke Jeddah akan dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 14 Januari ini. Pertemuan itu akan diteruskan dengan penandatanganan kesepahaman bersama antara Indonesia dan Arab Saudi tentang jumlah jemaah haji yang dapat diberangkatkan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan Hambali mengatakan sudah semestinya Arab Saudi mengembalikan kuota haji Indonesia seperti sediakala. Pasalnya pengurangan tersebut akan berdampak semakin tingginya daftar tunggu jamaah haji asal Sumsel. "Kami di daerah akan sangat mendukung pak menteri yang akan meminta tambahan kuota," kata Hambali.(Tc/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 08, 2015

Jakarta, 8 Januari  - Anggapan bahwa upacara agama Hindu di Bali mempengaruhi kemiskinan, mendapat respons serius dari Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menggelar dialog terbuka di Museum Rakyat Bali atau lebih dikenal dengan Museum Bajrasandi. Acara ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat dan instansi pemerintahan.
"Tidak ada miskin karena upacara agama. Sudah ada solusi, contohnya ngaben (upacara pembakaran jenazah) sudah ada sistem yang sederhana, bisa ngaben massal, ngaben paketan dan lainnya. Upacara agama bisa dilakukan sederhana dengan tidak meninggalkan makna dan prosesi upacara tersebut," kata Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, saat memberikan paparan acara dialog, Denpasar, Bali, Kamis (8/1/2015).
Anggapan masyarakat terkait upacara agama yang mempengaruhi kemiskinan di Bali, juga merujuk kepada data akhir tahun BPS Bali yang menyatakan, upacara keagamaan di Bali menjadi urutan kedua penyumbang inflasi.
Apalagi, Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali seperti dilansir laman Kompas.com, juga sempat mengungkap data yang sama. Dialog berjalan komunikatif, karena yang hadir adalah mereka yang memiliki pemahanan sama mengenai upacara keagamaan.
Seperti halnya Gubernur Pastika yang menanggapi persoalan ini. "Sejatinya bukan upacara agama yang menjadi indikator kemiskinan, justru orang-orang yang menggelar upacara itulah yang membuat upacara agama itu 'mahal', yang dikemas 'jor-joran' agar terkesan mewah dan hebat. Seharusnya upacara agama dilakukan sesuai dengan kemampuan yang bisa disederhanakan," kata Gubernur Pastika.
Sementara berdasarkan data BPS yang dikeluarkan Januari 2015, daftar komoditas yang memberikan pengaruh besar pada kemiskinan pada September 2014 lalu, komoditas yang bukan makanan yaitu upacara agama atau adat lainnya menduduki urutan kedua dengan perincian di kota 3,83 persen dan di desa 2,99 persen.
Sementara yang menduduki urutan pertama adalah perumahan mencapai 10,75 persen di kota dan 9,99 persen di desa. Pada kesimpulannya dalam dialog ini bahwa upacara agama bisa disederhanakan agar tidak dianggap sebagai salah satu pemicu kemiskinan. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 08, 2015

Jakarta, 8 Januari  - Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dan laporan dari sejumlah guru atau kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di beberapa daerah terkait upaya 'pemaksaan' terhadap penerapan Kurikulum 2013 (K13).

"'Paksaan' tersebut dilakukan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) setempat agar sekolah-sekolah di bawah otoritasnya tetap menerapkan K13 meskipun Kadisdik mengetahui bahwa tidak semua sekolah siap atau layak menerapkan kurikulum tersebut," kata Budi dalam keterangan persnya, Rabu (7/1/2015).

Budi seperti dilansir laman Tribun News, menjelaskan, modus yang sering digunakan adalah dengan mengumpulkan para kepala sekolah yang rata-rata pada akhir Desember 2014, dikemas dalam bentuk semacam 'pengarahan' akan pentingnya penerapan K13. Dengan begitu, pada akhirnya, para kepala sekolah di wilayah tersebut merasa takut untuk tidak mengajukan penerapan K13.

"Praktik semacam itu cenderung sebagai upaya pemaksaan dari Kadisdik untuk menerapkan K13 di lingkungannya," ujarnya.

