Agama

Oleh humas on August 11, 2015

Jakarta (11/08)--- Menko PMK, Puan Maharani hari ini memimpin langsung Rapat Koordinasi tingkat Menteri tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1436 H/2015 M di ruang rapat utama lt.7 kantor Kemenko PMK, Jakarta. Rakor kali ini digelar untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2015 yang lebih baik, profesional, tertib, dan lancar. Selain itu, memastikan juga kesiapan layanan kesehatan para calon jamaah haji (calhaj) sejak dari tanah air, selama pelaksanaan haji hingga kembali ke tanah air lagi.

Oleh humas on August 02, 2015

Jombang,(01/08)- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani bersama Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (kanan), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan (kiri) saat menghadiri acara pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di alun-alun Kabupaten Jombang, Jawa Timur Sabtu malam (1/8).(Humas)

Oleh humas on July 08, 2015

Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK (kiri) selaku Ketua Umum Panjatapnas-Pospenas, didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Prof. Dr. Nur Syam, M.Si dan Moderator, sedang menjadi Narasumber memberikan arahan pada acara Rapat Koordinasi Persiapan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS), di Hotel Horison Bekasi Jawa Barat tanggal 7 Juli 2015.

 

Oleh humas on June 29, 2015

Jakarta, 29 Juni 2015 – Rapat Koordinasi Teknis (rakornis) terkait  persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 2015 dilaksanakan di Kantor Teknis Urusan Haji (KUH) Jedah pada Minggu 28 Juni 2015.

Oleh humas on June 26, 2015

Jakarta, 26 Juni – Menko PMK Puan Maharani (keempat kiri) foto bersama usai menerima Pengurus Dewan Pengurus Nasional Generasi Muda Mesjid Indonesia (DPN GEMA-MI), Jumat, 26/6/2015 di ruang rapat menko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Dalam pertemuan tersebut DPN GEMA-MI akan menyelenggarakan acara rutin tahunan berupa Kegiatan Takbir Akbar nasional 1436H/2015 M yang dirangkai dengan kegiatan bazar Pasar Murah dan Bantuan Sosial yang mengambil tempat di Lapangan banteng dan Lapangan  Monas selama seminggu dan ditutup Takbir Akbar Nasional.

Oleh humas on June 19, 2015

Jakarta, 19 Juni 2015 - Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama, Prof. Dr. HR. Agus Sartono memimpin rapat persiapan kegiatan safari ramadhan Menko PMK tahun 2015. Rapat tersebut turut dihadiri pula oleh Staf Khusus Menko PMK, Herujito dan pihak-pihak terkait lainnya. (humas/dwi)

Oleh humas on May 21, 2015

Malang, 21 Mei 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memberikan kata pengantar sebelum acara penyerahaan Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Coban Talun Desa Tulung Rejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Oleh humas on May 20, 2015

Ende (20/05) -- Menko PMK Puan Maharani didampingi Menpora Imam Nachrawi memberikan bantuan pribadi kepada Masjid Besar Ar Rabithah dan Keuskupan Ende di halaman Masjid Besar Ar Rabithah, pada sela-sela kunjungan kerja ke Ende dalam rangka Upacara Hari Kebangkitan Nasional dan Peninjauan Ekspedisi NKRI 2015. (fik)

Oleh humas on May 20, 2015

Jakarta, 20 Mei, - Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Prof.Dr.R.Agus Sartono, MBA., (kiri) memimpin rapat koordinasi (Rakor) teknis tingkat Eselon I dalam rangka penyiapan bahan Pertemuan Indonesia Tiongkok mengenai High-Level to People Exchinange Mechanism. Rakor ini berlangsung, Rabu, 20/5/2015 bertempat di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Oleh humas on May 19, 2015

Jakarta, 19 Mei 2015 - Deputi Bidang Pendidikan dan Agama, Prof Dr. Agus Sartono, MBA, mendampingi Menteri Agama Lukman Hakim saat Launching Bidang Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pondok Pesantren, Sail Tomini 2015, yang diselenggarakan di Hotel Mercure Palu, Senin (18/05). (ist)

Oleh humas on May 13, 2015

Jakarta, 13 Mei – Asdep Urusan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama , Iwan Eka (ketiga kiri) mewakili Deputi Menko Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama memimpin Rapat Koordinasi tentang hasil pelaksanaan Inpres No.3 Tahun 2014 yang terkait penghimpunan Zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Rabu , 13/5/2015 di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.(Gs).

Oleh humas on April 28, 2015

Senin (27/04) Asisten Deputi Urusan Bimbingan Umat Beragama,Pendidikan agama dan Keagamaan (BUPAK) pada Deputi Empat telah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 2015 di Kantor Kementerian koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) yang di pimpimpin oleh Drs. H. Sahlan. MSI.

Oleh humas on April 20, 2015

Jakarta, 20 April 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi (Rakor) tingkat menteri tentang Penyiapan Penyaluran dan Peluncuran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Oleh humas on April 14, 2015

Jakarta, 14 April, - Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Prof.Dr.R.Agus Sartono, MBA.,(ketiga kanan) memimpin Focus Group Discussion (FGD) tentang Penguatan Perguruan Tinggi (PT) Keagamaan, Selasa (14/4/2015) di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Oleh humas on March 20, 2015

Jakarta, 20 Maret - Salah satu program strategis Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun. Program Indonesia Pintar yang ditandai dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program  untuk menjangkau anak usia sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Deputi menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Prof.Dr. R.Agus Sartono, MBA. Rakor tersebut berlangsung Rabu, (18/3/2015) di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. yang dihadiri oleh Dirjen Dikdas Kemdikbud, Dirjen Linjamsos Kemsos, Sesditjen Dikmen Kemdikbud, Direktur Pembinaan SD Kemdikbud, Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud, Direktur Madrasah Kemenag, Asdep Dikdas, PAUD, dan Dikmas Kemenko PMK, Asdep Dikmenti Kemenko PMK, wakil dari TNP2K, dan wakil dari Ditjen Bimas Katholik dan Kristen Kemenag, serta para pejabat dari K/L terkait.

Seluruh pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki anak usia 6 – 21 tahun, akan mendapatkan KIP untuk masing-masing anak. Termasuk didalamnya anak-anak jalanan yang tidak bersekolah, anak-anak di panti asuhan, Different Abilities People (Difable). KIP juga berlaku bagi para santri – usia sekolah– yang belajar di “pesantren salafiyah”.
KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk mendapatkan layanan pendidikan formal dan pendidikan non formal (termasuk kursus). Pemerintah menyiapkan KIP bagi 20,3 juta anak usia 6 – 21 tahun.
KIP sebagai bentuk jaminan bagi anak usia sekolah agar dapat menyelesaikan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA). Hal ini penting mengingat struktur tenaga kerja Indonesia tahun 2013, 65% hanya berpendidikan SMP/MTs.
Bagaimana Indonesia bersaing dengan negara lain jika struktur ketenagakerjaan masih seperti itu? Anak-anak pemegang KIP akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp450.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SD/MI; Rp750.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SMP/MTs; dan sebesar Rp1.000.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SMA/SMK/MA. Berkenaan dengan persiapan penyaluran Kartu Indonesia Pintar tahun 2015 tersebut,

Pencetakan KIP Kemdikbud dan KIP Kemenag akan dilelang di LKPP bersama-sama dengan KKS Kemensos oleh sebab itu perlu dikoordinasikan dan didorong percepatan pencetakannya. Penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar 2015,  Kemdikbud pada tahap pertama akan ditujukan kepada 6,2 juta siswa yang orangtuanya telah memiliki KPS, sedangkan penyaluran Program Indonesia Pintar di Kemenag akan ditujukan  kepada 800 ribu siswa yang orangtuanya telah memiliki KPS.

Sosialisasi Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan mengirimkan bahan sosialisasi via e-mail ke semua sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, termasuk ke madrasah, pesantren, dan Kantor Kemenag Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Sementara itu, pemerintah daerah juga diharapkan berperan di dalam Program Indonesia Pintar, baik dalam pendataannya maupun sosialisasinya,  agar anak usia 6 – 21 tahun yang memperoleh manfaat Program Indonesia Pintar betul-betul  anak yang berhak mendapatkannya. ( femmy/Gs)

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on March 19, 2015

Jakarta-19 Maret- Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA (keempat kiri) memimpin rapat koordinasi Persiapan Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) 2015 , Rabu (18/3/2015) di ruang Rapat Gedung Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh Dirjen Dikdas Kemdikbud, Dirjen Linjamsos Kemsos, Sesditjen Dikmen Kemdikbud, Direktur Pembinaan SD Kemdikbud, Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud, Direktur Madrasah Kemenag, Asdep Dikdas, PAUD, dan Dikmas Kemenko PMK, Asdep Dikmenti Kemenko PMK, wakil dari TNP2K, dan wakil dari Ditjen Bimas Katholik dan Kristen Kemenag.(Ist/Gs).