Langkah tersebut dinilai tidak fair dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Anies Baswedan No: 179342/MPK/KR/2014 tertanggal 5 Desember 2014 yang pada butir pertama tercetak jelas bahwa bagi sekolah-sekolah yang baru menerapkan K13 selama satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015, maka sekolah-sekolah tersebut supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006," tuturnya.

Menteri Anies Baswedan juga pernah menegaskan bahwa pengecualian tetap dimungkinkan bagi sekolah-sekolah tertentu untuk menerapkan K13 hanya setelah diverifikasi oleh kementerian untuk dinilai kelayakan dan kemampuannya, baik dari sisi kesiapan guru, buku cetak atau sarana dan prasana lainnya.

"Jadi, penerapan K13 berbasis pada kapasitas dan kelayakan masing-masing sekolah," tandasnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah pada Senin (5/1/2015) lalu kembali melakukan strategi outreach dengan melakukan kunjungan kekerabatan profesional dengan pihak otoritas Kerajaan Arab Saudi.
Staf Teknis Haji I KUH Ahmad Dumyathi Bashori dan jajarannya juga melakukan kunjungan penting ke Kantor Pusat Maskapai Saudia Airlines di Jeddah dengan agenda melakukan penjajakan dalam peningkatan layanan pemulangan Jemaah Haji Indonesia.
Dalam tematik kunjungan tersebut Pemerintah Indonesia meminta pemulangan jemaah haji saat musim haji Tahun 1436H dilakukan dengan skema melalui Jeddah 50 persen dan dari Madinah 50 persen.
Kunjungan yang diterima langsung Kepala Pengembangan Marketing Hajj dan Umrah Maskapai Saudia Airlines Samir Khayyat menyatakan siap memenuhi permintaan Pemerintah Indonesia terkait dengan skema tersebut.
"Secara prinsip kami siap dengan permintaan pemulangan 50 persen dari Jeddah dan 50 persen Madinah," kata Samir Khayyat dikutip Tribun dari laman Kementerian Agama RI, Rabu (7/1/2015).
Selanjutnya Samir meminta agar jadwal pemulangan pada musim haji Tahun 1436H ini tidak dilakukan pada siang hari antara Pukul 11.00-13.00 Waktu Arab Saudi, karena matahari sedang panas sekali.
"Usahakan jadwalnya pada jam sebelum jam itu atau setelahnya agar panas tidak berpengaruh banyak pada proses take-off," kata Khayyath.(Tn/Gs).