Salah satu program strategis Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun. Program Indonesia Pintar yang ditandai dengan Kartu Indonesia Pintar adalah program  untuk menjangkau anak usia sekolah.
Seluruh pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki anak usia 6 – 21 tahun, akan mendapatkan KIP untuk masing-masing anak. Termasuk didalamnya anak-anak jalanan yang tidak bersekolah, anak-anak di panti asuhan, Different Abilities People (Difable). KIP juga berlaku bagi para santri – usia sekolah– yang belajar di “pesantren salafiyah”.
KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk mendapatkan layanan pendidikan formal dan pendidikan non formal (termasuk kursus). Pemerintah menyiapkan KIP bagi 20,3 juta anak usia 6 – 21 tahun.
KIP sebagai bentuk jaminan bagi anak usia sekolah agar dapat menyelesaikan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA). Hal ini penting mengingat struktur tenaga kerja Indonesia tahun 2013, 65% hanya berpendidikan SMP/MTs.
Bagaimana Indonesia bersaing dengan negara lain jika struktur ketenagakerjaan masih seperti itu? Anak-anak pemegang KIP akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp450.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SD/MI; Rp750.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SMP/MTs; dan sebesar Rp1.000.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SMA/SMK/MA. Berkenaan dengan persiapan penyaluran Kartu Indonesia Pintar tahun 2016, Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada hari rabu tanggal 18 Maret 2015 yang dihadiri oleh Dirjen Dikdas Kemdikbud, Dirjen Linjamsos Kemsos, Sesditjen Dikmen Kemdikbud, Direktur Pembinaan SD Kemdikbud, Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud, Direktur Madrasah Kemenag, Asdep Dikdas, PAUD, dan Dikmas Kemenko PMK, Asdep Dikmenti Kemenko PMK, wakil dari TNP2K, dan wakil dari Ditjen Bimas Katholik dan Kristen Kemenag. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Prof. Dr. H.R. Agus Sartono.
Pencetakan KIP Kemdikbud dan KIP Kemenag akan dilelang di LKPP bersama-sama dengan KKS Kemensos oleh sebab itu perlu dikoordinasikan dan didorong percepatan pencetakannya. Penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar 2015  Kemdikbud pada tahap pertama akan ditujukan kepada 6,2 juta siswa yang orangtuanya telah memiliki KPS, sedangkan penyaluran Program Indonesia Pintar di Kemenag akan ditujukan  kepada 800 ribu siswa yang orangtuanya telah memiliki KPS. Sosialisasi Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan mengirimkan bahan sosialisasi via e-mail ke semua sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, termasuk ke madrasah, pesantren, dan Kantor Kemenag Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sementara itu, pemerintah daerah juga diharapkan berperan di dalam Program Indonesia Pintar, baik dalam pendataannya maupun sosialisasinya,  agar anak usia 6 – 21 tahun yang memperoleh manfaat Program Indonesia Pintar betul-betul  anak yang berhak mendapatkannya. ( femmy/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on March 10, 2015

Jakarta, 10 Maret 2015 - Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusian dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Prof. Agus Sartono memimpin rapat koordinasi pemberdayaan ekonomi umat pondok pesantren dalam rangka mendukung Sail Tomini 2015 dan terkait bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi umat melalui pondok pesantren dan koperasi pondok pesantren (PEP) pada selasa 10/03/2015 di ruang rapat Lt. 5 Kemenko PMK.

 

Oleh humas on February 23, 2015

Jakarta, 23 Februari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menghadiri perayaan Imlek tahun 2566 Kongzili yang diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) pada Seni sore (23/2/2015). Dalam perayaan tersebut hadir pula Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin beserta istri, anggota Dewan Pertimbangan Preseiden (Wantimpres) Jimly Assidiqi, dan Deputi Menko PMK bidang Pendidikan dan Agama Agus Sartono. (deni/kristian)

Oleh humas on February 23, 2015

Jakarta, 23 Februari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memberikan kuliah umum pada kegiatan Penulisan Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Jakarta, Senin (23/02/2015). Tampak hadir dalam acara tersebut anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Malik Fajar, dan Ketua Umum DPP IMM Beni Pramula.

Oleh humas on January 20, 2015

Jakarta, 20 Januari - Sebagai tindak lanjut digelarnya Rapat Pimpinan (Rapim) dilingkup Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terkait Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK pada hari ini (Selasa, 20/01/2015) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan merdeka Barat No.3, Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh berbagai Kementerian dan Lembaga di bawah Kemenko PMK.

            Rakor yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi , Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Rakor kali ini membahas berbagai hal terkait bidang PMK. Diantaranya tentang persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, keberlanjutan program Raskin, penyelenggaraan ibadah haji dan rencana pembangunan techno park dan science park.

            Dalam arahannya, Menko PMK menyebut bahwa Rakor ini termasuk Rakor Utama di Kemenko PMK. Pihaknya harus mensinergikan dan mengkoordinasikan program-program berbagai Kementerian/ Lembaga di bawahnya agar bisa berjalan dengan baik. Apalagi dengan akan berlangsungnya Asian Games pada tahun 2018. “Bapak Presiden sudah mengarahkan agar penyelenggaraan Asian Games dilakukan dengan baik. Karena itu perlu dilakukan persiapan dan langkah-langkah yang strategis untuk menuju Asian Games (AG)2018,” ujar Menko PMK. Seperti diketahui, pemerintah telah mempersiapkan Provinsi Sumsel, Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam penyelenggaraan AG 2018. Pemerintah dengan koordinasi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) juga tengah mempertimbangkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di AG 2018., Berkaitan  dengan pelatih ,gizi,dan tempat pelatihan atlit, Menko bidang PMK Puan Maharani Kepada Menpora  mengharapkan agar dapat dikontrol kualitas dan fasilitas yang menunjang prestasi olahraga  ,terutama persiapan Asean Games  dapat memilih cabang olah raga prioritas yang diunggulkan sehingga dapat maksimal meraih prestasi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan pelatih terbaik , gizi  atlet yang baik  dan tempat pelatihan yang emmadai .  Menko PMK juga meminta kepada semua K/L terkait untuk mendukung  Asean  Games 2018 ,karena ini merupakan agenda  Nasional yang menjadi tanggung ajwab kita semua  untuk mencapai sukses dan prestasi bersama .

            Sementara itu terkait penyelenggaraan Ibadah Haji, Rakor membahas tentang kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang memotong 20 persen dari kuota haji nasional kepada setiap Negara. Atas dasar itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan rencana pemotongan jumlah kuota haji tersebut. Pada kesempatan ini pula sempat dibahas tentang pemondokan calon haji, serta kesehatan calon haji. Kesehatan calon haji menjadi perhatian serius pemerintah mengingat para calon haji Indonesia usianya termasuk tua.  

            Pada kesempatan ini Menko PMK mengapresiasi Check List Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji yang dilakukan pada tahun 2014 lalu. Dengan Check List Monev menurut Menko PMK, kegiatan rapat tidak akan bertele-tele. “Kita akan tahu kerjaan apa yang harus ditangani oleh Kementerian terkait. Kedepan, saya berharap setiap K/L bisa menampilkan Chec List semacam ini di setiap kegiatan rapat,” tegas Menko PMK.

            Rakor kali ini juga menyinggung pelaksanaan Raskin. Menurut Menko PMK, pemerintah tetap melanjutkan Raskin hingga akhir tahun ini (2015). Pemerintah juga mewacanakan pada tahun 2016 nanti, Raskin akan digantikan dengan program lain semisal e-money. Tadinya pemerintah berencana menghapuskan program Raskin pada tahun 2015, namun untuk menjaga stabilitas harga, hal itu urung dilakukan. Program pemerintah sebelumnya yang juga diperpanjang adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Berbeda dengan Raskin yang sampai akhir tahun 2015, program PNPM rencananya hanya sampai bulan April 2015. Adapun program pemberdayaan kini akan dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

            Tentang rencana pembangunan Science Park dan Techno Park, Menko PMK meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk segera berkoordinasi, khususnya untuk memilih lokasi yang strategis. Dengan lokasi yang strategis, hal itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.(Humas).