Oleh humas on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, kementerian yang dipimpinnya kini tengah mempersiapkan regulasi Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) karena UU Nomor 34 Tahun 2014 menegaskan badan tersebut sudah harus terbentuk.
"Jadi, sekarang tinggal waktunya delapan bulan waktu ke depan sejak UU tersebut disahkan di DPR RI," kata Lukman pada malam tasyakuran Kementerian Agama ke-69 di Gedung H. Rasjidi Kemenag, Jakarta, Selasa (6/1/2015) malam.
Malam tasyakuran seperti dilansir laman Antaranews, berlangsung meriah dengan dihadiri mantan Menteri Agama Prof. Dr. Quraish Shihab (16-03-1998 sampai 21-05-1998), Prof. M. Malik Fajar, M.Sc (21-05-1998-23-10-1999, Muh. Maftuh Basyuni SH (20-10-2004-22-10-2009).
Kementerian Agama, lanjut dia, secepatnya akan membuat Peraturan Pemerintah (PP), selanjutnya membentuk tim panitia seleksi untuk mengisi badan tersebut.
Semua itu secepatnya dilakukan mengingat penyelenggaraan ibadah haji ke depan diharapkan semakin baik. Kemenag ke depan tak lagi mengelola keuangan haji tetapi sebagai penyelenggara ibadah haji. Pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemisahannya akan semakin jelas, katanya.
"Struktur, kelembagaan dan susunan dewan komisaris termasuk dewan pengawasnya sudah harus terbentuk. Sesuai amanat dari UU itu," katanya.
Sementara itu, Sekjen Kemenag Nur Syam sebelumnya menyebutkan, akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp73,79 triliun. Pada 2022 bisa mencapai sekitar 147,67 triliun. Dana tersebut harus dikelola dengan baik.
"Kini, pisahkan saja, dalam satu wadah di luar Kemenag. Kemenag sebagai penyelenggara ibadah haji dan di luar itu ada badan pengelola dana haji, yaitu BPKH," katanya.
"Jadi, ini menurut saya, UU ini memiliki kekuatan yang sangat strategis luar biasa. Kewenangan Kemenag, sebagai institusi penyelenggara haji tidak tergeser," ia menyatakan.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari  - Ratusan jamaah umrah asal Indonesia telantar di bandara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, setelah maskapai Etihad Airways tidak kunjung memberangkatkan rombongan tersebut ke Jeddah.
Sebagaimana diutarakan oleh Beny yang menjadi salah satu anggota rombongan tersebut kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2015). Kejadian bermula saat rombongan umrah itu dijadwalkan berangkat dari Jakarta tanggal 2 Januari 2015 pukul 17.25 WIB dengan maskapai Etihad. Namun penerbangan delay dan baru terbang kurang lebih pukul 22.00 WIB.
Rombongan tiba di Abu Dhabi pada Sabtu dini hari (3/1/2014) sekitar pukul 05.00 waktu setempat, dan dijadwalkan terbang lagi ke Jeddah sekitar pukul 08.15. "Kondisi pagi itu berkabut sehingga penerbangan di-delay pukul 11.30 dengan alasan kabut. Pukul 11.30, lagi-lagi Etihad mengumumkan delay dan dijanjikan terbang pukul 16.00," ujarnya.
Kembali, Etihad menunda keberangkatan dan diumumkan para rombongan terbang pukul 22.00 waktu Abu Dhabi. Namun, penerbangan terus ditunda dan dijanjikan terbang pada Minggu (4/1/2015) pukul 01.00 dini hari, kemudian diumumkan lagi mundur pukul  04.00 dini hari dan terakhir dijanjikan Minggu pukul 23.00 waktu Abu Dhabi.
"Kondisi selama delay sungguh memprihatinkan seperti informasi yang tidak jelas mengenai jadwal dan pihak Etihad tidak menyediakan tempat istirahat atau penginapan. Bahkan kami sudah meminta kepada pihak Etihad, dan dengan tegas (mereka) mengatakan tidak disediakan," lanjut Benny.
Menurut dia, kondisi jamaah Indonesia yang telantar itu sungguh memprihatinkan. Sebagian masih berseragam batik dan berbaju ihram. Mereka telantar di kursi-kursi dan lantai yang dingin.
"Beberapa ada yang mendapat selimut tetapi sebagian besar tidak dapat dan tidak tahu ke mana meminta," kata Benny.
Hingga berita ini diturunkan, Kompas.com belum berhasil mengonfirmasi pihak Etihad.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari - Kasus dugaan pungli bermodus mutasi sekolah di SMAN 15 Surabaya bukan satu-satunya di Surabaya.

Beberapa sekolah seperti dilansir laman Tribun News, diduga melakukan modus serupa. Hal ini disampaikan anggota komisi D DPRD Surabaya.

Pasca terkuaknya kasus dugaan pungli di SMAN 15 politisi  ini dilapori sejumlah wali murid yang mengalami hal serupa. Salah satunya tokoh publik di Surabaya.

"Tokoh ini juga dikenai biaya cukup besar saat memutasi siswanya di salah satu SMAN kompleks," terang Baktiono.

Oleh humas on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari – Lulusan lembaga pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes) kini bisa melanjutkan ke pendidikan formal, seperti perguruan tinggi tanpa ada ujian penyetaraan.

Hal ini dimungkinkan setelah terbit Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.

Oleh humas on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari  - Dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Monumen Nasional, Sabtu (3/1/2015), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan umat Muslim untuk menghormati penganut agama lain. Ia pun mengingatkan umat Muslim untuk memperbaiki akhlak dengan mencontoh Nabi Muhammad.

Oleh humas on January 03, 2015

Jakarta, 3 Januari  – Nabi Muhammad SAW datang ke dunia mmebawa perubahan bagi dunia dan seluruh alam semesta kata Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Hal itu dilakukan salah satunya dengan membangun ahlak yang kokoh diantara umat Islam pada masa awal.

Oleh humas on January 03, 2015

Jakarta, 3 Januari - Presiden Joko Widodo menegaskan dengan meneladani sifat Nabi Muhammad SAW maka bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju dan sejahtera.
"Kalau kita bisa meneladani beliau dalam gaya hidup sehari-hari, saya yakin Indonesia bisa menjadi negara besar, makmur dan sejahtera," kata Presiden dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, Jumat (2/1/2014) malam.
 

Oleh humas on January 03, 2015

Jakarta, 3 Januari  - Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta menilai masing-masing sekolah seharusnya bisa menerapkan dua muatan model kurikulum yakni kurikulum 2013 dan 2006 secara bersamaan untuk menghindari kesenjangan kualitas pendidikan.
"Pada masa evaluasi kurikulum 2013, seharusnya sekolah yang memilih menggunakan kurikulum 2006 tetap berinisiatif menggunakan substansi kurikulum 2013," kata Ketua Dewan Pendidikan DIY, Wuryadi di Yogyakarta, Jumat(2/1/2014).

Oleh humas on January 02, 2015

Jakarta, 2 Januari  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, orangtua menjadi penentu sukses tidaknya anak, namun jika bicara kesiapan orangtua dalam mendidik anaknya tentu saja paling tidak siap.
"Orangtua paling tidak siap jika berbicara pendidikan anaknya," kata Anies Baswedan pada Dzikir Nasional yang ke-13 di Masjiod At Tin Jakarta Timur, Kamis (1/1/2015) malam. 

Hadir pada acara tersebut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, mantan Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi, AM Fatwa, KH Yusuf Mansur, Muzamil Basyuni, Wakil Ketua 1 Pelaksana Harian Masjid At-Tin,HM. Sutria Tubagus dan sejumlah tokoh agama lainnya.
Ribuan umat Muslim memenuhi masjid At Tin sejak shalat magrib. Acara dzikir dimulai usai shalat Isya. Sebelum acara dibuka, acara diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al Quran.
Mendikbud, seperti dilansir laman Antara News, mengatakan, pendidikan bagi seorang anak tidak sekedar melahirkan kepandaian. Tetapi muaranya adalah menghasilkan anak berakhlak mulia. Untuk mencapai anak yang berakhlak mulia itu tidak melulu harus lewat lisan, tulisan tetapi lebih penting adalah melalui keteladanan orangtua.
Mendikbud menyebut contoh barang dan peralatan bawaan jemaah masjid At Tin yang diminta oleh panitia penyelenggara agar ditempatkan di muka atau di hadapan jemaah. Maksudnya, agar barang bawaan jemaah tidak diambil atau berpindah tangan kepada pihak yang tak bertanggung jawab. Dengan kata lain, untuk menghindari copet.
Mengapa hal itu sampai diumumkan. Tidak lain karena ketidakjujuran dan merosotnya ahlak belakangan ini sudah menjadi keprihatinan berbagai pihak. Dan, dalam acara dzikir nasional yang dikaitkan pula dengan pergantian tahun baru, menurutn dia, sudah sepantasnya semua pihak melakukan perenungan, introspeksi atau melakukan koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan diri sendiri. Mawas diri sangat diperlukan. Untuk itu, kembali pada pendidikan yang menjadi peranan.
"Sudahkah kita menghasilkan anak terdidik. Berakhlak mulia dan jujur," tanya Mendikbud.
Mendidik anak berakhlak mulia, khususnya yang berkaitan erat dengan kejujujran, menurut dia, tidak dibutuhkan terori yang muluk atau rumit. Conth yang simpel, jika anak pada saat puasa di bulan Ramadhan bermain bola kemudian kembali ke rumah minta minum pada orangtuanya. Orangtua harus memposisikan bersikap bijak. Dengan mengatakan, misalnya, boleh minum namun pada puasan hari berikutnya diingatkan anak bersangkutan tak lagi bermain bola.
Anak yang terus terang minta izin minum tadi, menurut Anies, menunjukan diri sebagai orang jujur. Hal itu harus diapresiasi. Padahal, jika si anak mau minum tanpa minta izin orangtua pun bisa dilakukan saat itu juga.
"Jika saja setiap rumah sudah menghasilkan anak jujur, ke depan, bangsa Indonesia akan jujur dimana pun bermukim. Negeri ini bisa melahirkan orang jujur," tegas mendikbud.
Terkait dengan dzikir nasional, ia berharap dapat mengubah kebiasaan orang yang menyambut tahun baru dengan hura-hura, dan diganti dengan aktivitas bernuansan Islami.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 02, 2015