 

 

 

 

 

File Pendukung: 

Oleh humas on January 20, 2015

Jakarta, 20 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tiga kiri) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Selasa (20/01/2015) pagi diKemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Rakor Paripurna tersebut membahas diantaranya mengenai Pelaksanaan subsidi beras bagi Masyarakat berpendapatan rendah (raskin), Persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, Persiapan Penyelenggaraan Haji. (foto:olle)

 

 

 

 

Oleh humas on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, berharap akhir Januari 2015 ini permasalahan Warga Negara Indonesia Overstay (WNIO) atau Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB),dapat diselesaikan secara tuntas. Permasalahan ini setiap tahunnya terus saja meningkat. Karenanya, perlu segera diselesaikan oleh semua pihak, tidak saja Pemerintah tetapi juga Instansi terkait.

“Jumlah WNIO/TKIB tiap tahunnya cukup fluktuatif. Adanya kebijakan tertentu pada waktu tertentu, misalnya Amnesti atau Pemutihan dari negara sehingga pada saat itu jumlah WNIO/TKIB membengkak,” kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, pada Rakor Tingkat Menteri tentang Pemulangan dan Pemberdayaan WNIO/TKIB di kantor Kemenko PMK, Selasa (13/1/2015).

Tampak hadir dalam rakor itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, Kepala BPN2TKI, Nusron Wahid, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seperti yang dilansir laman Possore, pemerintah akan segera memulangkan WNIO/TKIB yang berada di luar negeri. Diharapkan pada Januari 2015 ini permasalahan TKI ilegal segera selesai. Pemerintah hingga kini terus mendata validasi jumlah TKIB, sekaligus menyiapkan penganggaran.

“Sejauh ini jumlah WNIO/TKIB yang berada di Malaysia sebanyak 1.250.000 orang , di Arab Saudi 588.075 orang dan negara lain 32.073 orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memulangkan selama tahun 2014 WNIO dari Arab Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang,” paparnya.

Untuk menyelesaikan pemulangan dan pemberdayaan WNIO serta TKI bermasalah, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi koordinator kementerian terkait, di antaranya kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, BNP2TKI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PP dan PA , Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama.

Rakor tingkat menteri selain mengkoordinasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB dalam jangka menengah dan panjang, juga mengatasi akar permasalahan meningkatnya WNIO/TKIB seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup di dalam negeri, rendahnya kualitas tenaga kerja, sistem pengiriman, dan perlindungan tenaga kerja dari aspek hukum.

“Karenanya, perlu membuat suatu grand desain untuk mempermudah penyelesaian masalah WNIO/TKIB serta monitoring tugas dan fungsi dari tiap Kementerian/Lembaga terkait. Diharapkan akhir Januari, konsep grand desain tersebut telah selesai,” ujar Puan. (Ps/Gs)

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tengah) berbincang bersama Menteri Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (kanan), usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pemanfaatan Dana Fungsi Pendidikan di Daerah,Selasa (13/1/2015) yang diadakan di  Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat. (fik)

Pada konferensi pers usai rakor, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, peningkatan kualitas guru dan pendidikan dalam negeri menjadi salah satu tujuan pemerintah ke depan. Karena hal tersebut sesuai dengan program nawacita dalam penerapan revolusi mental masyarakat. “Cara berfikir atau revolusi mental itu akarnya dari pendidikan dan kebudayaan,” ujar Menko Puan.

Pemerintah menganggarkan dana pendidikan daerah sebanyak Rp 254 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 409 triliun pada 2015.

 

 

 

 