Jakarta, 2 Januari   – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam menyambut tahun baru, yaitu dengan menggelar acara zikir bersama dan menghindari cara-cara berhura-hura atau kegiatan lain yang tidak membawa manfaat.

Acara zikir menyambut pergantian tahun 2014 ke 2015 yang digelar di Masjid Agung At Tin Jakarta, Timur, pada Rabu (31/12/2014) malam, menurut Menteri Agama seperti dirilis laman Antara news, merupakan kreativitas dan kemudian menjadi tradisi yang harus dijaga keberlansungannya.

“Ini merupakan kegiatan khas Indonesia yang di negara lain tak dimiliki,” kata Menag ketika memberi sambutan pada Zikir Nasional yang ke-13.

Hadir pada acara tersebut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, mantan Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi, AM Fatwa, KH Yusuf Mansur, Muzamil Basyuni, Wakil Ketua 1 Pelaksana Harian Masjid At-Tin, HM. Sutria Tubagus dan sejumlah tokoh agama lainnya. Ribuan umat Muslim memenuhi masjid At Tin sejak shalat magrib, sementara acara zikir dimulai usai shalat Isya.

Menteri Agama Lukman Hakim mengingatkan umat Islam bahwa negara bisa berdiri kokoh dan rakyatnya dapat meraih kesejahteraan dan keadilan jika dua kelompok besar di negara bersangkutan rukun. Kedua kelompok itu adalah ulama dan umara. Ia mengatakan bahwa hal itu ada di Indonesia. Terlebih lagi pada acara zikir nasional yang momentumnya dikaitkan dengan pergantian tahun. Tentu saja di acara tersebut ada dimensi personal, nasional dan sosial.

Zikir, menurut Menag, adalah perintah agama. Semua pihak dituntut untuk melakukan persiapan menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Persiapan itu dapat dilakukan melalui dzikir, mengingat Allah sebagai pencipta semua mahluk alam semesta ini. “Jadi, zikir tak sekedar mengingat Allah, juga ingat kepada mahluk-mahluk-Nya,” ia menjelaskan.

Manusia sebagai “hamba” yang diciptakan Allah semata-mata untuk mengingat dan mengabdi kepada Allah. Namun, manusia juga sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia dapat mengatur bumi seisinya semata-mata juga untuk mengabdi kepada Allah. “Fungsi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah jangan dipertentangkan. Keduanya diarahkan untuk mengabdi kepada Allah,” katanya.

Zikir Nasional dapat dimaknai sebagai ajang muhasabah, melakukan refleksi apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan apa yang perlu dilakukan pada masa mendatang. Yang sudah baik ditingkatkan, dan yang buruk di masa lalu harus ditinggalkan, demikian Menag.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 01, 2015

Jakarta, 1 Januari - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, seperti dilansir laman Possore, siap mengoptimalkan Ujian Nasional (UN) dari segi manfaat. Hasil UN nantinya dapat dimanfaatkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyarawah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

“UN juga mulai digunakan sebagai rujukan bagi anak Indonesia yang ingin mendaftar ke sekolah di luar negeri,” tegasnya pada rapat koordinasi UN dengan perwakilan dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia di Kemdikbud, Rabu (31/12/2014).

Pages

Subscribe to RSS - Agama