Oleh humas on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi membangun sistem komunikasi via SMS atau yang disebut dengan SMS Center. Sistem komunikasi ini diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, Senin (12/01/2015) malam waktu Arab Saudi.
“KUH Jeddah membangun sistem komunikasi dengan jemaah haji via SMS. Malam ini di Jeddah diresmikan Menag,” demikian  diinformasikan melalui  akun twitter adetje yang direply oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin melalui akun pribadinya lukmansaifuddin,  “sms centre, mabruuk”.
“Bila jamaah haji 2015 ingin dapatkan info atau ada aduan, sila kirim SMS ke nomor2 tsb sesuai embarkasinya,” demikian kicauan Menag berikutnya disertai foto nomor-nomor SMS Center yang bisa dihubungi.
Berikut ini nomor SMS Center Kantor Urusan Haji Tahun 1436H/2015M sesuai dengan embarkasinya:
1. Jakarta Garuda (JKG)_ +966569913158
2. Jakarta Saudia (JKS)_ +966569913159
3. Aceh (BTJ)_ +966569913162
4. Medan (MES)_ +966569913248
5. Batam (BTH)_ +966569913473
6. Padang (PDG)_ +966569913518
7. Palembang (PLM)_ +966569913026
8. Solo (SOC)_ +966569910173
9. Surabaya (SUB)_ +966569910385
10. Lombok (LOP)_ +966569910781
11. Ujungpandang (UPG)_ +966569912405
12. Banjarmasin (BDJ)) +966569912491
13. Balikpapan (BPN)_ +966569912631
Adapun SMS Centre untuk menyampaikan aduan bagi para jamaah umrah,  seperti dilansir laman Antaranews, bisa ditujukan ke nomor +966569917216. Sementara itu ke Kantor Urusan Haji Arab Saudi, sms aduan bisa ditujukan ke nomor +966569914606.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah memulangkan 659 jemaah umroh asal Indonesia yang sebelumnya sempat terkatung-katung di Madinah sejak 3 Januari 2015.
"Mereka diberangkatkan ke Arab Saudi dengan menggunakan Maskapai United Airways milik Bangladesh, dan tidak bisa kembali ke Indonesia sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya oleh pihak travel karena kendala ketersediaan penerbangan oleh Maskapai United Airways," menurut Pelaksana Fungsi Pensosbud KJRI Jeddah, Syarif Shahabudin dalam keterangan tertulis kepada Antara, Selasa (13/1/2015)..
Selain Indonesia, dalam rombongan tersebut terdapat pula jamaah umrah asal Malaysia yang terbagi atas delapan operator umrah yaitu Al Aqsa sebanyak 363 orang, Al Uslub sebanyak 31 orang, Muaz Barakah Safari sebanyak 22 orang, PT. Misal TV sebanyak 77 orang (9 orang telah pulang mandiri), PT. Madinah Mulya sebanyak 39 orang, PT. e-consultant sebanyak 45 orang, Mulia Wisata Abadi sebanyak 41 orang dan Pakem sebanyak 41 orang.
Menanggapi kejadian tersebut, Tim Perlindungan WNI dari KJRI Jeddah berusaha menghubungi pihak-pihak terkait antara lain operator umroh/Muassasah hamla Dallah, wakil dari jamaah, penanggungjawab travel umroh, maskapai United Airways di Dhaka, Bangladesh, Sales Agent UA di Malaysia dan pihak lainnya.
"Dari upaya-upaya tersebut akhirnya disepakati Muassasah Dallah menanggung biaya hotel selama jamaah belum dapat pulang ke tanah air, sedangkan penanggungjawab travel umroh menyediakan konsumsi bagi jamaah," tambah Syarif.
Selanjutnya, menindaklanjuti kasus tersebut, Tim KJRI Jeddah terus mendorong Pihak United Airways untuk dapat segera memulangkan jamaah, di antaranya dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi cabang Madinah.
Menyusul penanganan dari pihak KJRI, maskapai United Airways bersedia mengirimkan pesawat khusus guna mengangkut jamaah umrah yang terlantar.
Namun karena keterbatasan jumlah tempat duduk pesawat yang hanya 250 kursi dan juga dibagi dengan jamaah umrah asal Malaysia, maka pemulangan jamaah umroh yang terlantar itu terbagi dua keberangkatan.
Syarif juga mengingatkan bahwa semakin maraknya kasus serupa yang menimpa jamaah umrah Indonesia, maka kiranya kepada para calon jamaah umrah diharapkan dalam merencanakan perjalanan ibadahnya dengan memperhatikan beberapa hal, sehingga kasus yang sama tidak menimpa bagi jamaah Indonesia.
"Di antaranya agar tidak tergoda dengan paket perjalanan umrah dengan biaya yang terlalu murah dan agar memastikan bahwa calon agen perjalanan umrah yang akan diikutinya telah berizin resmi untuk keberangkatan umrah." tutup Syarif.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Agama